Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

5.606

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum AL-Daulah FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Novelty Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) JUSTITIA JURNAL HUKUM Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Bina Mulia Hukum Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum al-Afkar, Journal For Islamic Studies Varia Justicia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal Cepalo KRTHA BHAYANGKARA Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Jurnal Inovasi Pembelajaran Karakter Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal An-Nufus Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Uniku Law Review

Sarip Sarip

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Author-ID : 2804706

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 63 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme Hamamah, Fatin; Sarip, Sarip
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The village as the basis of national development in upholding new constitutionalism found a bright spot as the birth of the Village Customary Institution (LAD) which had a noble task. Village customary life is determined, mobilized, and controlled by institutions in the village. Village life loses its identity as a village, individuals, communities and villages move in conditions of individualism. Customary law is a term that is given legal knowledge, as guidelines, reality that governs groups, and disciplines people's lives in Indonesia. Indonesian people living in remote areas need order and guidance as rules they make themselves. Thus the existence of customary law to date still has an important role, especially in the formation of future national laws, especially in the field of family law. Customary law will be one of the main sources in the formation of written law, so that written rules are automatically a reflection of community law. And of course with the expectation that when the written law is enacted, there is no gap in practice in the community.

THE ROLE OF THE WORLD OF EDUCATION IN MAINTAINING THE CIREBON LOCAL TRADITION (PERAN DUNIA PENDIDIKAN DALAM MENJAGA TRADISI LOKAL CIREBON) Sarip, Sarip; Fadhli, Harun; Siswoyo, Siswoyo; Aulyah, Feny
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 1, March (2019): Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

Difficulties as well as challenges for Cirebon education in developing local traditions are faced with the development of religious understanding and globalization. Examples of earth charity and Cirebon nadran as a manifestation of gratitude for the gifts that have been given to humans on earth. The alms tradition of the earth and the Cirebon nadran are in line with the commemoration of international earth day which is commemorated every April 22nd. Religious ideology is often expressed in the practice of seemingly squandering costs which the community considers bid'ah and some are not bid'ah by reason of guarding the ancestral heritage of Cirebon. The problem that arises is how to maintain the local tradition of Cirebon amid religious understanding and globalization in order to be maintained and in line with the mandate of national education. The goal to be achieved in writing is to maintain, maintain and preserve the local traditions of Cirebon through school education. The benefits of giving enlightenment regarding religious understanding in Cirebon in seeing local traditions in Cirebon and providing solutions to the challenges faced by the world of national education in general. The method used is by describing words in the form of sentences regarding local traditions and challenges, team experience is used to explore information relating to the problem. Using Ghoethe's thinking about the search for novelty lies in ancient truth as a knife of analysis in terms of problem solving. As a result, the Cirebon local tradition has increasingly lost its identity due to the growing religious understanding in Cirebon and unstoppable globalization. Then we need support and synchronization between the goals of education, religious understanding and the challenges of globalization Kesulitan sekaligus tantangan bagi pendidikan Cirebon dalam mengembangkan tradisi lokal dihadapkan pada perkembangan paham keagamaan dan globalisasi. Contoh sedekah bumi dan nadran Cirebon sebagai perwujudan bentuk syukur atas karunia yang telah diberikan pada manusia di muka bumi. Tradisi sedekah bumi dan nadran Cirebon sejalan dengan subtansi peringatan hari bumi internasional yang diperingati setiap tanggal 22 April. Faham keagamaan sering dilontarkan pada praktik yang terkesan menghambur-hamburkan biaya yang kemudian masyarakat menganggapnya bid’ah dan sebagian lagi bukan bid’ah dengan alasan menjaga warisan leluhur Cirebon. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menjaga tradisi lokal Cirebon ditengah pemahaman keagamaan dan globalisasi agar tetap terjaga dan sejalan dengan amanah pendidikan nasional. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan adalah menjaga, mempertahankan, dan melestarikan tradisi lokal Cirebon melalui pendidikan sekolah. Manfaatnya memberikan pencerahan berkenaan dengan paham keagamaan di Cirebon dalam melihat tradisi-tradisi lokal di Cirebon dan memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dunia pendidikan nasional pada umumnya. Cara yang digunakan yakni dengan mendeskripsikan kata dalam bentuk kalimat berkenaan dengan tradisi lokal dan tantangannya, pengalaman tim digunakan untuk menggali informasi yang berkenaan dengan permasalahan. Menggunakan pemikiran Ghoethe tentang pencarian akan kebaruan terbetik pada kebenaran kuno sebagai pisau analisis dalam kerangka pemecahan permasalahan. Hasilnya tradisi lokal Cirebon semakin kehilangan jatidirinya yang disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang berkembang di Cirebon dan globalisasi yang tidak terbendung. Maka diperlukan dukungan dan sinkronisasi antara tujuan pendidikan, paham keagamaan dan tantangan globalisasi

