Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi Jurnal Jendela Inovasi Daerah
Muchlis, Suryadi
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
DOMINASI PERAN MASYARAKAT DALAM KOLABORASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA PAYAKUMBUH Muchlis, Suryadi; Al Faraby, Jimly
Jendela Inovasi Daerah Vol 8 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56354/jendelainovasi.v8i2.231

Abstract

The provision of public Green Space (PGS) is mandated by law and is a responsibility of local governments. Despite numerous efforts, several regions continue to face challenges in meeting the needs for PGS, primarily due to resource constraints, including budget limitations. To address these challenges, multi-stakeholder collaboration is essential. This study aims to identify and analyze various forms of collaboration undertaken by the local government of Payakumbuh in the provision of PGS. Using an exploratory approach and qualitative methods, data were collected through document studies, field observations, and in-depth interviews with 25 informants, comprising 17 government representatives, 5 private sector members, and 3 community leaders. The findings indicate that the local government of Payakumbuh has established diverse collaborations with various parties, including other government agencies, the private sector, and the community. The role of the community has proven significant in enhancing the achievement of PGS. As landowners, community members collaborate with the government, which supports them through policies and assistance with planting materials. Approximately 82.5% of the existing PGS is comprised of Urban Forests, predominantly owned by the community. This collaboration has become the dominant form in achieving the targets for PGS provision.
Analisis Permasalahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Pada Kota Kecil: Studi Kasus Kota Payakumbuh Muchlis, Suryadi; Al Faraby, Jimly
Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi Vol 9 No 3 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Hamzanwadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29408/geodika.v9i3.30151

Abstract

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik merupakan bagian penting dalam perencanaan tata ruang yang wajib dipenuhi oleh daerah. Meskipun banyak studi menyoroti tantangan penyediaan RTH di kota-kota besar dan menengah, kota-kota kecil seperti Payakumbuh juga menghadapi kendala serupa yang belum banyak dikaji. Dengan 51 dari 98 kota di Indonesia tergolong kota kecil, pemahaman terhadap persoalan di konteks ini sangat penting. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh melalui metode kualitatif, yang meliputi pengumpulan data sekunder, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan 25 narasumber dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil studi mengungkap kendala utama seperti ketidaksesuaian data dan nomenklatur program, kesulitan pengendalian pemanfaatan lahan, lemahnya integrasi RTH dalam perencanaan jangka panjang daerah, hambatan administratif pembebasan lahan, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menegaskan perlunya pendekatan integratif dan kolaboratif dalam perencanaan RTH di kota kecil, yang selama ini lebih jarang mendapat perhatian. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya validasi data yang akurat, sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah, serta penguatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi landasan strategis untuk memperbaiki efektivitas penyediaan RTH publik agar mencapai target minimal 20% dan mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan di kota-kota kecil.
Jenjang Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik : Studi Kasus Kota Payakumbuh Muchlis, Suryadi; Al Faraby, Jimly
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 22, No 1 (2026): JPWK Volume 22 No. 1 March 2026
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v22i1.75745

Abstract

Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi prioritas global dalam mitigasi perubahan iklim akibat efek rumah kaca, pemanasan global, dan pesatnya urbanisasi, serta merupakan bagian dari target SDGs. Di Indonesia, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, termasuk pembaruan kebijakan melalui Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI), pelaksanaannya cenderung sporadis dan kurang terstruktur sehingga efektivitasnya sulit diukur. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan upaya pemerintah daerah dalam penyediaan RTH publik melalui studi kasus Kota Payakumbuh, serta menilai fokus dan efektivitasnya dalam mencapai target. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara semi-terstruktur terhadap 25 narasumber dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat menggunakan teknik purposive-snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyediaan RTH publik terbagi menjadi empat kategori, yaitu administratif, regulatif, eksekutif, dan kolaboratif. Pemerintah Kota Payakumbuh masih didominasi oleh upaya administratif dan regulatif yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan luasan RTH. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya kolaboratif guna mendorong pencapaian target RTH publik secara lebih efektif.
Co-Authors Al Faraby, Jimly