Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pembelian Helicopter AW 101) Budiman; Tetty Melina Lubi; Anis Retnowati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1553

Abstract

Penanganan barang bukti dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer menimbulkan tantangan hukum dan administratif yang kompleks, terutama ketika barang bukti tersebut berupa alat utama sistem persenjataan (alutsista) bernilai tinggi seperti helikopter AW-101. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis, prosedural, dan kelembagaan dalam penanganan barang bukti yang berujung pada kerugian negara dalam kasus pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap undang-undang, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam prosedur penyitaan, pengamanan, dan penyerahan barang bukti, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, yang berdampak pada penurunan nilai ekonomis aset dan membebani keuangan negara. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam pengelolaan barang bukti korupsi agar tidak memperbesar kerugian negara dan dapat mendukung efektivitas pemulihan aset melalui jalur hukum
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Bawahan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama: Studi Kasus Putusan Nomor: 31-K/PM.III-16/AD/III/2021 Handayani, Fany Dwi; Heru Cahyono; Anis Retnowati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1561

Abstract

Kasus penganiayaan berat oleh atasan terhadap bawahan dalam institusi militer merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana militer dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota TNI dalam kasus Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis data kualitatif berdasarkan studi pustaka dan dokumen putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban hingga mengakibatkan kematian, dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dua puluh hari. Meskipun hukum telah diterapkan sesuai ketentuan, penelitian ini menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan militer. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi hukum militer, perlindungan hak korban, serta penguatan etika dan disiplin militer guna menjamin supremasi hukum dan keadilan institusional
Perlindungan Hukum Bagi Militer Dari Pencemaran Nama Baik Dalam Kasus Peminjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online Edy Kurniawan; P. Windraji; Anis Retnowati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1603

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses pembiayaan melalui pinjaman online, namun memunculkan risiko pencemaran nama baik yang juga dapat menimpa anggota militer. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anggota militer yang menjadi korban pencemaran nama baik akibat penggunaan aplikasi pinjaman online berbasis financial technology. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan OJK memberikan dasar perlindungan hukum melalui jalur perdata, pidana, dan administratif, namun efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, pengawasan ketat, dan peningkatan kesadaran hukum personel militer. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan regulasi, penutupan celah hukum, dan tindakan tegas untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anggota militer.