Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs
Citra Nasir
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS TATA RUANG TERHADAP AKTIVITAS PEDAGANG KAKI 5 SEBAGAI FASILITAS PEJALAN KAKI DI TROTAR KOTA PALOPO BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM Ichsan Ashari Achmad; Fitriah Kahar Djabal Tira; Riris Anastasia Rudi; Riskyanita; Lianto; Nursyamsi Ichsan; Citra Nasir
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.59238

Abstract

Abstrak Jalan jendral sudirman sebagian besar merupakan pusat dari kegiatan pedagang kaki lima yang dapat menyebabkan gangguan kenyamanan pejalan kaki karena banyaknya aktifitas pedagang kaki lima yang terjadi disana. Pada trotoar di jalan jendral sudirman banyak terdapat pedagang kaki lima.Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan memahami sebagaimana fungsi sebenarnya trotoar. metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan mengkaitkan hasil responden melalui data kuisioner.  Analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil pengisian kuisioner oleh para responden dan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan. Dari hasil analisis menghasilkan kesimpulan bahwa banyak sekali pedagang kaki lima yang memenuhi jalur pedestrian atau trotoar sehingga para pejalan kaki merasa tidak aman dan nyaman saat melintasinya, bahkan sulit untuk berjalan di trotoar Kata Kunci: Tata Ruang, Trotoar, Pedagang Kaki Lima   Abstract Jalan Jendral Sudirman is largely a hub for street vendor activity, which can disrupt pedestrian comfort due to the numerous activities taking place there. Many street vendors are found on the sidewalks of Jalan Jendral Sudirman. This study aimed to determine and understand the true function of sidewalks. The research method used in this study was descriptive qualitative research, linking respondent results through questionnaire data. Data analysis was conducted by collecting the questionnaires completed by respondents and drawing conclusions from the data obtained. The analysis concluded that the large number of street vendors crowding the pedestrian path or sidewalks makes pedestrians feel unsafe and uncomfortable when crossing them, even making it difficult to walk on the sidewalk. Keywords: Spatial Planning, Sidewalks, Street Vendors
ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN HUKUM DALAM MENGURANGI LAJU DEFORESTASI DI LUWU UTARA Riska Yana; Anggita Pratiwi; Hafid Patabiran; Citra Nasir
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60820

Abstract

Abstrak Salah satu upayah mengatasi Laju Deforestasi adalah membentuk Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH) sebagai institusi pengelolahan kawasan  hutan ditingkat tapak. KPH Rongkong merupakan KPH  Model Dinas lingkungan hidup dan kehutanan yang di bangun  Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Utara pada tahun 1999 dan memiliki tingkat Deforestasi paling tinggi diantara 7 KPH model lainya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi atau laju Deforestasi sebelum dan sesudah KPH dibentuk serta mengkaji factor-faktor yang mempengaruhi dan strategi yang digunakan  KPH dalam mengatasi Deforestasi. Metode ini yang digunakan adalah metode kombinasi antara kuantitafi dan kualitatif dengan analisi deskripsi. Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa Deforestasi  di KPH rongkong mengalami penurunan perubahan tutupan dari hutan ke pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPH rongkong dalam mengatasi Deforestasi  antara lain factor komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan. KPH sudah banyak berperan dalam upayah mengatasi laju Deforestasi, dimana jika tidak ada KPH diindikasikan angka deforestasi  akan lebih besar dari saat ini. Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Deforestasi, Penyuluhan Hukum   Abstract One effort to address the rate of deforestation is the establishment of a Forest Management Unit (FMU) as a forest management institution at the site level. The Rongkong FMU is a model FMU established by the Environment and Forestry Service in North Luwu Regency, South Sulawesi Province, in 1999. It has the highest deforestation rate among the seven other model FMUs. This study aims to determine the condition or rate of deforestation before and after the FMU was established, as well as to examine the influencing factors and strategies used by the FMU to address deforestation. The method used is a combination of quantitative and qualitative methods with descriptive analysis. The results of this study indicate that deforestation in the Rongkong FMU has decreased due to changes in forest cover to agriculture. Factors influencing the implementation of the Rongkong FMU in addressing deforestation include communication, disposition, bureaucratic structure, community participation, and policy. The FMU has played a significant role in efforts to address the rate of deforestation; without the FMU, deforestation rates would likely be higher than they are today. Keywords: Policy Analysis, Deforestation, Legal Counseling
Dynamics of Access to Justice for Marginalized Communities in Urban Green-Space Utilization Conflicts During Ongoing Social and Environmental Transitions Andes Robensyah; Citra Nasir; Nicat Kamran Mammadov
Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Vol. 1 No. 3 (2024): International Journal of Law and Civil Affairs
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/greensocial.v1i3.258

