Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Hukum Indonesia (MHI) PESHUM Indonesian Journal of Law
Firdaus, Muhammad Razaq
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Upaya Pencegahan Kejahatan Terrorisme di Indonesia Firdaus, Muhammad Razaq; Amunaf, Damar Arrya Akbar; Kusuma, Nicholas Adi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.10393

Abstract

Upaya pencegahan ancaman terorisme di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat luas. Artikel ini membahas aspek hukum, strategi, dan hambatan dalam pencegahan terorisme dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah Indonesia, melalui BNPT, kepolisian, dan TNI, menerapkan strategi komprehensif yang mencakup langkah-langkah preventif, protektif, represif, serta kerja sama lintas sektor. Berbagai program seperti deradikalisasi, kontra-radikalisasi, penguatan regulasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui FKPT menjadi pilar utama dalam pendekatan ini. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta peningkatan kesejahteraan sosial turut menjadi bagian penting dalam menekan penyebaran paham radikal. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi upaya pencegahan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, sinergi yang konsisten antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan nasional yang tangguh dan menciptakan kondisi aman bagi keberlangsungan pembangunan bangsa.
Perlindungan terhadap Konsumen atas Kesepakatan Harga yang Dilakukan oleh Dua Produsen Sejenis Firdaus, Muhammad Razaq
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2024): April
Publisher : Indonesian Journal of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktek perjanjian yang menyebabkan monopolistik persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah membatasi kegiatan pelaku usaha tersebut melalui pengaturan perjanjian yang dilarang yang meliputi : Oligopoli, Penetapan Harga (price fixing), Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, Perjanjian dengan pihak luar negeri. Tujuan pembentukan undang-undang antimonopoli dituangkan dalam Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk menciptakan efisiensi terhadap ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan demokrasi terutama menerapkan sanksi terhadap pelanggaran dari ketentuan undang-undang baik administratif maupun hukum pidana. Melalui penerapan sanksi tersebut maka memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan barang atau jasa, dari tindakan curang pelaku usaha lain sehingga harapannya dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan tidak monopolistic. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan : Studi Kasus Masyarakat Hinkley, California Melawan Pacific Gas and Electric Company Savitri, Ayu; Jannah, Rahmatul; Aurella, Lois Salwa; Rakha, Agung; Firdaus, Muhammad Razaq
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The environmental pollution case that occurred in Hinkley, California, by Pacific Gas and Electric Company (PGE) is one of the most serious examples of environmental law violations, causing significant health and social impacts on the community. This paper examines corporate criminal liability for environmental pollution crimes by reviewing the PGE case as the primary study. This research employs a normative juridical method with a conceptual and case-study approach. The analysis shows that corporate criminal liability must be strictly enforced, as PGE’s actions meet the elements of an environmental crime that resulted in widespread public harm. This study also provides a comparison of corporate criminal law principles applied in the United States and Indonesia.
Co-Authors Amunaf, Damar Arrya Akbar Aurella, Lois Salwa Jannah, Rahmatul Kusuma, Nicholas Adi Rakha, Agung Savitri, Ayu