Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Journal on Education Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Ensiklopedia Research and Community Service Review Science and Education Journal Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Eneng Juandini
Universitas Pamulang
Religion Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama Eneng Juandini
Journal on Education Vol 5 No 4 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 4 Mei-Agustus 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i4.2795

Abstract

Marriage is a very important thing in the reality of human life. The reality in people's lives that interfaith marriages occur as a reality that cannot be denied, of course, really ignores the existence of applicable laws and regulations. Regulatively, interfaith marriages in Indonesia do not have legal force because Law Number 1974 Concerning Marriage Chapter 1 article 2 paragraphs 1 & 2, Compilation of Islamic Law article 40 paragraph c and article 44 of the MUI Fatwa have prohibited interfaith marriages. What are the perspectives of positive law and Islamic law on interfaith marriage from the point of view of the similarities and differences between the two laws. The method in this study uses a qualitative method in the form of literature review. The data sources used in this research review consist of two sources (primary and secondary). The main sources used in this study were KHI (Compilation of Islamic Law) and RI Law No. 1 of 1974, and UU No. 23 of 2006 while the secondary sources used in this study were books and scientific writings that had links with the object being studied. Based on the perspective of positive law and Islamic law, interfaith marriage is seen as having greater harm than benefit. Doing interfaith marriages means ignoring the laws and regulations that apply in this country. The logical consequence is that there will be various problems in the household so that it is impossible to create a sakinah family.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KELALAIAN MENERBITKAN AKTA PALSU DALAM PERSPEKTIF UU NO. 2 TAHUN 2014 JO. UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS ART RIRI, EDRIYANTO VS NIRINA ZUBIR Juandini, Eneng
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44446

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum seorang notaris atas kelalaian dalam menjalankan jabatannya, khususnya dalam kasus pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan. Fokus kajian diarahkan pada relevansi perbuatan notaris dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir sebagai ilustrasi nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila kelalaian atau penyalahgunaan wewenangnya menimbulkan kerugian bagi para pihak. Namun, dalam kasus keterangan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan notaris, tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada notaris. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya secara hati-hati, teliti, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta kode etik yang berlaku guna menjaga integritas profesi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap dalam Pemilihan Kepala Daerah Fifi Ayu Lestari; Eneng Juandini
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v3i1.2096

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana suap dalam pemilihan kepala daerah serta mengkaji proses penegakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Permasalahan utama yang dikaji adalah masih maraknya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah dan ketidakkonsistenan penerapan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana suap belum sepenuhnya terwujud, yang ditandai dengan lemahnya pengaturan sanksi pidana dan adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal undang-undang. Proses penegakan hukum telah diatur melalui mekanisme pelaporan, pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Sentra Gakkumdu, namun implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum dan menjaga kualitas demokrasi.
Rekonstruksi Sistem Pendaftaran Tanah Berbasis Sertifikat Elektronik untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Ahmad Dasuki; Eneng Juandini
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.415

Abstract

Kepastian hukum dalam bidang pertanahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah. Namun demikian, sistem pendaftaran tanah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih kepemilikan, pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian data fisik dan yuridis, serta sengketa pertanahan yang terus meningkat. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah melakukan transformasi digital melalui penerapan sertipikat elektronik sebagai bagian dari modernisasi administrasi pertanahan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi sistem pendaftaran tanah berbasis sertipikat elektronik dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sertipikat elektronik merupakan langkah progresif dalam meningkatkan efektivitas administrasi pertanahan, transparansi data, serta perlindungan terhadap hak atas tanah. Namun demikian, sistem pendaftaran tanah Indonesia masih menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif sehingga belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum yang absolut. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem pendaftaran tanah melalui penguatan prinsip publisitas positif berbasis teknologi digital, peningkatan validasi data pertanahan, integrasi sistem informasi pertanahan nasional, serta penguatan regulasi terkait dokumen elektronik pertanahan. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, mengurangi sengketa pertanahan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan nasional.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS BUKU Risky Amelia; Ahmadi Ahmadi; Eneng Juandini
Ensiklopedia Research and Community Service Review Vol 5, No 10 (2026): Vol. 5 No. 10 Juli 2026
Publisher : Ensiklopedia Research and Community Service Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/err.v5i10.3975

