Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Dimensi Gerakan Dalam Proses Pembentukan Propinsi Banten Mulyana, Yaya
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2001): Khasanah Gerakan Sosial
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

Behind the legal-administrative procedures formally set out for creating a new province, a web of interaction among various parties in fact play a critical role in facilitating various segments of civil society to take part. It is through such a web of interaction that the formal procedures were pushed forward, to arrive at a succees in gaining official detachment of Banten from the province of West Java, The synergetic interlink between civil society and political society underlined the importance of treating them as medium for enganing in a political movement for achieving a particular goal.
MODEL KEBIJAKAN MIX SCANNING DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA CIANJUR SELATAN Mulyana, Yaya; Huraerah, Abu; Martiawan, Rudi
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v9i2.1627

Abstract

Tourism has grown spectacularly as a mainstay sector in various countries in gaining foreign exchange and economic growth, including Indonesia. Likewise, for one of the regions in Indonesia, Cianjur Regency which has a variety of interesting tourist attractions and many are visited by tourists such as Cipanas. Tourism in Cianjur Regency not only in North Cianjur but also in South Cianjur has very potential tourism potential. But unfortunately the management is not optimal so that its potential has not been explored. Therefore, this study will examine the extent to which a tourism policy formulation model that is incremental, elitist and rational comprehensively feels towards the mix scanning model in developing South Cianjur tourism. This study uses descriptive analysis method to explore the object being studied. The type of data used is data in the form of interviews, secondary. The results of the study show that the formulation of existing policies has not been able to optimally improve the performance of the tourism sector.Keywords: Policy Formulation Model, Tourism Development and Local Government. DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v9i2.1627
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN PEGAWAI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 Kasiruddin, Kasiruddin; Jopang, Jopang; Mulyana, Yaya
Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis Vol 6, No 2 (2021): Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/bujab.v6i2.22180

Abstract

Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Buton Utara sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi dan kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1). Pengaruh kesadaran  wajib  pajak dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak  Kabupaten Buton Utara tahun 2019; (2). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pada  Kantor Pelayanan Pajak  Kabupaten Buton Utara tahun 2019 dan (3). Pengaruh kualitas pelayanan pegawai pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Kantor Pelayanan Pajak  Kabupaten Buton Utara tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada peserta wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara dengan populasi berjumlah 28.598 orang. sampel penelitian diambil sebanyak 101 responden dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampoling. Variabel independent adalah kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pegawai. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Pengukuran variable dengan menggunakan skala Likert. Analisis Data dilakukan dengan menggunakan Multiple Regression Analysis dengan menggunakan SPSS 22. Berdasarkan standard estimated untuk variable kesadaran wajib pajak (X1), palayanan wajib pajak (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dibuat persamaan structural Y =  0,561+ 0,328. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pegawai secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 66,20%, sedangkan sisanya 33,80% dipengaruhi oleh factor lain di luar model penelitian ini .  Untuk kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  56,10% dan sisanya 43,90% dipengaruhi oleh factor lain di luar model penelitian ini. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 32,80% dan sisanya 67,20% dipengaruhi oleh factor lain di luar model penelitian ini.    
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA CIANJUR SELATAN DI KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT Yaya Mulyana; Abu Huraerah; Rudi Martiawan
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2019): JISPO Vol 9 No 1 2019
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), FISIP, UIN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v9i1.5857

Abstract

Tourism has grown spectacularly as a mainstay sector of various countries in gaining foreign exchange and economic growth, including Indonesia. Likewise for one of the regions in Indonesia, namely Cianjur Regency which has a variety of interesting tourist attractions and is visited by tourists such as Cipanas. Tourism in Cianjur Regency is not only North Cianjur but also in South Cianjur has very potential tourism potential. But unfortunately, the management is not optimal so that its potential has not been explored. Therefore, this study will examine the extent of Cianjur Regency tourism policy in developing South Cianjur tourism. This study uses descriptive analysis method to explore the object under study. The type of data used is data in the form of interviews and secondary results. The results of the study show that the policies that have been implemented have not been able to improve the performance of the tourism sector optimally. Some indicators that have not been optimal include infrastructure development, tourism promotion, and commitment to policy implementation.
KETIDAKADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM AKSESIBILITAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA BANDUNG Abu Huraerah; Rudi Martiawan; Yaya Mulyana
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2019): JISPO Vol 9 No 1 2019
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), FISIP, UIN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v9i1.5709

Abstract

The study aims to describe procedural inequity, social inequity and political inequity for the poor in the accessibility to the Indonesian National Health Insurance. This study uses a qualitative method. Meanwhile, data collection uses in-depth interview, observation, and document study. Data analysis steps consist of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. Procedural inequity was shown the invalid data collection process of the poor, so that they are not recorded as beneficiaries (PBI/Penerima Bantuan Iuran) or participants of the Social Security Management Agency of Health (BPJS/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan). Social inequity was shown to be unclear in the eligibility of the poor, which resulted in them having difficulty getting as beneficiaries. Meanwhile, political inequity has shown that there are marginalized the poor. Limited budget allocation causes the power elite to prioritize the poor who are near the power elite. Even though, they have the right to get a national health insurance program.
MODEL KEBIJAKAN PENINGKATAN LAPORAN KEMATIAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Achdiat -; Yaya Mulyana
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.1 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.9066

