Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Eren Arif Budiman; Ahmad Arif Zulfikar
Wajah Hukum Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v4i2.240

Abstract

One of the environmental issues that affect the management of natural resources is mining activities. Based on Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining began to open new horizons regarding the juridical aspects of mining management from its environmental aspects as well as being discussed about the independence of Indonesian mining. The role of the government in the formulation of environmental management supervisory policies must be optimized because natural resources have a very important role, especially in the context of increasing state revenue through clear and fair mechanisms of taxes, levies and profit sharing, and protection from ecological disasters. In line with regional autonomy, the gradual delegation of authority from the central government to regional governments in natural resource management is intended to increase the role of local communities and maintain environmental functions. The method in this research is normative legal research. The source of law used in this research is secondary legal material obtained by conducting literature review. Data analysis in this research is by qualitative analysis. Based on the contents of the discussion related to the supervision of environmental management in the mining sector based on Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining covering environmental management, reclamation and post-mining including environmental management and monitoring in accordance with environmental management documents or environmental permits that are owned and have been approved; arrangement, restoration and improvement of land in accordance with its allocation; stipulation and disbursement of reclamation guarantee; post mining management; stipulation and disbursement of post-mining guarantees; and compliance with environmental quality standards in accordance with statutory provisions.
PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANIAI MENURUT UU 17 TAHUN 2014 Eren Arif Budiman
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 24 No 1 (2023): Edisi April 2023
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v24i1.9312

Abstract

In order to ensure the strength and existence of political parties in parliament, political parties have authority over their cadres who become people's representatives. One of the authorities of political parties over people's representatives is the Time Shift (PAW), which is used by political parties against members of the People's Legislative Assembly who come from political parties. As a result, political parties have the authority to dismiss political cadres who are found to have violated party rules or the constitution. This study will look at how problematic the Inter-Time Change of DPRD members in Paniai Regency is under Law Number 17 of 2014. The research method employed is normative research, which is defined as research based on theoretical studies, principles, or other existing written legal regulations that will then be examined from various perspectives such as theory, history, philosophy, comparison, structure and composition, scope and material, consistency, general explanations, and chapter by chapter. The Prosperous Justice Party faction encountered difficulties in implementing the AMOS KEGIBUI MUYAPA Inter-Time Alternation mechanism in the Paniai Regency DPRD. AMOS KEGIBUI MUYAPA's problems and delays are contrary to statutory regulations; therefore, Time Shift (PAW) must be carried out in order to increase the strength and existence of the Prosperous Justice Party and the opposition in parliament in order to build political strength in the face of the 2024 general election.
SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG TOBATI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA Eren Arif Budiman; Roida Hutabalian; Fitriyah Ingratubun; Arman Koedoeboen
ABDIMAS UNWAHAS Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/abd.v8i1.8585

Abstract

Beberapa produk hukum di Kampung terdiri atas Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung, dan Peraturan Kepala Kampung. Peraturan tertinggi yang ada di kampung yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Kampung, aparat kampung dan Badan Musyawarah Kampung yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat adalah Peraturan Kampung. Peraturan dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di Kampung. Ruang lingkup berlakunya hanya pada Kampung dimana peraturan Kampung itu dibuat. Peraturan Kepala Kampung ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan penjabaran dari Peraturan Kampun atau peraturan yang materi muatannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Peraturan Bersama Kepala Kampung Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua Kampung atau lebih. Pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN ini bertujuan untuk mengedukasi aparat kampung agar pemahaman terhadap penyusunan peraturan kampung dapat bertambah. Dengan adanya pemahaman yang bertambah maka akan ada koordinasi yang lebih antara masyarakat dan aparat kampung dalam penyusunan suatu pearturan kampung yang ada di kampung tobati. Sebab peratura kampung yang baik adalah peraturan kampung yang disusun atas aspirasi yang diterima oleh masyarakat dan disampaikan melalui Bamuskam yang ada di kampung tersebut. Hasil Pengabdian ini adalah masyarakat sangat antusias dalam mendengarkan penyampaian materi oleh narasuber dalam hal teknik penyusunan peraturan kampung.Kata kunci: Bamuskam, Penyusunan, Peraturan Kampung
Implications In Handing Gross Human Rights Violations In Paniai District Sri Iin Hartini; Eren Arif Budiman
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 8 ISSUE 1 OCTOBER 2023
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v0i0.4231

