Najwa Rosyidah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MERANGKAI CAHAYA KEBERSAMAAN TRADISI PAWAI OBOR 1 MUHARAM BERSAMA KKN UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI NAGARI TANJUNG BARULAK Zulyusri Zulyusri; Firgi Aisa Safitri; Hafizhatul Hasanah; Najwa Rosyidah; Zahra Amelia Ramadani; Bintang Eka Wira F
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Negeri Padang di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi pada aspek pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pawai obor dalam memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram sebagai upaya penguatan nilai kebersamaan, solidaritas sosial, dan semangat toleransi di tengah masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan Asset-Based Community-Driven Development (ABCD) dengan tahapan partisipatif meliputi perencanaan, sosialisasi, pengadaan bahan, dan pelaksanaan pawai yang melibatkan mahasiswa KKN, aparat nagari, tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna, serta warga setempat. Hasil kegiatan menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat yang berpartisipasi secara aktif, baik dalam proses persiapan maupun pelaksanaan pawai obor. Kegiatan ini tidak hanya menjadi perayaan simbolik, tetapi juga momentum penguatan ukhuwah Islamiyah, gotong royong, dan silaturahmi lintas generasi. Kesimpulannya, penerapan pendekatan ABCD dalam kegiatan KKN mampu mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat nilai keagamaan, serta menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap program sosial-keagamaan yang dilaksanakan di nagari.
Implikasi Hukum dari Peraturan Menteri yang Bertentangan dengan Undang-Undang Antika, Rindy; Najwa Rosyidah; Ainul Mardliyah; Gabriella Tiffany Putri; Irsyaf Marsal
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.12178

Abstract

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan culminates dalam penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Salah satu elemen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah keberadaan Peraturan Menteri sebagai bentuk delegated legislation. Peraturan Menteri berfungsi untuk merinci pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, terutama yang bersifat umum dan abstrak. Meskipun demikian, keberadaan Peraturan Menteri tidak secara eksplisit diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menimbulkan perdebatan terkait kedudukan dan validitasnya dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan Menteri memiliki peran ganda sebagai instrumen implementasi undang-undang serta sarana untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan teknis di lapangan. Namun, dalam praktiknya, peraturan ini kadang menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Artikel ini membahas peran Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia, manfaat dan tantangan yang dihadapinya, serta implikasi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan akibat peraturan yang tidak sesuai dengan hirarki perundang-undangan.