Abstract

Urban green-space conflicts have emerged as a significant challenge for marginalized communities, exacerbating existing social and environmental inequalities in cities undergoing rapid urbanization and environmental transitions. This study explores the dynamics of access to justice for marginalized groups in the context of urban green-space conflicts, focusing on the barriers they face and the enabling factors that improve their ability to access legal remedies. Through a socio-legal research design, data was collected using surveys, case reviews, and stakeholder interviews, which were analyzed to identify key physical, socio-economic, and institutional barriers that hinder equitable access to green spaces. Findings revealed that marginalized communities often experience physical barriers such as limited proximity to green spaces, socio-economic disparities that prevent them from accessing legal resources, and institutional constraints, including discriminatory urban planning policies. Despite these challenges, enabling factors such as legal aid networks, participatory forums, and inclusive urban planning policies emerged as crucial elements in improving access to justice for these communities. Moreover, the study examined the impact of social and environmental transitions, such as urbanization and climate change, on justice outcomes, showing that these transitions can either exacerbate or alleviate barriers depending on how policies are implemented. The study emphasizes the need for policy reforms that promote equity in urban planning and legal aid systems, ensuring that marginalized communities are included in decision-making processes. Future research should explore the impact of environmental justice policies in global contexts and investigate new legal frameworks to address the specific needs of vulnerable populations.
PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Citra Nasir; Andi Fatmawati Syam; Nasrah Hasmiati Attas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63918

Abstract

Abstrak Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam menjaga kesesuaian antara produk hukum dan konstitusi, dengan kewenangannya dalam menguji undang-undang serta memberikan keputusan yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar negara. Keputusan-keputusan MK seringkali memicu perubahan substansial dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia tanpa memerlukan amandemen formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode normatif dan analisis dokumen, yang berfokus pada kajian terhadap teks putusan MK dan perbandingannya dengan UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap perubahan tafsiran pasal-pasal dalam UUD 1945, seperti pada putusan mengenai Pasal 22E Ayat (2) yang memperjelas prinsip checks and balances dalam pengangkatan pejabat tinggi negara, serta pada putusan mengenai Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan terkait kebebasan berpendapat demi kepentingan umum. Implikasi dari keputusan-keputusan MK ini menunjukkan adanya perubahan dalam penerapan konstitusi yang lebih dinamis, meningkatkan perlindungan hak konstitusional, serta memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi. Keputusan MK memainkan peran penting dalam memperbaharui tafsiran terhadap pasal-pasal konstitusi, yang pada akhirnya memperkuat sistem hukum Indonesia dan menjamin keberlanjutan prinsip-prinsip dasar negara di tengah perubahan sosial-politik yang terjadi. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perubahan Undang-Undang Dasar, Interpretasi Konstitusional   Abstract The Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) plays a crucial role in ensuring the alignment between legal products and the constitution, with its authority to review laws and provide decisions that can influence the understanding of the basic principles of the state. The decisions of the Constitutional Court often trigger substantial changes in Indonesia's legal and governance systems without requiring formal amendments. This research employs a descriptive-analytical approach using normative methods and document analysis, focusing on the study of the Constitutional Court's rulings and their comparison with the 1945 Constitution. The findings indicate that the Constitutional Court's decisions have a significant impact on the interpretation of articles within the 1945 Constitution, such as the decision on Article 22E Paragraph (2) that clarifies the principle of checks and balances in the appointment of high state officials, and the decision on Human Rights which sets limitations on freedom of expression for the sake of public interest. The implications of these decisions show a more dynamic application of the constitution, enhancing the protection of constitutional rights and reinforcing the principles of the rule of law and democracy. The Constitutional Court plays an important role in renewing interpretations of constitutional articles, ultimately strengthening Indonesia's legal system and ensuring the continuity of the basic principles of the state amid ongoing socio-political changes. Keywords: Decision of the Constitutional Court, Amendment of the Constitution, Constitutional Interpretation
Co-Authors Achmad, Ichsan Ashari Andes Robensyah Andi Fatmawati Syam Anggita Pratiwi Fitriah Kahar Djabal Tira Hafid Patabiran Lianto Nasrah Hasmiati Attas Nicat Kamran Mammadov Riris Anastasia Rudi Riska Yana Riskyanita