Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Filemon Fridolino Ngebos
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Kepailitan sebagai Solusi Penyelesaian Utang-Piutang di Indonesia Kelfin Eka Putra Banu; Richardus Wesly Teka; Claudio Xaverius Oematan; Alexadros Mone; Fransiska Owa Da Santo; Filemon Fridolino Ngebos
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.6063

Abstract

Debt-receivable problems are classic problems in economic activities that if not resolved properly can result in legal uncertainty and losses to the parties involved. One of the legal instruments provided in the Indonesian legal system to resolve these disputes is through the bankruptcy mechanism. This study aims to review the legal provisions regarding bankruptcy as regulated in Law Number 37 of 2004 and evaluate the effectiveness of its implementation as a solution to resolving debt-receivable problems. The method used in this study is the normative legal approach, by reviewing statutory provisions, legal doctrine, and court decisions. The results of the study indicate that although normatively the bankruptcy mechanism has a clear legal structure, its implementation in the field still faces obstacles in terms of process efficiency, protection of creditor and debtor rights, and supervision of curators. Therefore, policy updates and optimization of the function of judicial institutions are needed to increase public trust in this mechanism.
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Penolakan Pelayanan Medis Ngompat, Yohanes Leonardus; Filemon Fridolino Ngebos; Petrus Faot; Alfius Adika Jocta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2931

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pasien untuk memperoleh pelayanan medis atau kesehatan. Realitas menunjukkan masih terjadinya praktik penolakan pelayanan medis dengan alasan administratif, keterbatasan fasilitas, dan perbedaan latar budaya. Kasus yang menimpa masyarakat adat Suku Badui dan seorang ibu hamil di Jayapura memperlihatkan bahwa sistem pelayanan kesehatan masih bersifat kaku dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan dapat berpotensi menjadi tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus-kasus faktual penolakan pelayanan medis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan kuat untuk melindungi pasien dari praktik penolakan pelayanan medis. Pasal 174 menegaskan larangan menolak pasien gawat darurat dan mendahulukan administrasi, sedangkan Pasal 189 huruf f mewajibkan rumah sakit menjalankan fungsi sosial, termasuk melayani pasien tidak mampu. Selain itu, Pasal 276 memberikan hak kepada pasien untuk memperoleh pelayanan bermutu sesuai kebutuhan medis. Dari sudut hukum pidana, penolakan pelayanan medis dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 304 dan 359 KUHP. Negara memiliki peran strategis sebagai regulator dan penjamin pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Co-Authors Alexadros Mone Alfius Adika Jocta Claudio Xaverius Oematan Fransiska Owa Da Santo Kelfin Eka Putra Banu Petrus Faot Richardus Wesly Teka Yohanes Leonardus Ngompat