Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Maintaining Nasab in the Flow of Legal Reform: An Analysis of Saddu Dzariah and the Inheritance Rights of Children from Unrecorded Marriage in Indonesia Alfarid, Izzuddin; Teguh Dwi Cahyadi
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v2i2.310

Abstract

Marriages that are not officially registered (sirri) cause problems in the national legal system, especially regarding the determination of the nasab and inheritance rights of children born. The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 grants civil recognition to out-of-wedlock children against their biological fathers, which juridically expands legal protection. However, this provision creates normative tension with the principles of Islamic law that emphasize the importance of clarity of nasab through legal marriage. This study aims to analyze the relevance and application of the concept of saddu dzariah in the context of the distribution of inheritance for children from unrecorded marriage. The method used is qualitative with a normative and descriptive-analytical approach. Data was collected through literature studies that included court decisions, laws and regulations, classical fiqh books, and contemporary legal literature as primary, secondary, and tertiary sources. The results of the study show that the concept of saddu dzariah plays a preventive mechanism in maintaining the clarity of the nasab and preventing the social harm (mafsadah) caused by the practice of unrecorded marriage. Although national law prioritizes substantive justice, this principle remains relevant as a moral and spiritual basis in the formation of Islamic inheritance norms that are in line with the main purpose of sharia (maqasid sharia). These findings underscore the importance of integration between positive law and Islamic law principles in building a fair and sustainable inheritance law system.
Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Adat Minangkabau: Studi Kasus Tentang Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam di Kabupaten Agam Hafidz Akbar; Teguh Dwi Cahyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1819

Abstract

Pewarisan adat Minangkabau di Kabupaten Agam merepresentasikan sistem hukum yang unik, memadukan nilai-nilai adat dan syariat Islam dalam kerangka pluralisme hukum. Perempuan memegang peran sentral sebagai pewaris pusaka tinggi untuk menjaga kesinambungan garis keturunan matrilineal, sementara harta pusaka rendah dibagi dengan prinsip faraidh sesuai ketentuan syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pewarisan di Minangkabau dengan menyoroti interaksi antara norma adat, ketentuan hukum Islam, dan tantangan sosial modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau mampu menjaga harmonisasi antara adat dan syariat melalui musyawarah adat, mediasi keluarga, serta peran Kerapatan Adat Nagari dan ulama. Temuan ini menegaskan relevansi filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” dalam menyelesaikan konflik pewarisan secara damai, inklusif, dan berkeadilan.
PENGARUH PEMBELAJARAN ILMU PARENTING SEBELUM MENIKAH TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA MASYARAKAT KEBAYORAN BARU: Studi Kualitatif pada Keluarga di Kecamatan Kebayoran Baru Nawary, Alfian; Teguh Dwi Cahyadi
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i4.2430

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pembelajaran ilmu parenting sebelum menikah terhadap keharmonisan keluarga di wilayah urban, khususnya Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap pasangan suami istri dan anak remaja dari tujuh keluarga informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum mendapatkan pembelajaran parenting secara formal sebelum menikah, dan pengetahuan yang dimiliki umumnya diperoleh dari pengalaman pribadi, media sosial, atau tradisi turun temurun. Minimnya pemahaman ini berdampak pada pola asuh yang cenderung otoritatif dan komunikasi satu arah dalam keluarga, yang berpotensi menimbulkan ketegangan relasi antara orang tua dan anak. Materi parenting juga belum menjadi bagian integral dalam program bimbingan pranikah. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi pembelajaran ilmu parenting dalam pendidikan pranikah untuk meningkatkan kesiapan psikologis dan emosional pasangan dalam membangun keluarga harmonis. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan kebijakan pendidikan keluarga di masyarakat urban Indonesia. Kata kunci: ilmu parenting; keharmonisan keluarga; bimbingan pranikah; komunikasi keluarga; masyarakat urban
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA ATAS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 2981/PDT.G/2024/PA.JS Harvi Muhammad Fathiariq; Teguh Dwi Cahyadi
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i4.2441

Abstract

This study analyzes the legal implications of the withdrawal of a marriage annulment lawsuit in Decision Number 2981/Pdt.G/2024/PA.JS, particularly concerning the legal status of a marriage conducted based on an alleged fictitious guardian (wali) and document forgery. Employing a normative juridical research method with a case study approach, the analysis is conducted from a multidisciplinary perspective, examining Islamic law, positive civil law, and criminal law. The findings reveal a fundamental discrepancy: under Islamic law, the marriage is considered void ab initio (fasakh), yet, following the lawsuit's withdrawal, under positive law, the marriage remains formally and administratively valid. This condition creates a procedural deadlock and long-term legal uncertainty susceptible to abuse of law. Furthermore, it does not nullify the separate criminal liability for document forgery under Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP).