Rosidawati Wiradirja, Imas
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Media Sosial sebagai Instrumen Advokasi Politik Hukum: Studi Kasus Gerakan Penolakan RUU Kontroversial di Indonesia Dwiyanti, Sri; Habeaha, Binner; Alamsyah, Prayudi; Maulana, Ihsan; Ali Fikri, Romadlon Adi; Haspada, Denny; Rosidawati Wiradirja, Imas
JURNAL ILMU BUDAYA Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Budaya
Publisher : Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34050/jib.v13i1.46372

Abstract

Transformasi partisipasi publik dalam era digital telah membawa media sosial menjadi instrumen advokasi hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana advokasi dalam konteks politik hukum di Indonesia, khususnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kontroversial. Dengan pendekatan deskriptif-normatif, penelitian ini menelaah norma hukum positif dan prinsip politik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial berperan besar dalam mobilisasi aspirasi masyarakat, kerangka hukum nasional belum secara eksplisit mengakui dan mengakomodasi bentuk partisipasi digital sebagai bagian sah dari proses legislasi. Oleh karena itu, dibutuhkan reorientasi politik hukum dan pembentukan regulasi turunan yang mampu mengintegrasikan media sosial dalam sistem legislasi demokratis di Indonesia.
Evaluasi dan Revisi Hukum Nasional Pasca-Intervensi Eksekutif: Analisis Urgensi Berdasarkan Prolegnas dan Implikasinya terhadap Moralitas Judikatif Gandana, Aan Tirta; Hendrayana, Agus; Dainsyah; Amalia Dewi, Dian; Permana Sidiq, Yuda; Rosidawati Wiradirja, Imas; Haspada, Deny
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 2 (2024): Siyasi : Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i2.49407

Abstract

This study examines two critical dimensions of Indonesia’s national legal reform: the urgency of overhauling the National Legislation Program (Prolegnas) following executive interventions during President Joko Widodo’s administration, and the implications of such interventions on judicial morality. Employing a qualitative comparative methodology, the research integrates document analysis of Prolegnas, draft laws, and government regulations, regulatory audits, and in-depth interviews with legislative and judicial stakeholders. Findings reveal that fragmented authority and the omnibus law approach without thorough audits generate legal uncertainty, while abrupt statutory revisions cause ethical dilemmas for judges and inconsistencies in legal interpretation. The study recommends embedding systematic regulatory audits, early involvement of the judicial council, establishing an independent ethics oversight body, and incorporating explicit judicial morality clauses in every legislative amendment. This integrated framework aims to ensure Prolegnas produces laws that are responsive, accountable, and substantively just.