Abstract

The aim of this research is to evaluate the function of Komnas HAM in handling cases of human rights violations in Paniai Regency, as well as obstacles to handling human rights cases in Paniai Regency. This research uses empirical juridical research methods, namely methods or procedures used to answer research problems by first examining secondary data and then examining primary data in the field. The aim of the research is to collect field data through interview techniques and respond to the author's concerns regarding the handling of human rights violations in Paniai Regency, namely cases of shootings against civilians by armed officers from the TNI. Based on research findings, the difficulties faced by the Papua Province Representative Commission for National Human Rights in resolving cases of serious human rights violations in Paniai Regency are in terms of examining witnesses and victims who continue to be rejected, due to the lack of public trust. in law enforcement. Therefore, Komnas HAM needs to foster a sense of public trust.
Penyuluhan Hukum Penghapusan KDRT di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Budiman, Eren Arif; Hutabalian, Roida; Ingratubun, Fitriyah; Koedoeboen, Arman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 9 (2023): Desember
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10453301

Abstract

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena KDRT merupakan fenomena gunung es, artinya sebenarnya jumlah KDRT yang terjadi saat ini bisa mencapai ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melaporkan mengalami KDRT. Sehubungan dengan hal tersebut, Doktor Husni Universitas Ingratubun Papua melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumah Tangga. Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan dan antusiasme para peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam pelaksanaannya. kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian terjadi peningkatan pengetahuan peserta yaitu peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
SOSIALISASI TENTANG TEKNIK ATAU TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG MARIBU DISTRIK SENTANI BARAT, KABUPATEN JAYAPURA Eren Arif Budiman; Roida Hutabalian; Salesius Jemaru
SEPAKAT Sesi Pengabdian pada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): SEPAKAT DESEMBER 2022
Publisher : INTERNATIONAL PENELITI EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/sepakat.v2i2.112

Abstract

Dewasa ini keberadaan Peraturan Kampung sebagai salah satu produk hukum kampung sangat penting dan menjadi salah satu dasar hukum bagi pemerintah kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu Kampung Maribu yang terletak di Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, juga harus memiliki produk Peraturan Kampung sebagai konsenkuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Desa secara nasional dan khususnya di Papua. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian ini adalah diharapkan penyelenggara pemerintahan kampung di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan (kualitas SDM) di bidang penyusunan dan perancangan peraturan kampung. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat kepada seluruh penyelenggara kampung, Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat adalah dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, pendampingan dan pemberian konsultasi terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan teknik penyusunan peraturan kampung.
PENYULUHAN DAMPAK HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA NEGERI 2 ARSO KABUPATEN KEEROM PAPUA Herniati; Fitriyah Ingratubun; Yulianus Pabassing; Eren Arif Budiman
SEPAKAT Sesi Pengabdian pada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): SEPAKAT JUNI 2023
Publisher : INTERNATIONAL PENELITI EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/sepakat.v3i1.142

Abstract

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Skanto Kabupaten Keerom. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai kegiatan penyuluhan adalah karena pelajar tersebut dapat terpapar peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, siswa harus memahami lebih jauh tentang akibat dari penyalahgunaan narkoba sejak dini agar mereka dapat terhindar dari barang haram tersebut. Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang akibat hukum penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa Sekolah Menengah Negeri 2 Skanto Keerom. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Usai pemaparan materi, para peserta berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan narasumber. Kegiatan konsultasi hukum berjalan dengan baik dan lancar. Banyak hal yang diperoleh siswa SMA 2 Skanto yang mengikuti penyuluhan, pengetahuan dan pemahaman bertambah mengenai narkoba dan hal ini yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta dan mengajak semua pihak termasuk guru dan masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif dalam mengedukasi generasi muda tentang bahaya narkoba. Semua peserta sepakat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan untuk mencegah remaja menggunakan narkoba dan membantu remaja yang menjadi korban ketergantungan narkoba. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah remaja dalam penyalahgunaan narkotika.
Pelatihan Pemanfaatan E-Commerce Untuk Pemasaran Hasil Kerajinan Tangan Bagi KPM Program Keluarga Harapan Kelurahan (PKH) di Koya Timur Pawan, Elvis; Arif Budiman, Eren; El Shaddai Sandhy Pustap; Juniarto Mende; Graciano Aristides Maturbongs; Yohana Krisostoma Anduk Mbulang; Elieser Kulimbang
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Ilmu Komputer Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ilmu Komputer (ABDIKOM)
Publisher : Fakultas Ilmu Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52958/abdikom.v3i1.9975

