<![CDATA[Program Satu Miliar Satu Desa atau SAMISADE merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur desa melalui bantuan keuangan sebesar satu miliar rupiah per desa setiap tahun. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan variasi tingkat implementasi antar desa seperti: ketimpangan hasil antar desa, keterbukaan informasi publik terkait program SAMISADE masih rendah, rendahnya kapasitas aparatur desa, pengawasan dari pemerintah daerah dan kecamatan belum optimal, serta terbatasnya partisipasi masyarakat. sehingga menimbulkan perbedaan capaian hasil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program SAMISADE berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2023 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi variasi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, aparatur kecamatan, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat pada tiga desa di Kabupaten Bogor yang merepresentasikan variasi implementasi. Analisis dilakukan menggunakan indikator implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tingkat implementasi dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, efektivitas komunikasi antar aktor, kualitas pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Desa Sasak Panjang dan Desa Cibentang berada pada klaster optimal, Desa Cogreg berada pada klaster belum optimal, dan tidak terdapat desa yang masuk dalam klaster sangat optimal. Kendala utama meliputi perbedaan pemahaman kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi program ditentukan oleh konsistensi pemenuhan indikator kebijakan serta penguatan koordinasi dan pengawasan.]]>