POLITIK HUKUM DAN POLITISASI HUKUM DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sarip, Sarip
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.207

ABSTRAKPenelitian tentang politik hukum dan politisasi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dilatarbelakangi pada tulisan buku judul buku Regulasi Baru, Desa Baru Ide dan Misi Semangat Undang-Undang Desa. UU Desa hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya (Catur Sakti Desa). Praktik banyak sekali kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh negara, menjadikan desa sebagai bentuk pemerintahan yang mengarah pada local administrative bukan sebagai local genius atau local government. Titik permasalahan yakni apa yang menjadi pembeda antara politik hukum dan politisasi hukum desa, dan bagaimana cara membangun politik hukum desa dalam rangka menghindari politisasi hukum desa dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. UU yang mendistorsi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sebatas pemerintahan desa itu tidak hanya merusak adat di Luar Jawa, tetapi juga merusak bagunan sosial dan otonomi desa di Jawa. LKD dan LAD merupakan buktinyata bahwa selesainya UU No.6 Tahun 2014 tidak menyelesaikan politik hukum dan politisasi hukum itu sendiri. Maka, pengawalan-pengawalan terhadap aturan-aturan turunannya harus senantiasa dikawal secara politik hukum maupun politisasi hukum.Kata kunci: desa; hukum; politik; politisasi.ABSTRACTResearch on legal politics and the politicization of villages in the Indonesian constitutional system is based on the writing of the book entitled the New Regulations, the New Village Ideas and the Spirit Mission of the Village Law. The Village Law wants to make the village socially empowered, politically sovereign, economically empowered, and culturally dignified (Catur Sakti Desa). The practice of many village policies is governed by the state, making the village a form of government that leads to local administrative not as local genius or local government. The point of the problem is what is the difference between legal politics and politicization of village law, and how to build village law politics in order to avoid politicizing village law in Indonesian constitution. To facilitate the execution of this research, a research method, data collection techniques and relevant approach methods are needed. In this case used descriptive analytical research method with a normative juridical approach. The law which distorted the village from the organic-sociological unit became limited to the village administration which not only damaged adat outside Java, but also damaged the social structure and village autonomy on Java. LKD and LAD are proof that the completion of Law No. 6 of 2014 does not resolve legal politics and the politicization of the law itself. So, escorting the derivative rules must always be escorted by legal politics and politicization of the law.Keywords: law; politics; politicization; village.

CHILD PROTECTION POLICY FOR VICTIMS OF SEXUAL CRIMES Rahman, Nur; Sarip, Sarip
Varia Justicia Vol 16 No 1 (2020): Vol 16 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v16i1.3057

Penelitian ini dilatarbelakangi beritas media lokal Cirebon sejak bulan Mei 2016-2018 tidak lepas dari pembahasan dan data bahwa Cirebon masuk kategori darurat kekerasan anak. Kategori darurat dapat diketahui dari data peningkatakn kekerasan anak pada tahun 2016 tercatat 30 kasus, tahun 2017 tercatat 126 kasus, dan awal tahun 2018 bertambah menjadi 147 kasus. Bagaimana kebijakan ideal untuk mewujudkan perlindungan anak?  Langkah apakah yang harus dilakukan pemerintah daerah di Cirebon dalam menyikapi daerahnya yang masuk dalam darurat anak korban kejahatan seksual?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Di Cirebon sendiri kekerasan seksual sebagaimana diberitakan media masih tinggi dan memerlukan kebijakan dari pemerintah yang memihak anak-anak. Kebijakan-kebijakan pemerintah di Cirebon sangat membingungkan bagi masyarakat di Cirebon sendiri, terutama berkenaan dengan kekerasan terhadap anak. Sebagaimana kabar akan prestasi Cirebon sebagai KLA, penghargaan tidak berbanding lurus. Selain kerja Pemerintah Daerah yang harus intens dalam perlindungan anak dari kekerasan juga harus adanya peran masyarakat dilapangan. Jangan sampai bunyi-bunyi hukum hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasan dan pencitraan belaka.

