Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Penghapusan KDRT di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Budiman, Eren Arif; Hutabalian, Roida; Ingratubun, Fitriyah; Koedoeboen, Arman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 9 (2023): Desember
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10453301

Abstract

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena KDRT merupakan fenomena gunung es, artinya sebenarnya jumlah KDRT yang terjadi saat ini bisa mencapai ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melaporkan mengalami KDRT. Sehubungan dengan hal tersebut, Doktor Husni Universitas Ingratubun Papua melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumah Tangga. Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan dan antusiasme para peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam pelaksanaannya. kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian terjadi peningkatan pengetahuan peserta yaitu peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
SOSIALISASI TENTANG TEKNIK ATAU TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG MARIBU DISTRIK SENTANI BARAT, KABUPATEN JAYAPURA Eren Arif Budiman; Roida Hutabalian; Salesius Jemaru
SEPAKAT Sesi Pengabdian pada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): SEPAKAT DESEMBER 2022
Publisher : INTERNATIONAL PENELITI EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/sepakat.v2i2.112

Abstract

Dewasa ini keberadaan Peraturan Kampung sebagai salah satu produk hukum kampung sangat penting dan menjadi salah satu dasar hukum bagi pemerintah kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu Kampung Maribu yang terletak di Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, juga harus memiliki produk Peraturan Kampung sebagai konsenkuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Desa secara nasional dan khususnya di Papua. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian ini adalah diharapkan penyelenggara pemerintahan kampung di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan (kualitas SDM) di bidang penyusunan dan perancangan peraturan kampung. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat kepada seluruh penyelenggara kampung, Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat adalah dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, pendampingan dan pemberian konsultasi terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan teknik penyusunan peraturan kampung.
PENYULUHAN DAMPAK HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA NEGERI 2 ARSO KABUPATEN KEEROM PAPUA Herniati; Fitriyah Ingratubun; Yulianus Pabassing; Eren Arif Budiman
SEPAKAT Sesi Pengabdian pada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): SEPAKAT JUNI 2023
Publisher : INTERNATIONAL PENELITI EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/sepakat.v3i1.142

Abstract

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Skanto Kabupaten Keerom. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai kegiatan penyuluhan adalah karena pelajar tersebut dapat terpapar peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, siswa harus memahami lebih jauh tentang akibat dari penyalahgunaan narkoba sejak dini agar mereka dapat terhindar dari barang haram tersebut. Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang akibat hukum penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa Sekolah Menengah Negeri 2 Skanto Keerom. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Usai pemaparan materi, para peserta berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan narasumber. Kegiatan konsultasi hukum berjalan dengan baik dan lancar. Banyak hal yang diperoleh siswa SMA 2 Skanto yang mengikuti penyuluhan, pengetahuan dan pemahaman bertambah mengenai narkoba dan hal ini yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta dan mengajak semua pihak termasuk guru dan masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif dalam mengedukasi generasi muda tentang bahaya narkoba. Semua peserta sepakat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan untuk mencegah remaja menggunakan narkoba dan membantu remaja yang menjadi korban ketergantungan narkoba. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah remaja dalam penyalahgunaan narkotika.
Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Negara Hukum Tamher, Samsul; Latunussa, Semy B.A.; Budiman, Eren Arif
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 2 No. 4 (2024): December
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v2i4.327

Abstract

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Korupsi merusak sistem pemerintahan dan ekonomi serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan kebijakan antikorupsi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi korupsi, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui kajian literatur, termasuk referensi dari artikel, media massa, informasi yang dapat dipercaya dan sumber-sumber terkait lainnya untuk memahami bagaimana mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang harus sesuai dengan ketentuan hukum. Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anti-korupsi membutuhkan komitmen politik yang kuat, kerangka hukum yang kuat, lembaga anti-korupsi yang independen, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, upaya pejabat korup, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan publik.penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi internasional sebagai cara untuk memerangi korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan anti-korupsi di negara hukum membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan kebijakan anti-korupsi dan peningkatan kualitas pembentukan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
PENERAPAN IPTEKS PENCEGAHAN DAN REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI SISWA Mulyadi, Dudi; Yanuaria, Tri; Reumi, Frans; Polontoh, Herry M.; Kambuaya, Ruth; Budiman, Eren Arif
PROFICIO Vol. 6 No. 2 (2025): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v6i2.4595

Abstract

Pada tanggal 7 Agustus 2024 telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pencegahan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Siswa” di SMA Negeri 7 Kota Jayapura. Kegiatan ini diikuti oleh 31 siswa kelas XII dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya narkotika sekaligus memberikan informasi tentang pencegahan dan rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Penyuluhan interaktif disampaikan oleh tim ahli yang memaparkan dampak negatif narkotika dari berbagai sudut pandang. Dalam diskusi kelompok, siswa diajak untuk berdiskusi tentang tantangan yang dihadapi dan bekerja sama untuk mencari solusi. Simulasi kasus memberikan pelatihan kepada siswa tentang cara menangani situasi berisiko. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa tentang bahaya narkotika dan pentingnya tindakan pencegahan. Selain itu, beberapa siswa yang membutuhkan rehabilitasi diarahkan ke layanan yang tepat. Capaian utama yang dicapai adalah terbentuknya kesadaran kolektif dan keterlibatan aktif siswa dalam pencegahan narkotika.
Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Pondok Madrasah Al Masthury Koya Timur Eren Arif Budiman; Sri Iin Hartini; Herniati; Idris Firmansyah Reliubun
Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) Vol. 5 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/sasambo.v5i1.1094

