Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Perdata Korporasi atas Kerusakan Lingkungan: Studi Kasus Greenwashing Sri Wanda Ismail
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1770

Abstract

Fenomena greenwashing semakin mengkhawatirkan di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata korporasi atas kerusakan lingkungan yang timbul dari praktik greenwashing, dengan menelaah efektivitas kerangka hukum yang berlaku serta mengidentifikasi tantangan implementatif dan strategi penguatan regulasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, serta analisis yuridis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat prinsip strict liability dan onrechtmatige daad, praktik greenwashing sulit dijerat secara hukum karena lemahnya pembuktian dan belum adanya norma eksplisit. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dengan standar internasional, penguatan penegakan hukum, edukasi publik, serta kolaborasi lintas sektor sebagai solusi untuk meningkatkan akuntabilitas korporasi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan
Konsekuensi Hukum Pembagian Tanah Boedel tanpa Sertifikat Penetapan Ahli Waris: Perspektif Hukum Waris di Desa Lahumbo Sri Wanda Ismail; Mutia Cherawathy Thalib; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2882

Abstract

  Pembagian tanah boedel tanpa sertifikat penetapan ahli waris menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks dalam sistem hukum waris Indonesia yang pluralistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan dampak yang timbul dari pembagian tanah warisan tanpa dasar penetapan ahli waris yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, mengkaji bahan hukum primer dan sekunder termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta data empiris terkait sengketa tanah warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan surat penetapan ahli waris mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada konflik internal antar ahli waris, perbuatan melawan hukum, kesulitan administrasi pertanahan, penurunan nilai ekonomi aset, dan kerentanan terhadap sengketa berkepanjangan. Meskipun secara yuridis peralihan hak atas tanah warisan terjadi otomatis berdasarkan Pasal 833 dan 955 KUHPerdata, secara praktis dan administratif pembagian tanah boedel tanpa penetapan ahli waris menjadi problematika krusial yang memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan stabilitas sosial dalam penyelesaian warisan tanah..