PENDEKATAN METODE TAJADIS PADA KOMPETENSI DASAR MENJELASKAN PROSES PEMILU DAN PILKADA -, Sarip
Jurnal Inovasi Pembelajaran Karakter Vol 2, No 2 (2017): Edisi Juni 2017
Publisher : Jurnal Inovasi Pembelajaran Karakter

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hasil belajar siswa pada pelajaran PKn pada kompetensi dasar menjelaskan proses pemilu dan pilkada kurang maksimal. Terlihat dari hasil evaluasi pembelajaran PKn sebagian besar siswa masih belum mencapai KKM. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui metode TAJADIS. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas dan dirancang dalam dua siklus yang masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Melalui metode TAJADIS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini dibuktikan dari perolehan lembar observasi aktivitas belajar siswa. Pada kondisi awal, aktivitas siswa dalam pembelajaran berada pada kriteria kurang aktif, pada siklus I persentase aktivitas belajar siswa sebesar 62% (kriteria cukup aktif) dan pada siklus II persentase aktivitas siswa sebesar 87% (sangat aktif). Melalui metode TAJADIS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat diketahui sebagaimana nilai tes yang telah diukur peneliti dengan indikator ketuntasan belajar klasikal pada kondisi awal hanya sebesar 35%, pada siklus I mencapai 40%, dan pada Siklus II meningkat menjadi 90%.

Filosofi Peletakan Hajar Aswad dalam Bentuk Permainan Anak di Desa Wilulang Cirebon Jawa Barat Sarip, Sarip; Azis, Muhammad Abdul
Empowerment Vol. 5 No. 01 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i01.5224

Service is an inseparable unit in tertiary institutions, both lecturers, students, and the community, especially with regard to children. Children as a mandate for each parent and the progress of the nation, good children and live in harmony with each other in realizing togetherness, a condition that must be maintained since childhood. The service is carried out in Wilulang Village, located in Cirebon Regency, giving meaning regarding the philosophical values of the placement of Hazar Azwad and elaborated in the form of games to instill the value of togetherness. This situation encourages them to do service in order to instill the values of togetherness and nationality. The implementation of activities is carried out or initiated by means of collaboration with the intended village. Implementation starts from the plans carried out then evaluates the implementation. The result is that in some activities the children show fun in the game and show togetherness in the lives of their peers. In addition, through children's play shows a very significant development in togetherness. Another support for the success of activities is that basically in Wilulang Village there are not many children who play social media through cellphones, this greatly facilitates the activities carried out. In addition, the support from the village government adjusted the activities carried out after the Cirebon Regency government program on Magrib Koran. Input, this kind of service is indeed effective in the villages and not necessarily effective in the cities.Pengabdian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di perguruan tinggi baik dosen, mahasiswa, maupun masyarakat terlebih berkenaan dengan anak. Anak sebagai amanah bagi setiap orang tua dan kemajuan bangsa, anak yang baik dan saling hidup rukun dalam mewujudkan kebersamaan suatu keadaan yang harus dijaga sejak masa anak-anak. Pengambdian dilakukan di Desa Wilulang yang terletak di Kabupaten Cirebon, memberikan makna berkenaan dengan nilai-nilai filosofi peletakan Hazar Azwad dan dikelaborasi dalam bentuk permainan untuk menamankan nilai kebersamaan. Keadaan ini mendorong untuk melakukan pengabdian dalam rangka menanamkan nilai kebersamaan dan kebangsaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan atau dimulai dengan cara melakukan kerjasama dengan desa yang dimaksudkan. Pelaksanan dimulai dari rencana-rencana yang dilakukan kemudian dilakukan evaluasi atas pelaksanaan. Hasilnya dalam beberapa kegiatan anak-anak menunjukan kesenangan dalam permainan dan menunjukan kebersamaan dalam kehidupan sesame rekan-rekannya. Selain itu melalui permainan anak-anak menunjukan perkembangan yang sangat signifikan dalam kebersamaan. Dukungan lain keberhasilan kegiatan pada dasarnya di Desa Wilulang belum banyak anak-anak yang bermain media social melalui Handphone, hal sangat memperlancar kegiatan yang dilakukan. Selain itu dukungan pemerintahan desa menyesuaikan kegian dilakukan setelah program pemerintah Kabupaten Cirebon tentang Magrib mengaji. Masukan, pengabdian semacam ini memang efektif dilakukan di desa-desa dan belum tentu efektif dilakukan di kota-kota.