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Penyuluhan Hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang akibat hukum dari kenakalan remaja serta Penyalahgunaan Narkoba dan Bahayanya bagi Remaja dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan terhadap remaja agar terhindar pergaulan yang salah dan dari penyalahgunaan narkoba. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Pondok Madrasah Al Masthury Koya Timur, Kota Jayapura dengan jumlah peserta kegiatan yang terlibat yaitu 41 orang yang terdiri dari siswa dan siswi madrasah Al Masthury. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan metode penyuluhan hukum dilakukan dengan tahapan yaitu 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Evaluasi. Program ini diharapkan dapat membantu Masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja sehingga dapat terhindar dari bahaya narkoba. Direkomendasikan agar guru-guru dapat lebih memberikan edukasi tentang pencegahan kenakalan remaja dan penyalhgunaan narkoba di setiap sekolah. Legal Counseling On Preventing Youth Dependence And Narcotics Abuse At Al Masthury Madrasah Pondok, Koya Timur This Community Service Activity, namely Legal Counseling, aims to increase knowledge about the legal consequences of juvenile delinquency and Drug Abuse and its Dangers for Teenagers and provide an understanding of the importance of supervising adolescents to avoid wrong association and from drug abuse. The partners involved in this activity were Pondok Madrasah Al Masthury Koya Timur, Jayapura City with the number of participants involved, namely 41 people consisting of students from Madrasah Al Masthury. Community Service is carried out using legal counseling methods carried out in stages, namely 1) Planning, 2) Implementation, 3) Evaluation. This program is expected to assist the community in supervising drug abuse among adolescents so they can avoid the dangers of drugs. It is recommended that teachers can provide more education about preventing juvenile delinquency and drug abuse in every school.
ANALISIS PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERKEMBANGAN ANAK: PERSPEKTIF HAM Latunussa, Semmy B.A.; Tamher, Samsul; Budiman, Eren Arif
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.690

Abstract

Domestic violence is a serious issue that can adversely affect the growth and development of children. This study aims to analyze the causes of domestic violence and its impact on child development from a human rights perspective. The research employs a mixed methods approach, combining qualitative methods and literature review. Secondary data were analyzed from various sources such as official reports, statistical data, and academic literature. The findings show that domestic violence significantly impacts the emotional, social, and psychological development of children. Children who experience or witness violence are at risk of trauma, fear, and low self-esteem. This study emphasizes the importance of the role of parents and caregivers in creating a safe and supportive environment for children, as well as the need for interventions and education to prevent domestic violence.
Aspek Hukum Perlindungan Data Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik (EMR) di Era Digital Rahmad, Noor; Budiman, Eren Arif
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i2.6321

Abstract

Dengan kemajuan teknologi, media rekam pun berkembang menjadi Rekam Medis Elektronik (EMR) yang tunduk pada aturan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Namun, kesediaan institusi layanan kesehatan untuk memberikan akses kepada pemerintah terhadap ESDM berisiko melemahkan hak asasi manusia dan privasi, perlindungan data pribadi, dan pengungkapan informasi publik. Terdapat 94 kasus kebocoran data di Republik Indonesia sejak tahun 2019, dan 35 diantaranya terjadi pada tahun 2023. Terkait dengan kewajiban membuka akses ESDM kepada pemerintah, perlu ditinjau kembali perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien, Penilaian kepatuhan akses terhadap prinsip perlindungan hukum pasien dan penerapan perlindungan kerahasiaan data RME. Penelitian normatif merupakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyediakan data yang sistematis dan rinci berdasarkan unsur-unsur yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa banyak peraturan di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi yang telah diberlakukan, namun gagal mengatasi tantangan terkait permasalahan yang muncul. Hal ini menciptakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Siber (Cyber Terorism) Di Indonesia Boby Iskandar; Budiman, Eren Arif
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.27

Abstract

Di indonesia cyber terorisme di atur dalam Undang-Undang Terorisme Nomor 1 Tahun 2002 , Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 53 tahun 2017. Namun pokok perkara hukum yang sebenarnyabertumpu pada UU ITE No.19 tahun 2016 menurut hemat penulis masih banyakterdapat kelemahan yuridis dan dari formulasinya belum sistemik, karena memuat halhal yang bersifat umum dan belum mampu maksimal dalam menanggulangi jeniscyber terorism melalui sarana sistem hukum pidana dengan spesifik dan jelas,sehingga UU ITE No.19 tahun 2016 ini seringkali digunakan untuk menjerat pelakuyang semata-mata menggunakan sarana elektronik saja sehingga menimbulkankesan ambigu dalam penerapannya karena menurut hemat penulis, seharusnyakeberadaan UU ITE ini seharusnya lebih difokuskan kepada penanganan kejahatandalam dunia siber yang didalamnya juga termasuk terorisme siber (cyber terorism).
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI PROVINSI PAPUA DALAM PERSPEKTIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Hutabalian, Roida; Budiman, Eren Arif
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.36

Abstract

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemulu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dimana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan politik negara ini. Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua harus diwujudkan karena hal itu menjadi indikator Pemilu yang Demokratis.