Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Teguh Dwi Cahyadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Adat Minangkabau: Studi Kasus Tentang Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam di Kabupaten Agam Hafidz Akbar; Teguh Dwi Cahyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1819

Abstract

Pewarisan adat Minangkabau di Kabupaten Agam merepresentasikan sistem hukum yang unik, memadukan nilai-nilai adat dan syariat Islam dalam kerangka pluralisme hukum. Perempuan memegang peran sentral sebagai pewaris pusaka tinggi untuk menjaga kesinambungan garis keturunan matrilineal, sementara harta pusaka rendah dibagi dengan prinsip faraidh sesuai ketentuan syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pewarisan di Minangkabau dengan menyoroti interaksi antara norma adat, ketentuan hukum Islam, dan tantangan sosial modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau mampu menjaga harmonisasi antara adat dan syariat melalui musyawarah adat, mediasi keluarga, serta peran Kerapatan Adat Nagari dan ulama. Temuan ini menegaskan relevansi filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” dalam menyelesaikan konflik pewarisan secara damai, inklusif, dan berkeadilan.
PENGARUH PEMBELAJARAN ILMU PARENTING SEBELUM MENIKAH TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA MASYARAKAT KEBAYORAN BARU: Studi Kualitatif pada Keluarga di Kecamatan Kebayoran Baru Nawary, Alfian; Teguh Dwi Cahyadi
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i4.2430

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pembelajaran ilmu parenting sebelum menikah terhadap keharmonisan keluarga di wilayah urban, khususnya Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap pasangan suami istri dan anak remaja dari tujuh keluarga informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum mendapatkan pembelajaran parenting secara formal sebelum menikah, dan pengetahuan yang dimiliki umumnya diperoleh dari pengalaman pribadi, media sosial, atau tradisi turun temurun. Minimnya pemahaman ini berdampak pada pola asuh yang cenderung otoritatif dan komunikasi satu arah dalam keluarga, yang berpotensi menimbulkan ketegangan relasi antara orang tua dan anak. Materi parenting juga belum menjadi bagian integral dalam program bimbingan pranikah. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi pembelajaran ilmu parenting dalam pendidikan pranikah untuk meningkatkan kesiapan psikologis dan emosional pasangan dalam membangun keluarga harmonis. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan kebijakan pendidikan keluarga di masyarakat urban Indonesia. Kata kunci: ilmu parenting; keharmonisan keluarga; bimbingan pranikah; komunikasi keluarga; masyarakat urban
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA ATAS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 2981/PDT.G/2024/PA.JS Harvi Muhammad Fathiariq; Teguh Dwi Cahyadi
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i4.2441

Abstract

This study analyzes the legal implications of the withdrawal of a marriage annulment lawsuit in Decision Number 2981/Pdt.G/2024/PA.JS, particularly concerning the legal status of a marriage conducted based on an alleged fictitious guardian (wali) and document forgery. Employing a normative juridical research method with a case study approach, the analysis is conducted from a multidisciplinary perspective, examining Islamic law, positive civil law, and criminal law. The findings reveal a fundamental discrepancy: under Islamic law, the marriage is considered void ab initio (fasakh), yet, following the lawsuit's withdrawal, under positive law, the marriage remains formally and administratively valid. This condition creates a procedural deadlock and long-term legal uncertainty susceptible to abuse of law. Furthermore, it does not nullify the separate criminal liability for document forgery under Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP).
RISYWAH DALAM RANGKA MENGAMBIL HAK Syafiq Riza Hasan; Farchan Mu'aziz; Teguh Dwi Cahyadi
Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah Vol 10 No 2 (2023): AL-MAJAALIS : JURNAL DIRASAT ISLAMIYAH
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/amj.v10i2.300

Abstract

ABSTRACT The practice of bribery is not new in society. Bribes have become an alternate pathway to those who want to make their business whether in the public or private services sector. According to the 2020 GCB survey in Indonesia, 30% of the public claim to have paid bribes in the last year when accessing public services. In Islam, the practice of bribery is clearly forbidden by Allah and His Messenger. On the other hand, there are conditions where some agencies in public and private services are forcing a person to bribe because of the prevailing system. If someone does not bribe, then his rights will not be given or slowed down. From this study, the researchers want to know the legal status of bribing in order to take rights. This research uses a qualitative approach with literature study techniques in collecting data and analyzing it with a descriptive method. The result of this study is that bribery given in conditions of taking rights or avoiding injustice is permissible with several conditions. Keywords: rights; take rights; bribery
Co-Authors Farchan Mu'aziz Hafidz Akbar Harvi Muhammad Fathiariq Nawary, Alfian Syafiq Riza Hasan