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KANTOR KECAMATAN KELAPA GADING DI JAKARTA UTARA Sarip .; Bambang Irawan
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 5, No 2 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2019
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v5i2.4393

Abstract, This study aims to determine the effect of Leadership variables, and Work Motivation, on the Performance of Police Officers at the District Office Office of Kelapa Gading North Jakarta. This research method is descriptive quantitative, which is obtained from the questionnaire distributed to 50 employees of Kelapa Gading Sub-district in North Jakarta. Furthermore, simple linear regression analysis, T test, and multiple linear test were performed. Data analysis using SPSS. Result of F test show Leadership and Work Motivation simultant have a significant effect to Employee Performance. Result of t test by partial variable of Leadership, and Work Motivation have positive and significant influence to Employee Performance. The test result of coefficient of determination (R2). Model summary shows Coefficient of Determination Adjustend R Square equal to 0,604 or equal to 60,4% which mean that variable ability of Leadership and Work Motivation can explain Performance of Employee at District Office Kelapa Gading in North Jakarta is equal to 60,4% . While the remaining 39.6% is explained by other variables outside of this research variable. Keywords: Leadership, Work Motivation and Employee Performance Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Kepemimpinan, dan Motivasi Kerja,terhadap Kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja di Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif, yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada 50 pegawai Kecamatan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Selanjutnya dilakukan uji analisis regresi liner sederhana, uji T, dan uji linier berganda. Analisis data menggunakan SPSS. Hasil uji F menunjukkan Kepemimpinan dan Motivasi Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Hasil uji t secara parsial variabel Kepemimpinan, dan Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Hasil pengujian koefisien determinasi (R2) Model summary menunjukkan Koefisien Determinasi Adjustend R Square sebesar 0,604 atau sebesar 60,4% yang berarti bahwa kemampuan variabel Kepemimpinan dan Motivasi Kerja dapat menjelaskan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Kelapa Gading di Jakarta Utara adalah sebesar 60,4%. Sedang sisanya sebesar 39,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian ini. Kata Kunci : Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai

Kebaruan dan Pembaharuan Hukum Percepatan Ekonomi Digital Desa Dalam Bingkai Negara Hukum Sarip Arip
Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2018): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Kebaruan teknologi bagi masyarakat desa merupakan keadaan yang harus segera diimbangi oleh pembaharuan hukum. Program percepatan desa merupakan kebaruan apabila tidak diperhatikan ibarat merusak slaput dara perempuan. Melalui penelusuran kepustakaan menjadikan penelitian hukum ini bersifat normatif. Hasilnya pemerintah melihat kebaruan teknologi dan melakukan pembaharuan hukum. Pembahasan melihat kebaruan dan pembaharuan hukum dari sisi rekayasa sosial, kemudian dilakukan kontruksi dimana agar pembaharuan hukum tidak merusak tatanan masyarakat desa. Desa ibarat slaput dara perempuan maka untuk melakukan pembaharuan hukum dan merekayasa masyarakat harus berhati-hati. Kata kunci: Kebaruan, Pembaharuan, rekayasa, desa

A MODEL ISLAMIC CONSTITUTION DALAM PENGAWALAN KONSTITUSI INDONESIA sarip sarip sarip
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 8 No 1 (2019): (January-June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.7835

