Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SUMBER DANA PERBANKAN (Tinjauan Hukum Perbankan di Indonesia) Wijayanti, Suci; Syahdilla, Nazla Turahma; BR Sihite, Chelsylia Ivana
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v10i1.4470

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas secara komprehensif mengenai berbagai sumber dana yang digunakan oleh perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Fokus utama diberikan pada identifikasi jenis-jenis dana yang umum digunakan bank, seperti dana pihak ketiga, modal sendiri, pinjaman antar bank, dan penerbitan surat berharga. Selain itu, artikel ini juga menganalisis karakteristik, keunggulan, serta risiko yang melekat pada masing-masing sumber dana. Dalam kerangka hukum perbankan dan transaksi berjamin, pembahasan ini juga mencakup regulasi yang mengatur penghimpunan dana, prinsip kehati-hatian, serta pengaruh inovasi teknologi terhadap sumber-sumber pendanaan bank. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan dana tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis keuangan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Dalam konteks persaingan industri yang semakin kompetitif serta perubahan regulasi yang dinamis, bank dituntut untuk terus memperkuat struktur pendanaannya dengan strategi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan sistem keuangan nasional melalui manajemen sumber dana perbankan yang efisien dan bertanggung jawab.Kata Kunci: Sumber Dana, Intermediasi, Hukum Perbankan, Fintech, Prinsip Kehati-hatian.
Transparent Peace Fines for Economic Crimes Policy Wijayanti, Suci; Suparji, Suparji; Suwadi , Pujiyono
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v5i3.794

Abstract

The peace fine mechanism has increasingly been applied as an alternative to formal judicial proceedings in resolving economic crimes in Indonesia. However, its growing use reveals significant juridical and conceptual problems, particularly the lack of an integrated legal framework and the fragmentation of regulation across sectoral laws. These conditions generate legal uncertainty and raise concerns regarding accountability and the potential abuse of discretionary power by law enforcement authorities.  This study aims to examine the normative foundation, scope, and limitations of the peace fine mechanism by focusing on the boundaries of prosecutorial authority and the implications for the principle of legality. To achieve this objective, the research applies a normative legal method with a doctrinal approach, systematically analyzing statutory instruments, including the Economic Crime Law, the Prosecutor’s Law, the Anti-Corruption Law, and relevant sectoral regulations. This study produces three principal findings. First, existing sectoral legislation implicitly recognizes non-judicial settlement mechanisms; however, the Indonesian legal system does not provide a comprehensive regulatory framework that clearly delineates the criteria, procedures, and legal consequences of the peace fine mechanism. Second, the absence of such regulation generates legal uncertainty and enables large corporations to circumvent criminal liability. Third, based on these findings, the study affirms the urgent necessity for the State to formulate and enact a comprehensive Economic Criminal Law to guarantee legal certainty, accountability, and coherence in the application of both judicial and non-judicial settlement mechanisms for economic crimes