Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL KOMUNIKATIO Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Comprehensive Science Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Kajian Ilmu Sosial Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara
Izzatusholekha
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA Wardani, Marsha Adinda; Izzatusholekha, Izzatusholekha
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 4 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i4.6749

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal mengakibatkan sampah rumah tangga mendominasi timbulan sampah. DKI Jakarta memiliki Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan negara Malaysia memiliki Akta 672 tentang pengelolaan sampah dan pembersihan umum. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga yang berlaku di DKI Jakarta, Indonesia dan Kedah, Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yakni (1) Standar sasaran kebijakan Pergub DKI Jakarta 108 Tahun 2019 yaitu tercapainya pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dan bagi Akta 672 yaitu menekankan pengelolaan sampah rumah tangga melalui metode 3R (2) Sumber daya pada bidang PSLB3 dan PPS masih memerlukan peningkatan kualitas untuk memaksimalkan pergub dki 108 2019, sedangkan sdm di JPSPN dan SWcorp sudah terlisensi kualitasnya dengan bukti kepemilikan SKM terkait pengelolaan sampah dan kebersihan umum (3) Karakteristik organisasi pelaksana bidang PSLB3 dan PPS sudah optimal sesuai kompetensi yang dibutuhkan, sama halnya pada JPSPN dan SWcorp yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan Akta 672 2007 (4) Komunikasi dan koordinasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik untuk mendukung keberhasilan pergub DKI nomor 108 tahun 2019, tetapi masih terdapat kekurangan dalam sosialisasi pada masyarakat sehingga banyak yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Sedangkan Akta 672 sudah disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat berdasarkan yang terdapat dalam laporan Swcorp (5) Sikap para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Negara Indonesia dan Malaysia sudah melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga berlandaskan kebijakan yang ada di masing-masing negara (6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik kedua negara sudah siap mendukung untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. The problem of household waste management which is not yet optimal results in household waste dominating waste generation. DKI Jakarta has DKI Jakarta Governor Regulation Number 108 of 2019 concerning the policies and strategies of the Special Capital Region of Jakarta Province in managing household waste. Malaysia has Act 672 concerning waste management and general cleaning. The purpose of this study is to analyze the implementation of household waste management policies that apply in DKI Jakarta, Indonesia, and Kedah, Malaysia. The research method used in this study is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interview, and documentation. The results of this study are: (1) The target standard for the DKI Jakarta Gubernatorial Regulation 108 of 2019 is to achieve a 30% reduction in waste and 70% in waste management, and for Deed 672, it emphasizes household waste management through the 3R method (2) Resources in the PSLB3 and PPS fields still require quality improvement to maximize DKI Gubernatorial Regulation 108 of 2019, while human resources in JPSPN and SWcorp have been licensed for quality with proof of ownership of SKM related to waste management and public cleanliness (3) The characteristics of the implementing organizations in the PSLB3 and PPS fields are optimal according to the required competencies, the same as in JPSPN and SWcorp which have the capabilities in accordance with Deed 672 of 2007 (4) Communication and coordination between organizations have been running well to support the success of DKI Gubernatorial Regulation number 108 of 2019, but there are still shortcomings in socialization to the community so that many are not yet aware of the policy. Meanwhile, Deed 672 has been socialized by the government to the public based on what is contained in the Swcorp report (5) The attitudes of implementers of household waste management policies in Indonesia and Malaysia have implemented household waste management based on existing policies in their respective countries (6) The social, economic and political environments of both countries are ready to support the implementation of household waste management policies.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI KECAMATAN JAGAKARSA Prihartono, Djakit; M. Qudrat Nugraha; Khaerul Umam Noer; Izzatusholekha
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.22320

