Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNG (BPHTB) ATAS PERALIHAN HAK DI KABUPATEN GARUT Merdekawati, Agustine; Mulyana, Yaya
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i1.1342

Abstract

Penelitian ini dilandasi oleh adanya fenomena belum optimalnya penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Hal ini tercermin dari indikasi sebagai berikut; pertama, belum efektifnya proses pengajuan, verifikasi dan pembayaran BPHTB, kedua, masih cukup banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pajak BPHTB, dan ketiga, belum efektifnya pengawasan terhadap transaksi peralihan hak yang menyebabkan potensi penghindaran atau penyelundupan pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumensi dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menemukan bahwa secara empiris penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Peralihan Hak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut belum sepenuhnya optimal. Padahal jika dilihat dari potensi yang dimiliki, pajak tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian juga mengungkap bahwa penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Peralihan Hak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut belum berjalan dengan optimal. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengoptimalkan penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), antara lain; data transaksi yang kurang akurat dan kurang transparan, masih rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sumber daya aparatur dan teknologi, masih lemahnya tingkat kepatuhan sebagian PPAT/Notaris, dan masalah legalitas dan kepemilikan tanah.
Produktivitas Sumber Daya Laut Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Guna Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Merdekawati, Agustine; Sofyan, Bondan Tiara
Journal of Accounting and Finance Management Vol. 6 No. 3 (2025): Journal of Accounting and Finance Management (July - August 2025)
Publisher : DINASTI RESEARCH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jafm.v6i3.2229

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Ketimpangan antara potensi dan realisasi produktivitas perikanan menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi produktivitas sumber daya laut di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan yang mempengaruhinya, serta merumuskan langkah-langkah strategis peningkatan produktivitas berbasis pemberdayaan masyarakat dan tata kelola yang baik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka yang mengacu pada teori Common Pool Resources, pemberdayaan masyarakat, serta pendekatan analisis sebab-akibat Ishikawa (1968). Hasil kajian menunjukkan bahwa produktivitas perikanan di Indonesia masih rendah akibat lemahnya kelembagaan lokal, keterbatasan teknologi, kebijakan yang tidak berpihak pada nelayan kecil, dan belum terintegrasinya sistem distribusi dan infrastruktur. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas perlu dilakukan melalui penguatan SDM, reformasi kebijakan PIT, pembangunan infrastruktur, dan kerja sama antar pemangku kepentingan secara sinergis dan berkelanjutan.
Legalitas Upaya Propaganda Pencitraan Politis Capres dalam Negosiasi Pemilu 2024 (Perspektif Hukum dan Komunikasi) Merdekawati, Agustine
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8383

Abstract

Pemilihan presiden merupakan kontestasi pada negara-negara demokrasi termasuk di Indonesia di mana masyarakat menentukan pemimpin selanjutnya setelah masa jabatan pemimpin sebelumnya telah habis. Dalam proses pemilihan presiden termasuk pada pemilihan presiden Indonesia tahun 2024 upaya-upaya propaganda dan pencitraan tidak dapat dipisahkan. Propaganda dan pencitraan akan membantu setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih oleh masyarakat. Namun, propaganda dan pencitraan sering mendapatkan konotasi negatif sehingga perlu adanya analisa terhadap legalitas propaganda dan pencitraan politis calon presiden pada masa pemilihan presiden tahun 2024. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian campuran. Peneliti menemukan bahwa propaganda pencitraan politis merupakan hal yang legal dalam kontestasi pemilihan presiden dan dapat memberikan pengaruh terhadap elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden.