Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RIO LAW JURNAL Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Tahyudin, Deni
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KRIMINALISASI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANALISIS YURIDIS, DAMPAK SOSIAL, DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM Ahmadushshodiq, Amjad Fauzan; Tahyudin, Deni
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3 No 01 (2025): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika masih menjadi pendekatan dominan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan ruang bagi rehabilitasi, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa pengguna tetap sering diproses sebagai pelaku tindak pidana umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan terhadap pengguna narkotika, serta menelaah dampak sosial dan tantangan yuridis yang menyertainya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif berbasis literatur review. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, laporan resmi lembaga negara, serta publikasi akademik terbitan 2020 ke atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara substansi hukum, struktur lembaga penegakan, dan budaya hukum masyarakat, sehingga menyebabkan pendekatan represif terhadap pengguna tetap dominan. Kriminalisasi pengguna berdampak pada stigmatisasi, pengucilan sosial, dan tingginya angka residivisme. Di sisi lain, penegakan hukum menghadapi kendala struktural seperti lemahnya sistem asesmen, keterbatasan rehabilitasi, serta minimnya political will untuk mereformasi hukum narkotika .
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Perlindungan HAM di Indonesia Tahyudin, Deni; Pramuda, Rihat Satria; Rustinah, Sela Dewi
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1421

Abstract

ABSTRAKSistem ketatanegaraan dalam sebuah negara harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan keberhasilan demokrasi yang mendukung. Dalam melakukan itu dalam sebuah negara penting adanya kekuasaan yang dapat melakukan semuanya dengan kewenangan yang dimiliki. Guna memberi perlindungan HAM, Indonesia melalui UUD 1945 memberikan sebuah kekuasaan atau kewenangan yang riil kepada Mahkama Konstitusi sebagai kewenangan uji materil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan perjalanan Mahkamah Konstitusi dalam HAM. Melalui Penelitian hukum normatif dalpat disimpulkan bahwa Keberadaan pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945 membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkomitmen mengakui dan menghormati HAM. Untuk memastikan terjamin dan terlindunginya hak asasi manusia, UUD 1945 memberikan kewenangan uji materil kepada MK. Dengan kewenangan dimaksud, potensi atau pelanggaran HAM melalui kebijakan yang dikeluarkan negara dapat diawasi dan diselesaikan dan HAM dapat dilindungi.Kata Kunci: HAM, Mahkamah Konstitusi.
Co-Authors Ahmadushshodiq, Amjad Fauzan Pramuda, Rihat Satria Rustinah, Sela Dewi