Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam ADIL : Jurnal Hukum
Muhammad Alvin Nashir
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Harefa, Safaruddin; Muhammad Alvin Nashir
Jurnal ADIL Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v16i1.4966

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu negara harus mengedepankan segala bentuk sistem hukum sebagai dasar dalam menjalankan negara. Proses jalannya negara mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, salah satunya adalah tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi dapat dikatakan sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam subjek hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi telah mempengaruhi stabilitas lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat. Sebagai pelaku, korporasi harus bertanggung jawab atas segala bentuk kesalahan atas kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dilakukan korporasi dapat berupa pencemaran, polusi, dan lain-lain. Sehingga hukum lingkungan berkolaborasi bersama dengan hukum pidana untuk dapat mengatasi kasus-kasus perbuatan hukum oleh badan hukum tersebut. Pertanggungjawaban korporasi telah dituangkan dalam beberapa pasal Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undangsebagai langkah pemerintah atas banyaknya kasus yang dilakukan oleh korporasi terhadap lingkungan hidup. Prinsip pertanggungjawaban korporasi sering kali menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana, apakah korporasi sebagai subjek hukum atau individu yang bertindak atas nama korporasi.
Implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Arisan Fraud in the Perspective of Maqāṣid Al-Syarī‘Ah and Ṣulḥ: Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Arisan dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah dan Ṣulḥ Muhammad Alvin Nashir; Harefa, Safaruddin; Ghufron, Muhammad
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 11 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2025.11.1.94-124

Abstract

Restorative justice is a process of resolving criminal cases that involves the parties to restore justice, prioritizing a peaceful agreement and the fulfillment of the rights of victims and the responsibilities of perpetrators. Although it has been included in the provisions of each law enforcement agency, the implementation of restorative justice often experiences a differentiation between the requirements and the reality that occurs in the field. This attracted the author to conduct an implementation study of the restorative justice process in a case involving the fraudulent buying and selling of arisan, with a get-or-decline system handled by the Sat. Reskrim Polres Jombang. By using a type of juridical-empirical legal research method with a case approach, and a statutory approach, where the data is obtained from interviews and documents. Based on the study's results, the fraud case meets the formal and material requirements outlined in Police Regulation No. 8 of 2021, Article 4. At the level of the concept of criminal procedure law, the process of investigation, from investigation to termination of the case, has been in line with the standard operating procedures in the Criminal Procedure Code. Second, the case of fraudulent social gatherings has reflected the fulfillment of the context of maqāṣid al-syarī‘ah and the principle of ṣulḥ in efforts to resolve it according to Islamic law.
Co-Authors Muhammad Ghufron Safaruddin Harefa