Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Atas Pembelian Tanah Girik di Hadapan Lurah dan Camat (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023 Pengadilan Negeri Unaaha, Konawe) Parhusip, Arif Timbul M; Nugroho, Meysita Arrum
HUMANIORUM Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i3.106

Abstract

Bringing foreign investment into Indonesia, especially to build infrastructure for a production process such as a nickel smelter that processes soil mud (ore) into a nickel mineral material, certainly requires very large funding. Legal certainty is needed from the beginning of the investment process, namely determining the land area where the nickel smelter factory will be built. The land acquisition process is also very important, because on the land there will be activities worth hundreds of billions of rupiah to bring in materials, workmanship and preparations until checking/commissioning can be carried out and then declaring the facility ready for production. The government should protect investors with good faith in the process of procuring/purchasing land from the community. Legal protection is something that the state must provide to foreign parties who will bring large investments to Indonesia, which of course will create jobs for the Indonesian people, as well as a domino effect for economic growth along with the project, micro, small and medium economic actors will participate in the business activities of the foreign investors. The government is obliged to protect foreign investors from land mafia who always take advantage of every land sale and purchase activity for a development project so that later foreign investors will not get disturbances from the internal Indonesian community, either individuals or legal entities. Moreover, foreign capital investment is legally protected by the state as ordered by Law Number 25 year 2007 concerning Investment, which also includes legal protection for Foreign Direct Investment.
MEKANISME PEMBAHASAN HAK ATAS TANAS UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM UUD NO 2 TAHUN 2012 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN Parhusip, Arif Timbul M; Achmad Fitrian; Gatut Hendrotriwidodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional, namun seringkali menimbulkan konflik hukum antara kepentingan negara dan hak-hak individu pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembahasan hak atas tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan sinkronisasinya dengan UU No. 5 Tahun 1960 serta Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015, mengkaji implementasinya dalam Putusan No. 28/G/PU/2019/PTUN.PBR, dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hak atas tanah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis library research terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis ratio decidendi terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 2 Tahun 2012 telah menyediakan kerangka hukum komprehensif melalui tahapan perencanaan, konsultasi publik, inventarisasi, dan penilaian ganti kerugian, dengan harmonisasi yang baik terhadap UUPA dan Perpres No. 148 Tahun 2015. Namun, implementasi dalam kasus Risnawati mengungkap kegagalan sistemik dalam penerapan mekanisme konsultasi publik dan inventarisasi kepemilikan yang tidak akurat. Kesimpulan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik lapangan, sehingga diperlukan reformulasi pendekatan yang lebih sensitif terhadap hak asasi manusia melalui penguatan kelembagaan pengawasan independen dan peningkatan kapasitas aparatur.