Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Borobudur Law and Society Journal YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Ayu Anggraeni, Putri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Nilai Tradisi Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis di Desa Danawinangun dalam Perspektif Antropologi Hukum Hamidah, Nasywa; Ayu Anggraeni, Putri
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14208

Abstract

Tradisi Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis di Desa Danawinangun, Cirebon, merupakan salah satu praktik budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai spiritual, norma sosial, serta aspek hukum yang masih jarang dikaji secara mendalam, khususnya dari perspektif antropologi hukum. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum melalui metode hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber utama, yaitu Kuncen (juru kunci petilasan) dan para sesepuh Desa Danawinangun. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap makna tradisi, fungsi sosial di tengah masyarakat, serta dimensi hukum yang tersirat maupun tersurat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis tidak hanya sebatas ritual keagamaan, melainkan menjadi wadah pelestarian norma dan aturan sosial yang tidak tertulis, seperti penghormatan terhadap leluhur, penguatan tali silaturahmi antarmasyarakat, pemupukan semangat gotong royong, hingga penerapan sanksi sosial bagi pelanggar tradisi. Berbagai nilai luhur tersebut kemudian membentuk sistem hukum adat yang diakui dan dijalankan secara kolektif oleh masyarakat setempat. Tradisi ini sekaligus menjadi manifestasi nyata kearifan lokal yang mampu mempererat identitas kolektif, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga kesinambungan budaya leluhur. Dengan eksistensi dan perannya yang strategis di tengah arus perubahan zaman serta modernisasi, tradisi Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis perlu mendapatkan perhatian lebih dan dilestarikan agar tetap dapat menjadi bagian penting dalam menjaga nilai dan norma yang membentuk identitas budaya nasional.
The Totem Handshake Policy During the Pandemic: Between Legal Compliance and Individual Moral Autonomy Sarip, Sarip; Nasywa, Hamidah; Ayu Anggraeni, Putri
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 3 (2025): September
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i3.1997

Abstract

This research explores the state's emergency policy during the COVID-19 pandemic, particularly its moral dilemma in confronting the cultural tradition of handshakes and the symbolic implementation of the “Totem Handshake.” The state’s approach, limited to non-binding recommendations and symbolic language such as “physical distancing” and “social distancing,” raises critical questions about legal effectiveness. The study finds that symbolic appeals, though lacking coercive force, have a psychological and cultural impact resembling a form of “state magic” that influences public behavior. While such appeals were widely accepted, their legal standing remains weak, and the success of compliance is ambiguous—did people obey state messaging, or were they simply afraid of the virus? The research argues that the state faces greater social and legal risks if it enforces coercive regulations to restrict cultural practices. The public response varied, reflecting differing interpretations of state authority. Ultimately, this study highlights the state's reliance on symbolic language as a soft-law mechanism during moments of moral crisis. It suggests that in future emergencies, legal obedience may require not only formal authority but also cultural sensitivity and moral legitimacy, especially when asking citizens to temporarily abandon deeply rooted social traditions like handshakes.
Co-Authors Hamidah, Nasywa Nasywa, Hamidah Sarip, Sarip