Abstract

Books are a form of creative work that has value. As an object of Intellectual Property Rights, books can have legal protection so that they are not carelessly used, reproduced, and plagiarized by others. Protection of books as creations has been regulated in the provisions of copyright law in Indonesia, namely the Copyright Law, which grants exclusive rights to creators or copyright holders. These rights are inherent to the owner of the rights, so that any use of copyrighted works must be carried out with the permission or approval of the owner of the rights. If a copyright infringement is committed by someone by using, duplicating, publishing, distributing, and taking economic benefits from a book without the permission of the owner of the rights. This not only harms the creator and owner of the rights in terms of economic value but also ignores respect for the results of thought, creativity, and intellectual work. Legal protection for books is important to ensure legal certainty and provide a sense of security for creators and encourage the development of science, education, and culture. This study aims to provide an understanding of the position of books as objects of copyright protection, describe the forms of violations that may occur, and also emphasize the importance of permission in the use of other people's creative works. This research was conducted normatively by examining the provisions of relevant laws and regulations. Research into the legal protection of books as creative works is crucial to understanding the forms of protection provided by laws and regulations, the characteristics of actions that can be considered copyright infringement, and the legal remedies available to creators or copyright holders in the event of a violation. With clear and firm legal protection, it is hoped that books will be recognized as more than just physical objects, but also intellectual works that must be respected and protected from copyright infringement. This understanding can help to sustainably suppress the practice of book piracy in Indonesian society.Keyword : Legal Protections,Copy Rights, Books.
Transformasi Konsep Kafa’ah Perspektif Maqashid Al Syari’ah Dan Keadilan Sosial Fauzi Rahmat Pamula; Dede Rohayati; Eneng Juandini
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i2.31397

Abstract

Perkawinan dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial seperti kafa’ah (kesetaraan pasangan). Dalam fiqh klasik, konsep kafa’ah cenderung bersifat hierarkis dengan menekankan kesetaraan nasab, status sosial, dan profesi. Namun perubahan struktur sosial modern yang ditandai oleh meningkatnya mobilitas sosial, kesetaraan gender, dan sistem meritokrasi menimbulkan ketegangan antara konsep kafa’ah klasik dan prinsip keadilan sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konsep kafa’ah dalam fiqh klasik, mengevaluasi relevansinya dalam masyarakat modern, serta mentransformasi konsep tersebut melalui perspektif maqashid al-syari’ah dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan ushul fiqh, maqashid al-syari’ah, dan sosiologis-kritis. Data diperoleh melalui studi pustaka dari kitab fiqh klasik, literatur akademik, serta regulasi hukum terkait, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kafa’ah dalam fiqh klasik merupakan produk konstruksi sosial yang bertujuan menjaga stabilitas masyarakat, namun dalam konteks modern berpotensi melahirkan diskriminasi berbasis status sosial, etnis, dan profesi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi konsep kafa’ah dari yang bersifat struktural menjadi substantif dengan menekankan aspek akhlak, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga. Dengan pendekatan ini, kafa’ah tidak lagi dipahami sebagai syarat yang membatasi, melainkan sebagai instrumen etis untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan maqashid al-syari’ah dan keadilan sosial dalam mentransformasi konsep kafa’ah dari paradigma hierarkis menuju paradigma substantif yang lebih inklusif dan kontekstual. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kafa’ah dapat dijadikan sebagai nilai etis dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, sekaligus mendorong interpretasi hukum yang lebih progresif, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial modern.   Kata Kunci: Kafa’ah, Maqashid Al-Syari’ah, Keadilan Sosial, Hukum Perkawinan Islam, Transformasi Hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Eneng Juandini; Indra Saputra
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 3 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i3.1369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Kabupaten Pandeglang serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap lembaga pembiayaan, notaris, kreditur, dan debitur yang terlibat dalam praktik perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah memberikan landasan perlindungan hukum bagi kreditur melalui pembebanan, pendaftaran, dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun, implementasinya di Kabupaten Pandeglang masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia, kendala dalam pelaksanaan eksekusi ketika debitur melakukan wanprestasi, serta rendahnya pemahaman debitur dan masyarakat mengenai kedudukan dan konsekuensi hukum jaminan fidusia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik pelaksanaannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kerugian bagi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem pendaftaran fidusia, peningkatan peran notaris dan lembaga pembiayaan dalam memberikan edukasi hukum, serta penguatan mekanisme pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif, kepastian hukum, dan keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
Co-Authors Ahmad Dasuki AHMADI Dede Rohayati Fauzi Rahmat Pamula Fifi Ayu Lestari Indra Saputra Risky Amelia