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok program keluarga harapan (PKH), sebagai pelaku pengrajin pembuatan noken di distrik Muara Tami Kota Jayapura, melalui pemanfaatan e commerce untuk memasarkan produk yang telah mereka kerjakan secara lebih luas. Kelompok PKH tersebut merupakan kelompok UKM yang tidak jarang mengalami kendala dalam memasarkan produk yang telah dihasilkan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan pemanfaatan e-commerce yang bertujuan untuk memasarkan hasil kerajinan tangan dengan menjangkau konsumen dari luar kelurahan koya timur distrik muara tami . Materi yang diberikan meliputi pembuatan akun,pengelolaan katalog produk, dan strategi pemasaran melalui media sosial. Hasil program ini menunjukkan bahwa peserta yang berjumlah 15 (lima belas) orang dapat memahami dan menerapkan penjualan melalui e commerce. Prosentase keberhasilan kegiatan mencapai 87%.  Program ini juga memberikan dampak positif bagi peningkatan keterampilan kelompok PKH untuk bersaing diera digital. Sebagai bentuk keberlanjutan tim pelaksana akan memberikan pendampingan selanjutnya dalam bentuk pemanfaatan media sosial untuk media promosi produk kerajinan tangan.
PENERAPAN IPTEKS PENCEGAHAN DAN REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI SISWA Mulyadi, Dudi; Yanuaria, Tri; Reumi, Frans; Polontoh, Herry M.; Kambuaya, Ruth; Budiman, Eren Arif
PROFICIO Vol. 6 No. 2 (2025): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v6i2.4595

Abstract

Pada tanggal 7 Agustus 2024 telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pencegahan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Siswa” di SMA Negeri 7 Kota Jayapura. Kegiatan ini diikuti oleh 31 siswa kelas XII dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya narkotika sekaligus memberikan informasi tentang pencegahan dan rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Penyuluhan interaktif disampaikan oleh tim ahli yang memaparkan dampak negatif narkotika dari berbagai sudut pandang. Dalam diskusi kelompok, siswa diajak untuk berdiskusi tentang tantangan yang dihadapi dan bekerja sama untuk mencari solusi. Simulasi kasus memberikan pelatihan kepada siswa tentang cara menangani situasi berisiko. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa tentang bahaya narkotika dan pentingnya tindakan pencegahan. Selain itu, beberapa siswa yang membutuhkan rehabilitasi diarahkan ke layanan yang tepat. Capaian utama yang dicapai adalah terbentuknya kesadaran kolektif dan keterlibatan aktif siswa dalam pencegahan narkotika.
Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Pondok Madrasah Al Masthury Koya Timur Eren Arif Budiman; Sri Iin Hartini; Herniati; Idris Firmansyah Reliubun
Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) Vol. 5 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/sasambo.v5i1.1094

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Penyuluhan Hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang akibat hukum dari kenakalan remaja serta Penyalahgunaan Narkoba dan Bahayanya bagi Remaja dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan terhadap remaja agar terhindar pergaulan yang salah dan dari penyalahgunaan narkoba. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Pondok Madrasah Al Masthury Koya Timur, Kota Jayapura dengan jumlah peserta kegiatan yang terlibat yaitu 41 orang yang terdiri dari siswa dan siswi madrasah Al Masthury. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan metode penyuluhan hukum dilakukan dengan tahapan yaitu 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Evaluasi. Program ini diharapkan dapat membantu Masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja sehingga dapat terhindar dari bahaya narkoba. Direkomendasikan agar guru-guru dapat lebih memberikan edukasi tentang pencegahan kenakalan remaja dan penyalhgunaan narkoba di setiap sekolah. Legal Counseling On Preventing Youth Dependence And Narcotics Abuse At Al Masthury Madrasah Pondok, Koya Timur This Community Service Activity, namely Legal Counseling, aims to increase knowledge about the legal consequences of juvenile delinquency and Drug Abuse and its Dangers for Teenagers and provide an understanding of the importance of supervising adolescents to avoid wrong association and from drug abuse. The partners involved in this activity were Pondok Madrasah Al Masthury Koya Timur, Jayapura City with the number of participants involved, namely 41 people consisting of students from Madrasah Al Masthury. Community Service is carried out using legal counseling methods carried out in stages, namely 1) Planning, 2) Implementation, 3) Evaluation. This program is expected to assist the community in supervising drug abuse among adolescents so they can avoid the dangers of drugs. It is recommended that teachers can provide more education about preventing juvenile delinquency and drug abuse in every school.