Azizah, Noor Syifa Amaliah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Maqasid Al-Shari’ah and Legal Pluralism: Normative Analysis of The Principle of Justice in A Multicultural Society Azizah, Noor Syifa Amaliah; Shalihah, Shalihah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i2.17808

Abstract

In the context of a multicultural society, legal pluralism is an inevitable reality, especially in countries that accommodate various legal systems such as state, customary, and religious laws. One of the main challenges is how Islamic law (sharia) can contribute to justice without creating exclusivity or dominance over other groups. This paper explores the relationship between sharia and legal pluralism, focusing on the question of whether sharia can operate in harmony with the principles of inclusive justice. Through a normative approach, this paper analyzes various examples of sharia implementation in Indonesia, which coexist with other legal systems. The findings indicate that by utilizing the maqasid al-shari‘ah approach which emphasizes the fundamental objectives of Islamic law such as justice, public welfare (maṣlaḥah), and the protection of human rights maqasid al-shari‘ah can play a constructive role in promoting an inclusive legal system. This paper also underscores the necessity for a context-sensitive reform of Islamic law, methodological renewal in fiqh, and the strengthening of dialogue between different legal systems. In this regard, the role of the state as a mediator and the constitution as a normative foundation are vital for ensuring that religious values, human rights, and social justice can coexist in a harmonious manner.
Pendekatan Sosial-Reliji Sir Ahmad Khan Dalam Justifikasi Penundaan Usia Perkawinan Karena Pendidikan: Suatu Kajian Normatif-Reformis Azizah, Noor Syifa Amaliah; Khasyi’in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1635

Abstract

Fenomena menunda perkawinan semakin menguat dalam masyarakat Muslim kontemporer seiring meningkatnya akses pendidikan dan kebutuhan kualitas sumber daya manusia. Namun, secara teologis, sebagian pandangan klasik masih menekankan percepatan nikah sebagai idealitas syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-sosiologis dengan menggabungkan kajian nash, literatur fikih, karya-karya Ahmad Khan, serta realitas sosial pendidikan sebagai konteks modern. Pendekatan historis, konseptual, maqasid al-syariah, dan perundang-undangan digunakan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahmad Khan memandang pendidikan sebagai fondasi rasionalitas, kemajuan, dan reformasi umat. Dalam kerangka reformisme Islam, penundaan perkawinan bukan bentuk pengabaian ajaran agama, tetapi strategi sosial untuk mencapai maslahat melalui peningkatan kapasitas intelektual dan kesiapan individu. Pendidikan ditempatkan sebagai bagian integral dari pemeliharaan akal dan penjamin kualitas keturunan. Pemikiran ini sejalan dengan kebijakan hukum positif Indonesia, khususnya kenaikan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menekankan perlindungan anak dan kesiapan pendidikan. Dengan demikian, penundaan usia perkawinan karena pendidikan memiliki landasan normatif dan relevansi syariah dalam perspektif reformisme Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi maqasid dan reformisme hukum keluarga untuk merespons kebutuhan masyarakat modern.