Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Perlindungan Hak atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Perspektif Hukum Perdata Internasional Tia, Indah Surya Ning; Latifahtul Maulida; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10227

Abstract

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum negara berbeda, menimbulkan berbagai implikasi hukum, salah satunya terkait dengan kepemilikan hak atas tanah. Dalam konteks ini, timbul permasalahan ketika salah satu pasangan membawa tanah atau hak atas tanah dari negara asalnya ke negara tempat tinggal baru. Berdasarkan ketentuan hukum agraria di beberapa negara, termasuk Indonesia, tanah yang semula berstatus hak milik dapat beralih menjadi hak pakai apabila dimiliki oleh subjek hukum asing atau akibat status kewarganegaraan campuran. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kepemilikan tanah oleh orang asing demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional atas sumber daya agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dalam perkawinan campuran, khususnya terkait perubahan status hak milik menjadi hak pakai, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum, pasangan dalam perkawinan campuran tetap dihadapkan pada keterbatasan hak kepemilikan tanah di negara tempat tinggal baru, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang lebih adaptif untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN Indah Surya Ning Tia; Latifahtul Maulida; Mufarrijul Ikhwan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6dwmwm80

Abstract

Notaris merupakan pejabat pembuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang diberi wewenang dalam bidang hukum perdata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dengan demikian, Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Pendirian yayasan merupakan langkah penting dalam mewujudkan tujuan sosial suatu kelompok atau organisasi. Dalam hal ini, Notaris berperan memastikan bahwa akta pendirian yayasan disusun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal kelalaian Notaris, seperti kurang teliti dalam memverifikasi identitas pendiri atau isi akta, dapat menimbulkan sengketa antar pihak, misalnya terkait klaim ganda atas akta pendirian yayasan. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab Notaris dapat timbul atas dasar kesalahan dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menggunakan jasanya. Tanggung jawab Notaris mencakup tiga aspek, yaitu perdata, administratif, serta pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris dalam penyelesaian sengketa pembuatan akta pendirian yayasan.