Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Watkat, Fransiscus X
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
HUKUM PIDANA ADAT “ANTARA ADA DAN TIADA” Watkat, Fransiscus X; Budiman, Eren Arif
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.38

Abstract

Bagi hukum adat, khususnya hukum pidana adat, persoalan mengenai yang sebenarnya terjadi tidak akan pernah dipisahkan sejelas-jelasnya dari persoalan yang seharusnya dilakukan. Ada saatnya ketika penyimpangan dari peraturan menciptakan kembali (remake) peraturan itu sendiri. Dengan demikian setiap tindakan berperan ganda, yakni pelanggaran adat diaggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum adat, atau hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus pelanggaran adat itu dijadikan bagian dari proses pendefenisian hukum pidana adat. Karena itu, perbedaan antara pemilihan peraturan dan pengambilan keputusan berdasarkan peraturan masih belum jelas defenisinya apabila kita berbicara mengenai eksistensi/kedudukan hukum pidana adat dalam kajian hukum positf di Indonesia. Hukum pidana adat ini masih tetap hidup dalam masyarakat hukum adat yang masih memegang teguh nilai adat istiadat mereka. Namun dalam hukum positif di Indonesia keberadaan hukum pidana adat ini antara ada dan tiada.
KINERJA KEPALA KAMPUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG TRIKORA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 6 TAHUN 2014 Budiman, Eren Arif; Tamher, Samsul; Watkat, Fransiscus X
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala kampung Trikora dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk mengetahui Faktor Apa saja yang mempegaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik yang di kampung Trikora di tinjau dari Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis empiris adalah merupakan penelitian hukum lapangan yang mana peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di lapangan dengan teknik wawancara dan menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang Kinerja Kepala Kampung Dalam Pelayanan Publik DiKampung Trikora Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 sedangkan penelitian yuridis normative dilakukan dengan menganalisis tentang substansi hukum yang mengarah pada system hukum, sehingga tidak terlepas dari normative analisis yang bertolak dari bahan hukum primer. Hasil penelitiannya adalah bahwa kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di Kampung Trikora pada umumnya cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja pemerintah kampung dalam pelayanan publik dan faktor yang mempengaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di kampung Trikora yaitu faktor pendukung yaitu perangkat lunak dan perangkat keras dan untuk faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kemampuan kepala kampung dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, faktor lainnya yaitu terkait kedisiplinan jam kerja dan terakhir adalah dukungan pemerintah dalam hal memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal pelayanan publik.
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP CUSTOMERS DUE DILIGENCE OLEH LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA Watkat, Fransiscus X; Ingratubun, Muhammad Toha; Ingsaputro, Muhammad Hafiz
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.76

Abstract

Dilihat dari jenis, variasi dan modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan dan atau menyembunyikan uang kotor hasil tindak pidana, maka Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu tindak pidana yang jauh berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya. Apalagi dikaitkan dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, menimbulkan berbagai macam cara atau modus pencucian uang yang digunakan pelaku tindak pidana melalui pemanfaatan jasa pelayanan dan/atau produk-produk penyedia jasa keuangan lembaga perbankan di Indonesia. Untuk itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian ini melalui penerapan prinsip Costumers Due Diligence. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia, serta penerapan Prinsip Cotumers Due Deligence oleh lembaga perbankan dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, lembaga perbankan di Indonesia selama ini belum dapat menerapakan Prinsip costumers due diligence dalam rangka mmencegah terjadi Tindak Pidana Pencucian sebagaimana yang diatur UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor : 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
Co-Authors Budiman, Eren Arif Ingratubun, Muhammad Toha Ingsaputro, Muhammad Hafiz Tamher, Samsul