Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LEGAL CERTAINTY OF VILLAGE ASSET LAND USED FOR SCHOOL BUILDINGS: A REVIEW OF MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NO. 3/2024 Fauzan, Muhammad; Haspada, Deni; Asril, Juli
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7422

Abstract

Village asset land has a vital role as a supporter of development and a source of village income, but there are often issues of legal certainty over its ownership and management status, especially when utilized as a school building. Therefore, a clear regulation and settlement mechanism in accordance with laws and regulations are needed so that village assets remain protected and can be optimally utilized for the public interest. This research aims to analyze the legal certainty of land ownership of village assets used as school buildings based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 3 of 2024. The method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach through the review of legislation, legal doctrine, and relevant secondary data. The results show that village land used for schools remains legally classified as village assets and must be managed in accordance with the principles of transparency, accountability, and legal certainty. The land exchange mechanism—as regulated in Articles 25 and 48A of Minister of Home Affairs Regulation No. 3 of 2024—requires replacement with land of equal or higher value, and proper certification under the village government's name. However, its implementation faces challenges, including uncertified land ownership, limited legal capacity of village officials, and bureaucratic hurdles in administrative approval, all of which hinder effective and lawful asset management and the preservation of the land’s social function. Keywords: Village assets; legal certainty; school; certification; swap
Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini Rahmah, Annida; Sambas, Nandang; Haspada, Deni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11140

Abstract

Undang-undang No.1 Tahun 1974 bersama dengan amandemennya, Undang-undang No.16 Tahun 2019, yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya dalam konteks permohonan dispensasi perkawinan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Undang-undang tersebut memenuhi tujuannya dalam mengatur dan melindungi perkawinan, serta untuk mengevaluasi dampak dispensasi perkawinan dini terhadap masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk data statistik, wawancara, dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan amandemennya telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk regulasi perkawinan, implementasinya masih memiliki tantangan. Dispensasi perkawinan dini menjadi fokus utama evaluasi, dimana terdapat perdebatan terkait dampak sosial, ekonomi, dan psikologisnya. Kesimpulannya, artikel ini menyajikan gambaran tentang tingkat efektivitas undang-undang perkawinan dalam mengatasi isu dispensasi perkawinan dini. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam pelaksanaan Undang-undang, serta pengembangan kebijakan yang lebih holistik dan inklusif untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan.