Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Keramatmanik Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang: Penelitian Nursadi Firmansyah; Wahyu Widodo; Malik Faton; Noerma Kurnia Fajarwati; Suherman Arifin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2391

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Keramatmanik, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya BUMDes sebagai instrumen kelembagaan desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Sehingga mewujudkan sebuah tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Keramatmanik, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, dan perwakilan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Kramatmanik Jaya berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai unit usaha seperti simpan pinjam, produksi kripik pisang, jasa BRILink, dan penyewaan alat pertanian. BUMDes juga menyediakan akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta menciptakan lapangan kerja lokal. Dalam analisis teoritis, peran BUMDes selaras dengan Teori Kapabilitas yang memperluas kebebasan ekonomi warga, Pendekatan ABCD yang mengoptimalkan aset lokal, dan Model Partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program. Meski demikian, partisipasi masyarakat masih terbatas pada aspek pelaksanaan, belum menyeluruh dalam tahap perencanaan dan evaluasi. BUMDes telah memperluas kapabilitas masyarakat untuk memilih kehidupan ekonomi yang lebih baik sesuai dengan potensi mereka, mengembangkan aset lokal sesuai pendekatan ABCD, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program sebagaimana prinsip model partisipatif.
Solidaritas Komunitas Manusia Silver Dalam Mempertahankan Hidup Dan Ekonomi Keluarga Di Persimpangan Lampu Merah Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang. Suherman Arifin
ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya Vol. 3 No. 2 (2023): Juni: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
Publisher : FKIP, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/enggang.v3i2.8911

Abstract

Salah satu gejala sosial dalam masyarakat adalah fenomena munculnya Manusia silver di perempatan lampu merah kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang. Manusia silver bukanlah pengemis melainkan para pelaku seni jalanan, mereka menjajakan diri dengan ilmu seni patung dan berharap mendapat imbalan dari para pecinta seni khususnya seni patung untuk keberlangsungan hidup mereka sendiri dengan keluarganya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu ingin menganalisa keberadaan manusia silver, sejak kapan munculnya serta motivasi apa yang melatarbelakangi seseorang ingin menjadi manusia silver. Solidaritas komunitas manusia silver dalam mempertahankan hidup dan ekonomi keluarga menjadikan penelitian ini sebagai rumusan masalah. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, seperti Observasi, wawancara dan studi dokumen peneliti mengumpulkan data dari lapangan, dianalisis , disajikan dan ditarik kesimpulan. Dari keseluruhan data yang terkumpul, peneliti menyimpulkan bahwa munculnya manusia silver dilandasi oleh tuntutan hidup atau keberlangsungan hidup dimana kesempatan bekerja sangat sempit dan terbatas, keterbatasan pendidikan dan berbagai jenis kemiskinan. Mereka dianggap pengemis dan menjadi masalah sosial di masyarakat karena meminta imbalan dari pengguna jalan, mereka juga menjadi sasaran tangkap dari polisi pamong praja karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan sehingga selalu dikejar-kejar dan dikirim ke dinas sosial kota atau kabupaten.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Sekretariat Dewan (SETWAN) dalam Mendukung Fungsi DPRD Kabupaten Pandeglang: Penelitian Ananda Algin Fadillah; Ita Rosita Wahyiah; Suherman Arifin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3032

Abstract

This study aims to analyze and describe the improvement of administrative services by the Regional House of Representatives Secretariat (Setwan) in supporting the legislative functions of the DPRD of Pandeglang Regency. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The research focused on three key aspects: human resource competence, internal coordination effectiveness, and the use of information technology, based on the framework by Wibowo (2020). The findings indicate that Setwan's administrative services are still suboptimal. Major obstacles include limited HR quality, poor interdepartmental communication, and low utilization of digital systems. Nonetheless, improvement efforts such as staff training, provision of supporting facilities, and the planning of technology-based service systems have been implemented. The study recommends strengthening institutional capacity and promoting a professional work culture within the Secretariat to enhance the effectiveness of legislative, budgeting, and oversight functions of the DPRD. These findings are expected to serve as a reference for developing more responsive, efficient, and accountable public service delivery at the regional legislative level.