Hengkenang, Renytha Mariana
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS TRANSFORMASI HUKUM DAN TANTANGAN SERTA PELUANG DALAM REGULASI SIBER TERHADAP DATA PRIBADI DI INDONESIA PADA ERA DIGITAL Ahmad, Ramlin; Hengkenang, Renytha Mariana
Bulletin of Law Research Vol. 2 No. 1: Bleach: Bulletin of Law Research (2025 June)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i1.86

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlindungan data pribadi. Di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam upaya pengaturan perlindungan data di ranah siber. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang muncul dalam penerapan regulasi tersebut di tingkat nasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menyediakan landasan hukum yang lebih kokoh, masih terdapat berbagai kendala, khususnya terkait dengan penegakan hukum dan kesiapan infrastruktur yang belum optimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi, sinergi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta, serta edukasi publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi.
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR(ANALISIS YURIDIS DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM): (Analisis Yuridis dan Upaya Perlindungan Hukum) Ahmad, Ramlin; Hengkenang, Renytha Mariana
Bulletin of Law Research Vol. 2 No. 1: Bleach: Bulletin of Law Research (2025 June)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i1.87

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang mempunyai dampak jangka panjang bagi korbannya. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan memprihatinkan, yang hingga saat ini masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan mereka, merusak perkembangan sosial, emosional, dan mental, serta meninggalkan dampak jangka panjang yang sulit diatasi. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai korban, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Baku Yang Merugikan Pada Layanan Pinjaman Online Berbasis Aplikasi RAMLIN; Hengkenang, Renytha Mariana; Putri, Maura Amanda
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (On Progress)
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1834

Abstract

The rapid development of online loan (Pinjol) services in Indonesia has been accompanied by widespread use of detrimental standard clauses in consumer agreements. This normative legal research aims to (1) identify the forms of unfair standard clauses in online loan agreements, (2) analyze their legal compliance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and OJK Regulation Number 30 of 2024, and (3) formulate effective legal protection and dispute resolution for consumers. The results show that exoneration clauses and liability transfer clauses to third parties (e.g., debt collectors) are the most common forms of detrimental clauses. These clauses violate Article 18 of the UUPK and the principle of good faith in contracts, making them void by law. The study concludes that there is a significant gap between the legal framework and its implementation. A comprehensive approach is needed, including strengthening ex-ante supervision by OJK, standardizing contracts, empowering vulnerable. consumers, and creating integrated, accessible dispute resolution mechanisms to build a fair and transparent digital lending ecosystem.