Abstract

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI KECAMATAN JAGAKARSA Djakit Prihartono, M. Qudrat Nugraha Ph.D, Dr. Khaerul Umam Noer, M.Si, Dr. Izzatusholekha, M.Si. Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia djakitprihartono@gmail.com ABSTRAK Kebijakan merupakan kompas atau pedoman tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan juga merupakan sebuah pedoman yang terdiri atas 2 nilai luhur, yaitu kebijakan harus cerdas dan dapat menjadi penyelesaian masalah, sehingga penyusunannya haruslah dengan sangat teliti dan haruslah sangat bijaksana. Masalah gangguan keamanan serta ketertiban menjadi hal yang sangat serius di DKI Jakarta, yang mana DKI Jakarta menjadi corong segala aspek kehidupan. Terutama di Kecamatan Jagakarsa yang merupakan penduduk terpadat pertama di Kota Jakarta Selatan dan Jagakarsa juga merupakan daerah yang bisa dikatakan strategis karena perbatasan langsung dengan Depok yang merupakan bukan wilayah dari DKI Jakarta sehingga dikatakan perbatasan langsung. Hal ini dilakukan karena banyaknya permasalahan di lingkup sosial seperti : Tawuran, Balap Liar, Prostitusi, Begal dan Narkoba. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah apakah FKDM sebagai Lembaga yang bernaung di pemerintahan dalam menangani kebijakan penyelesaian konflik yang dalam tesis ini diambil pada kecamatan Jagakarsa. Dalam melakukan penelitian kita menggunakan Teori Edward III Yaitu : Komunikasi dan koordinasi FKDM dalam Penyelesaian Konflik, Sumberdaya Manusia FKDM dalam Pencegahan ATHG, Disposisi Positif FKDM dan Struktur Birokrasi FKDM. Metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, yaitu mengambil data – data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan Komprehensif. Didalam tercapainya penyelesaian konflik FKDM di Kecamatan Jagakarsa, harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas FKDM itu sendiri. Pada keberhasilannya FKDM kecamatan Jagakarsa harus bekerjasama berbagai stakeholder agar dalam penyelesaian konflik di masyarakat dapat diatasi dan ditangani oleh semaksimal mungkin oleh para pihak yang berwenang sehingga Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur No.138 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan dini di Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya berjalan dengan efektif. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) secara tidak langsung merupakan garda terdepan dalam pencegahan setiap konflik di masyarakat. Kata Kunci : FKDM, Kebijakan, Kewaspadaan Dini masyarakat, Konflik Masyarakat.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Berbasis E-Service Damayanti Putri, Ayuni; Noer, Khaerul Umam; Kusmawati, Ati; Izzatusholekha, Izzatusholekha
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i1.51707

Abstract

Lanjut Usia terlantar yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. Oleh sebab itu Pemprov DKI Jakarta mengesahkan kebijakan tentang prosedur pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk terlantar terintegrasi Warga Binaan Sosial Pergub No. 2 tahun 2018. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengadopsi metode implementasi Van Meter Van Horn menunjukkan bahwa pelayanan sudah cukup baik walaupun masih terdapat hambatan yaitu (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar yang sudah tidak digunakan lagi dan diakomodir oleh NIK. (2) Sumber Daya, terbatasnya SDM. (3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, masing-masing instansi terkait telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya. (4) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana, terputusnya komunikasi antara Lanjut Usia dengan keluarga. (5) Sikap Para Pelaksana, seluruh instansi terkait harus bertanggungjawab pelaporan urusan kependudukan. (6) Lingkungan Sosekpol, dukungan pemerintah melalui anggaran pengadaan, pemeliharaan, pelaksanaan, dan implementasi kebijakan Pergub.
Manfaat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) AI Dalam Mengembangkan Smart City Di Jakarta Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Andriansyah, Andriansyah; Izzatusholekha, Izzatusholekha; Mawar , Mawar; Salam, Rahmat
HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara Vol. 2 No. 2 (2025): HUMANUS (Jurnal Sosiohumaniora Nusantara)
Publisher : Yayasan Pengembangan Dan Pemberdayaan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62180/kqmd3036

