Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Indonesia of Journal Business Law
Siagian, Maddenleo T.
Faculty Of Law University Of Pamulang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Utang Yang Berasal Dari Putusan Arbitase Internasional Sebagai Syarat Mengajukan Pailit Maddenleo T Siagian
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.34944

Abstract

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu berdasarkan keputusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Namun, tidak ada kepastian mengenai keputusan arbitrase internasional atau asing yang memenuhi syarat utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Studi ini melakukan penelitian yuridis normatif-empiris. Pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach) adalah tiga pendekatan yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang yang dihasilkan dari arbitrase internasional (asing) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, serta Putusan Nomor 46/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. dan Nomor 36/PDT. SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. memenuhi syarat sebagai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih setelah proses eksekusi selesai dilakukan.
KERUGIAN PROYEK SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 358 K/PID/2020 Pridiani, Dita Ananda; Siagian, Maddenleo T.
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6543

Abstract

Latar belakang: Kerugian akibat kegagalan penyelesaian proyek atau tidak dibayarkannya nilai kontrak sering menimbulkan kerancuan dalam membedakan wanprestasi sebagai pelanggaran perdata dan tindak pidana. Kekeliruan dalam memahami batas tersebut dapat berimplikasi serius, terutama ketika sengketa kontraktual perdata dikriminalisasi tanpa dasar yang kuat. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dan studi kasus (case study). Pendekatan ini memungkinkan penelusuran konseptual terhadap teori wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, sekaligus analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 358 K/Pid/2020 sebagai representasi praktik hukum di lapangan. Hasil penelitian: Putusan MA No. 358 K/Pid/2020 menegaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi prestasi proyek merupakan wanprestasi, bukan tindak pidana, selama tidak ditemukan unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea). Dengan demikian, penyelesaian atas wanprestasi semestinya dilakukan melalui mekanisme hukum perdata, bukan pidana. Penelitian ini mempertegas batas teoretis dan praktis antara wanprestasi dan tindak pidana dalam konteks kontrak proyek di Indonesia, serta mencegah kecenderungan kriminalisasi terhadap hubungan hukum perdata.
A STUDY ON THE LOCAL GOVERNMENT'S CIVIL LIABILITY FOR FAILURE TO DISSEMINATE REGIONAL REGULATIONS IN THE GREEN ZONE Siagian, Maddenleo T.
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 3 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i3.1857

Abstract

The Supreme Court Decision No. 3634 K/Pdt/2023 dated 22 November 2023 sets an important precedent in Indonesian civil law concerning the liability of local governments for negligence in disseminating regional zoning regulations. The case originated from a lawsuit filed by PT Wisanggeni Mitra Sejahtera against PT Bhanda Ghara Reksa, the North Jakarta City Administration, and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) after the claimant’s construction project was suspended for being located within a designated green zone. The Supreme Court ruled that the defendants had committed an unlawful act (onrechtmatige daad) by failing to provide public access to zoning information as mandated by the Jakarta Regional Regulation on Spatial Planning (RTRW). This study examines the legal basis and judicial reasoning used by the Supreme Court in assessing governmental inaction as an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code and analyses the implications of the decision for the government’s duty to ensure transparency and accountability in spatial information disclosure. Using a normative juridical method with a case approach and library research on primary, secondary, and tertiary legal sources, this research finds that the local government’s failure to disseminate zoning information resulted in losses to private parties and violated the principle of public information transparency as regulated by Law No. 14 of 2008. The Supreme Court appropriately applied civil and administrative law principles and annulled the lower courts decisions, which had misinterpreted the elements of unlawful conduct. These ruling underscores the government’s obligation to ensure legal certainty and foster public trust in spatial governance.
Co-Authors Pridiani, Dita Ananda