Abstract

Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi Kependudukan adalah yang berkaitan dengan Pencatatan Peristiwa Kematian. Kematian seseorang merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, akan tetapi akibatnya diatur oleh hukum.  Akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan perwalian. Untuk adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa kematian tersebut. Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan untuk pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual. Kenyataan menunjukkan akibat tidak terekamnya data kependudukan, berkaitan dengan laporan kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi masalah karena data kependudukan tidak valid. Gambaran aktual pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat masih rendah, indikasinya terlihat dari permohonan penerbitan surat kutipan akta kematian pada Tahun 2015 hanya sebanyak 20 pemohon. Penelitian ini menemukan model kebijakan pencatatan akta kematian untuk meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan SPM 70 % pada Tahun 2018,dengan menggunakan pendekatan model inkrimentalisme. 
Entrepreneurial Spirit of Domestic Business Actor Digital Marketing for MSMEs in Bandung City Heri Erlangga; Yanti Purwanti; Yayan Mulyana
Jurnal Ad'ministrare Volume 8, Issue 2, July-December 2021
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/ja.v8i2.30406

Abstract

In the process of its development, MSMEs face various obstacles both in terms of human resources, finance, and markets. However, although MSMEs have many obstacles in developing them, the spirit of business actors is one of the keys to success in trying to make MSMEs continue to advance and be able to compete with other similar businesses. The method used in this research is qualitative. This method is based on a holistic and complete appreciation of human behavior. In this regard, entrepreneurship is a behavioral symptom. All activities that take place are researched as they are (natural setting) and explored through a deep appreciation method (verstehen) and look for what values are inherent in the entrepreneurial spirit armed with the experience and knowledge possessed. The targeted outputs are international journals indexed by Scopus, Sinta, International Proceedings and Monograph Books from research results. TKT (Technology Readiness Level) is already in stage 3, namely the proof-of-concept of functions and characteristics already analytically and experimentally, namely the Research Design and Methodology has been prepared, the design methodology used to answer research questions has also been prepared, the design determination sampling, and data collection needs as well as data collection techniques have been prepared, the adequacy and completeness of the data has been determined. The technical evaluation and prediction of results have been carried out, scenarios and alternatives for completeness of data have been prepared and R&D designs have been made.
Dimensi Gerakan Dalam Proses Pembentukan Propinsi Banten Yaya Mulyana
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2001): JULI (Khasanah Gerakan Sosial)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1871.336 KB) | DOI: 10.22146/jsp.11108

Abstract

Behind the legal-administrative procedures formally set out for creating a new province, a web of interaction among various parties in fact play a critical role in facilitating various segments of civil society to take part. It is through such a web of interaction that the formal procedures were pushed forward, to arrive at a succees in gaining official detachment of Banten from the province of West Java, The synergetic interlink between civil society and political society underlined the importance of treating them as medium for enganing in a political movement for achieving a particular goal.
THE ROLE OF VILLAGE EQUIPMENT IN THE ACCOUNTABILITY OF CINTAMULYA VILLAGE GOVERNMENT SUMEDANG DISCTRICTWEST JAVA PROVINCE Yaya Mulyana; Achdiat Achdiat
Pasundan International of Community Services Journal (PICS-J) Vol 3 No 1 (2021): Volume 03 Number 1 June 2021
Publisher : LPM Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/pics-j.v3i1.4195

Abstract

This study aims to determine how the role of village officials in Cintamluya Village, Jatinangor District in the accountability of village fund management. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. The subjects of this study amounted to 7 people who are village officials in Cintmulya Village, namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of Development, Head of General Affairs, Head of Government and Head of Dusun. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the research conducted indicate that village officials in Cintamulya Village have played a role in the accountability of village fund management by carrying out their duties starting from the planning, implementation, administration, reporting, accountability,
Strategy For Strengthening Institutional Capacity of Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) in Garut District Indra Kristia; Yaya Mulyana
Iapa Proceedings Conference 2019: Proceedings IAPA Annual Conference: Theme 3
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2019.241

Abstract

Indonesia is a disaster-prone area, both due to geological disasters, climate change, and human activities which as a whole require prevention, preparedness, emergency response and recovery as disaster management or disaster management. These activities have been determined by various policies and the establishment of disaster management institutions and organizations. This research is directed at strengthening the institutional capacity of the Regional Disaster Management Agency in Garut Regency which has not been effective Research uses qualitative research methods with organizational case study approaches. Qualitative case study research is a research strategy in which researchers investigate carefully a program, event, activity, process, or group of individuals (Creswell, 2016: 23). The researcher collects complete information by using various procedures for collecting data based on a predetermined time. Research shows that many factors inhibiting the strengthening of BPPD institutional capacity in Garut Regency so that it is not effective are as follows: There is no training on disaster in the BPBD environment, routine training has not been programmed to improve the ability of BPBD employees, salary or wages rely on APBD and there have been delays in salary payments which results in low employee morale. The current recruitment system is only quantity fulfillment, not yet talking about quality. The incentive system is not specifically regulated for organizations that have a high escalation such as BPBD. The personnel is very limited so the BPBD head has difficulty using the personnel. The leader in the BPBD should not be the same as the head of the SKPD in general. Not yet functional staff who can become professionals in carrying out their duties. Therefore, changes in policies and legal regulations are needed, there is no change in policy and legal rules in the face of emergency response conditions. It is also necessary to reform the institutional system carried out at the time of the disaster, before the disaster. To overcome this, several strategic steps are needed.