<![CDATA[Abstrak Hak angket merupakan hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelidiki terkait sistem pemerintahan di Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi dan efektivitas hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilihan umum, dimana banyak beranggapan adanya tindak kecurangan dalam proses pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, dimana metode ini digunakan untuk menyelidiki kasus yang sedang terjadi atau prosesnya belum selesai. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak angket secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilaksanakan apabila hak itu telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian akan disidangkan untuk mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri mewujudkan nilai demokrasi, yaitu mewakilkan hak masyarakat Indonesia. Maka dari itu, diperlukannya peran aktif dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat dalam mengimplementasi hak demokrasi masyarakat dimana semua keresahan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kata Kunci: Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum. Abstract The right of inquiry is a right held by the House of Representatives (DPR) to investigate the government system in Indonesia that is considered contrary to the law. The purpose of this study is to analyze the function and effectiveness of the right of inquiry of the House of Representatives in investigating the conduct of general elections, where many assume fraud in the electoral process. The method used in this research is the empirical normative method, where this method is used to investigate cases that are happening or the process has not been completed. The results show that the right of inquiry is specifically regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 6 Year 1954 on the Determination of the Right of Inquiry of the House of Representatives. The right of inquiry of the House of Representatives can be exercised if the right has been proposed by the House of Representatives which will then be heard for approval by members of the House of Representatives. The function of the House of Representatives' right of inquiry itself embodies the value of democracy, which is to represent the rights of the Indonesian people. Therefore, an active role is needed from the House of Representatives as the people's representative in implementing the people's democratic rights where all public concerns about the government system can be accepted by the House of Representatives. Keywords:Right of Inquiry, House of Representatives, General Election.]]>