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam pengembangan Smart City di Jakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui desain deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran AI dalam mendukung tata kelola kota yang cerdas, efisien, dan responsif. Lokasi penelitian berada di Unit Pengelola Smart City Jakarta dengan populasi tujuh unit pengelola, dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik snowball sampling. Landasan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam sistem pemantauan, pengambilan keputusan berbasis data, dan layanan publik berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi serta partisipasi masyarakat. Rekomendasi penelitian peningkatan infrastruktur digital, penguatan sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan Smart City berbasis AI di Jakarta.
Kualitas Layanan Mall Pelayanan Publik Dalam Mendukung Smart Governance Serta Keterbukaan Informasi Ramdani, Faisal Tri; Feriandy; Didik Kristyanto; Djoko Tjahyono; Andriansyah , Andriansyah; Izzatusholekha, Izzatusholekha
JURNAL KOMUNIKATIO Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Komunikatio
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public service is the responsibility that the government must carry out to meet the needs of community services. One form of fulfilling the needs of public services carried out by the government is to innovate services through the Public Service Mall (MPP). The implementations of this program is carried out by the East Lombok Regency Government which already has an MPP and has been implemented to carry out services for the community. This study aims to analyze the quality of MPP services in East Lombok Regency in supporting innovative governance and openness of information to provide maximum service to the community. This study uses a descriptive quantitative method with a purposive sampling technique and sample calculations using the Slovin formula. The calculation of the results of the respondent's calculations using WMS with a variable focus based on the theory of service quality Zeithaml, Parasuarman & Berry and the Smart City Theory Smart City (Giffinger et al. 2007) with the dimension of innovative governance in supporting openness of information. From the results of the recapitulation of the assessment of the quality of service and the implementation of innovative governance, the calculation results were 3.89 with a suitable category; this shows that the quality of MPP services in East Lombok Regency has been running well and supports openness of information for the public. But in its implementation there must always be an increase in services so that the existence of MPP can provide maximum service to the public and realize innovative governance towards a smart city in East Lombok Regency.
Implementasi Kebijakan Gerakan Kembali Bersekolah: Analisis Model Grindle dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Brebes Hakim, Lukmanul; Izzatusholekha, Izzatusholekha; Puspita Dewi, Maya; Rudiatin, Endang
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v7i2.1208

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the GKB in fulfilling children's rights in Brebes district. This analysis uses Merilee S. Grindle's theory with implementation content indicators including: Power, interest and strategy of actor involved, Institution an regime characteristic and Compliance and responsiveness. The data sources used in this research came from observations, interviews and documentation studies. The results of this study found that stakeholders have an important role in the GKB program, namely issuing regulations and monitoring the implementation of the regulation.
E. Ostrom – Inspirasi Reformasi Tata Kelola Sertifikasi Dosen di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan dan Wawasan Strategis Hikmat, Hikmat; Dewi, Maya Puspita; Izzatusholekha, Izzatusholekha
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.92334

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola penyelenggaraan Sertifikasi Dosen (Serdos) SMART. Simple (lebih ringkas), Modern-More Innovative (penyelenggaraan seluruhnya secara daring), Accountable (dapat dipertanggungjawabkan), Responsive (tanggap terhadap perubahan), Transparent (pemantauan realtime oleh pihak berwenang) menggunakan pendekatan kelembagaan baru (new institutionalism) dengan prinsip common-pool resource dari Elinor Ostrom. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif di Direktorat Sumber Daya, Ditjen Dikti, dengan 20 informan yang dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui Dokumentasi, observasi dan wawancara semi-struktur yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Serdos SMART bertujuan meningkatkan profesionalisme dosen, implementasinya masih menghadapi kendala dalam koordinasi, sistem manajerial, serta pemenuhan persyaratan sertifikasi. Prinsip Ostrom mengenai pengelolaan sumber daya bersama dapat memberikan perspektif baru dalam meningkatkan efektivitas tata kelola Serdos SMART, terutama dalam aspek regulasi, partisipasi pemangku kepentingan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan model tata kelola kebijakan pendidikan tinggi dan secara praktis dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan tata kelola dalam penyelenggaraan Serdos SMART.
Analisis Social Return On Investment (Sroi) Pendanaan Riset: Studi Kasus Pendanaan Riset Obat Herbal Pelangsing Berbasis Asam Gelugur Fadhillah, Ardan Syukur; Putra, Fahdiansyah; Izzatusholekha
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1364

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari pendanaan riset obat herbal pelangsing berbasis asam gelugur dengan menggunakan pendekatan Social Return on Investment (SROI). Studi kasus dilakukan terhadap proyek riset "Prolislim", hasil kolaborasi IPB dan PT Indofarma yang didanai oleh LPDP. Metode penelitian menggunakan studi literatur dan workshop dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta perhitungan rasio SROI berdasarkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek menghasilkan rasio SROI sebesar 1,31:1, yang berarti setiap Rp1 investasi menghasilkan Rp1,31 manfaat sosial dan ekonomi. Manfaat utama yang diidentifikasi mencakup peningkatan pendapatan petani, akses masyarakat terhadap produk herbal aman dan terjangkau, serta penguatan industri farmasi lokal berbasis sumber daya alam. Temuan ini menunjukkan bahwa pendanaan riset berbasis SROI dapat menjadi strategi efektif untuk mendukung inovasi, kemandirian industri, dan pembangunan berkelanjutan.
Inisiatif Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kebijakan Ekologi di Sulawesi Selatan Riandini, Neysa Shabrina; Izzatusholekha; Tanjung, Nurul Fitralaila
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1407