Ketatanegaraan Indonesia sejak reformasi terus mengalami perubahan terutatan tentang lembaga yang bertugas untuk menegakan hukum Nasional. Jauh sebelum reformasi, para pemikir negara Indonesia bersikeras untuk menambah kewenangan menguji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Proses sejarah malahirkan pembentukan dual yudiction lembaga yudikatif direalisasikan kedalam dua lembaga yudikatif yakni Supreme Court (MA) dan Contitutional Court (MK). Pengaruh para pendiri negara Indonesia menjadikan pembentukan lembaga yudikatif diwarnai berbagai pengaruh terutama dari negara-negara yang memiliki lembaga dalam menilai produk hukum yang dibuat oleh legislatif. Melalui teori Dual Yuridiction lembaga yudikatif sesua fakta ketatnegaraan Indonesia sangat menarik untuk mendapatkan perhatian. Teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan ketatanegaraan. Selain itu juga menggunakan penelitian yang meninjua dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Lembaga yudikatif memiliki peran berbeda dan mempunyai tujuan yang sama yakni menegakkan hukum nasional. Sejarah Ketatanegaran Indonesia pada dasarnya telah memainkan peranannya dalam perpolitikan di Indonesia. Ketatanegaraan Indonesia sendiri tidak terlepas dari pengaruh A Model Islamic Contitution pada amandemen. Hasilnya, Indonesia pada dasarnya bukan negara Islam melainkan negara yang mengadapsi beberapa ketentuan konstitusi Islam yang kemudian disesuaikan dengan ranah keIndonesiaan. Peran tersebut saat sekarang telah direalisasikan dalam sebuah lembaga yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai amanah UUD 1945 hasil amandement.

The Identity Politics of the Minority in Knitting the Constitutionality (The Legal review of Sunda Wiwitan Community of Cigugur, Kuningan, West Java) Sarip Sarip
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v11no3.1080

The Identity Politics of Sunda Wiwitan community, which nowadays is rated as a form of self-preservation to meet the economic needs of families, has been considered to get restraints from the state. The economic needs make the identity politics as a means to save oneself. The Identification card, which is known as KTP and in which there is a religion column, has created discrimination of the identity for the Sunda Wiwitan Community (KSW). The KSW still runs the obedience to the teachings of the ancestors but to save the economy, the status of the religion is willingly written to be recognized as other religions by the state. There is no other way to save the economic life for the sake of the family survival than to fill in the religion column with the state-recognized religions. The situation is certainly influential for the KSW against other identities such as marriage and education cards. The discussion uses the result that comes from the interviews and some literature. Then the result becomes something ideal for KSW to save themselves in the economic field by changing the identity on the ID card. It is the way from KSW in passing the identity politics to meet the economic needs while the other side becomes the weakness of the Indonesian national law that does not provide any space for KSW in order to have equal opportunity as the Indonesian citizen. Keywords: The Identity Politics, KSW, Constitutionality.

Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Absori Absori Adiantika, Hanif Nurcholish Aidul Fitriciada Azhari Ali Romdoni Althea Tahaanii Sutriana Annisa Rengganis Aulyah, Feny Azis, Muhammad Abdul Bambang Irawan Darajati Diana Fitriana Diana Fitriana Diana Fitriana Diana Fitriana Diana Fitriana Diding Rahmat Doni Nugroho Elya Kusuma Dewi Fadhli, Harun Fahmi Fajar Mustopa Fahmi Fajar Mustopa Fatin Hamamah, Fatin Feny Auliyah Feny Aulyah Fitriana, Diana Hanif Nurcholis Adiantika Hanif Nurcholish Adiantika Harun Fadhli Harun Fadhli Harun Harun Heri - Suhardi Heri - Suhardi Ikhsan Bayanulloh Jeane Neltje Jeane Neltje Khudzaifah Dimyati Mitha Masitoh Muaz, Abdul Muhammad Azis Husnarijal Muhammad Faiz Aziz, Muhammad Faiz Mukhlishin Mukhlishin Multahibun, Multahibun Mulyadi Mulyadi Nur Rahman Nur Rahman, Nur Nurkhaeriyah Nurkhaeriyah Nurkhaeriyah Nurkhaeriyah Rohadi Rohadi Rohadi Rohadi Rohadi Rohadi Siswoyo Siswoyo Siswoyo Siswoyo Sudarto Sudarto Sujono Sujono, Sujono Syarifuddin Syarifuddin Syarifudin, Aip Urip Giyono Wahid, Abdul

Title

Found 63 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 63 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 63 Documents
Search