Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Wulandari, Marditia
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Persekongkolan untuk Mendapatkan Rahasia Perusaan Pt Chidoya Kogyo Indonesia (Studi Kasus: Putusan No.08/Kppu-L/2024) Wulandari, Marditia; Ramadani , Faradila; Athira, Jihan; Khairunnisa , Alya; Anggraini, Karina; Awaliyah, Desti Putri; Zahira, Naya Affifa; Wulandari , Putri Amanda; Wardani , Virgi Shepia; Mayliyanti, Diendha Fahira
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1218

Abstract

Persaingan usaha yang sehat merupakan unsur penting dalam menciptakan efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen. Dalam konteks tersebut, rahasia dagang merupakan salah satu instrumen strategis yang melindungi keunggulan bersaing pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan Nomor 1 dan Nomor 08/KPPU-L/2024 terkait pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan memperoleh rahasia dagang secara melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur persekongkolan, perolehan informasi rahasia perusahaan, dan dampak negatif terhadap persaingan usaha terbukti dalam perkara yang melibatkan PT Maruka Indonesia, Sdr. Hiroo Yoshida, dan PT Unique Solutions Indonesia. Informasi rahasia yang digunakan dalam perkara ini dikategorikan sebagai rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 30 Tahun 2000 dan penggunaannya menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Pendekatan rule of reason yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan pentingnya analisis terhadap dampak riil dari tindakan anti persaingan usaha tersebut. Kajian ini menyimpulkan bahwa putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum persaingan usaha dan perlindungan rahasia dagang di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan dalam penguatan aspek kelembagaan dan analisis pasar. Oleh karena itu, reformasi hukum di bidang persaingan usaha dan perlindungan informasi bisnis sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Agraria Rifiyanti, Siskawati Melinda; Wulandari, Marditia; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.289

Abstract

Pengakuan tanah adat oleh pemerintah daerah di Ibu Kota Nusantara merupakan isu krusial dalam tata kelola agraria, yang mencerminkan dinamika sosial-politik yang lebih luas dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengakuan pemerintah daerah terhadap tanah adat dan implikasinya terhadap tata kelola agraria. Penelitian ini mengangkat tiga masalah utama: bentuk pengakuan oleh pemerintah daerah, tantangan yang dihadapi dalam proses pengakuan ini, dan dampak pengakuan tersebut terhadap tata kelola agraria dan masyarakat lokal. Menggunakan metode penelitian normatif, makalah ini mengeksplorasi kerangka hukum, implementasi kebijakan, dan studi kasus yang relevan dengan pengakuan tanah adat. Temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan signifikan, seperti ambiguitas hukum, kendala birokrasi, dan ketegangan sosial-ekonomi, yang menghambat pengakuan yang efektif. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak positif dan negatif dari pengakuan tanah adat, serta memberikan rekomendasi komprehensif untuk meningkatkan kebijakan dan praktik agar hak-hak tanah adat dapat lebih baik diintegrasikan dalam pemerintahan daerah. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Co-Authors Athira, Jihan Awaliyah, Desti Putri Karina Anggraini Khairunnisa , Alya Mayliyanti, Diendha Fahira Mubarok, Asnawi Ramadani , Faradila Rifiyanti, Siskawati Melinda Wardani , Virgi Shepia Wulandari , Putri Amanda Zahira, Naya Affifa