Abstract

Penelitian ini menganalisis perkembangan dan implementasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Sulawesi Selatan sebagai instrumen fiskal untuk mendorong perlindungan lingkungan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun rentan terhadap degradasi lingkungan. Membutuhkan mekanisme insentif untuk pengelolaan berkelanjutan. EFT sebagai transfer anggaran berbasis indikator ekologi menjadi relevan untuk mengatasi ketimpangan kapasitas fiskal daerah. Studi kasus pada Kabupaten Maros, Sinjai, Bulukumba dan Enrekang menunjukkan inisiatif lokal bernama Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE). Maros mengintegrasikan indikator lingkungan (30%) dan ketahanan bencana (20%) dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Sinjai menerapkan TAKE secara kompetitif, menghargai peran ekologis desa melalui Perbub No. 27 Tahun 2024. Bulukumba mengaitkan alokasi dana desa dengan kinerja lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan pelestarian hutan adat. Enrekang mengadopsi Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan untuk kesejahteraan dan kelestarian hutan. Meskipun inisiatif ini menunjukkan potensi besar dalam mendorong pembangunan hijau dan keadilan fiskal, tantangan signifikan masih ada. Ini terverifikasi rendahnya kapasitas SDM lokal serta kurangnya pemahaman dan korrdinasi lintar sektor. Namun, EFT memiliki potensi besar untuk menjadikan Sulawesi Selatan percontohan nasional dalam integrasi kebijakan fiskal dan ekologi dan meningkatkan kualitas lingkungan serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
INOVASI APLIKASI SAMSAT MOBILE JAWA BARAT (SAMBARA) DALAM PELAKSANAAN SMART GOVERNANCE Handayani, Nida; Izzatusholekha, Izzatusholekha; Kuncoro, Handyka Fajar
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 3 No. 2 (2022): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.074 KB) | DOI: 10.24853/kais.3.2.49-57

Abstract

Road map Kota Depok Smart City pada tahun 2017 difokuskan pada pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik, membangun aplikasi layanan online dan mobile serta data warehouse (integrasi data). Pada tahun 2018 diterapkan suatu system aplikasi mobile yang digagas oleh Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat dengan nama SAMBARA atau samsat mobile Jawa Barat yang telah diterapkan diseluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat. Aplikasi ini didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengecekan dan pembayaran pajak kendaraan, mulai dari antrian panjang di loket, permasalahan calo sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar dari pembayaran seharusnya, serta dalam rangka menertibkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraannya. Penelitian ini bertujuan melihat penerapan inovasi sambara dan factor-faktor pendukung dan penghambat yang menyertainya, serta akan melihat integrasi system aplikasi mobile sambara dengan system lainya sebagai pelaksanaan smart governance di Kota Depok. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa aplikasi SAMBARA adalah sebuah tekhnologi mobilephone berbasis website yang memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan yang lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan kemudahan akses pelayanan dari jarak jauh. Kelemahan aplikasi ini adalah proses hanya sampai tahap pembayaran pajak, namun pengesahan STNK tetap harus dilakukan di kantor Samsat.
Co-Authors Aditya Ardiansyah Agus Suradika Ahmad Supriyadi Andriansyah , Andriansyah Andriansyah Andriansyah Ayuni Damayanti Putri Dewi, Maya Puspita Didik Kristyanto Djoko Tjahyono Fadhillah, Ardan Syukur Farhani, Muhammad Jundi Feriandy Hikmat Hikmat, Hikmat Khaerul Umam Noer Kuncoro, Handyka Fajar Kusmawati, Ati Lukmanul Hakim M. Qudrat Nugraha Mawar , Mawar Nida Handayani Noer, Khaerul Umam Prihartono, Djakit Putra, Fahdiansyah Putra, Siki Andri Putratama, Nandar Luktiandi Ramdani, Faisal Tri Riandini, Neysa Shabrina Rudiatin, Endang Salam, Rahmat Samudra, Azhari Aziz Samudra SATISPI, EVI Selvira, Rizka Syaripudin Syaripudin Tanjung, Nurul Fitralaila TAUFIQUROKHMAN, TAUFIQUROKHMAN Umaternate, Rifandi Wardani, Marsha Adinda