<![CDATA[Pelayanan administrasi kependudukan merupakan aspek krusial dalam pemenuhan hak sipil bagi warga negara, tetapi daerah kepulauan sering mengalami tantangan besar dalam mengakses layanan tersebut. Studi ini menganalisis perbedaan layanan pembuatan KTP dan akta kelahiran antara wilayah daratan dan kepulauan di Kota Batam, yang memiliki sifat geografis khusus sebagai kota industri dan pariwisata serta daerah kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kesenjangan pelayanan, faktor-faktor yang menyebabkannya, dan strategi adaptasi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan staf Disdukcapil, pemuka masyarakat, dan warga, serta pengamatan langsung di lokasi layanan dan analisis dokumen kebijakan daerah. Temuan studi mengindikasikan bahwa penduduk daerah kepulauan menghadapi hambatan akses fisik karena jarak dan kurangnya transportasi, keterbatasan infrastruktur digital, serta mutu layanan yang belum sebanding dengan wilayah daratan. Inovasi digital seperti layanan daring dan sistem antrean online dianggap efektif di daerah daratan, namun belum maksimal menjangkau kepulauan karena keterbatasan infrastruktur internet dan pemahaman digital. Kesimpulan studi ini menegaskan ket vitalan strategi afirmatif yang berlandaskan keadilan spasial agar semua warga, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, memperoleh hak administratif dengan adil dan bermartabat. Usulan yang diajukan mencakup peningkatan frekuensi layanan keliling, penguatan peran petugas setempat, pengembangan lokasi layanan tetap di kepulauan, serta program literasi digital agar transformasi layanan publik dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.]]>
