Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Lilik Agus Saputro
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Aktualisasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai The guardian of Democracy dalam menyambut pesta demokrasi 2024 Lilik Agus Saputro; Ahmad Syaifudin Anwar
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/v8qgwt74

Abstract

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri suata negara dikatakan demokratis. Sebagaimana konsep demokrasi, yakni untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat. Karena itu, rakyat dilibatkan penuh dalam haknya baik dipilih maupun memilih. Disamping itu, rakyat juga wajib sebagai pengawas dalam jalannya pelaksanaan demokrasi melalui pemilu. Karena tugas negara sebatas memberikan wadah lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi ketika timbul sengketa hasil pemilihan kedepannya. Sebab, Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab sebagai pengawal demokrasi dalam menjaga pemilihan yang demokratis. Kendati misalnya Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai lembaga baru dalam lembaga peradilan. Namun faktanya Undang-Undang memberikan amanah kepada Mahkamah Konstitusi secara penuh. Tulisan ini berusaha untuk menganalisa dua permasalahan. Pertama, bagaimana dinamika persiapan menuju pemilu serentak Tahun 2024. Kedua, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of democracy dalam menghadapi pemilu. Penelitian menggunakan jenis yuridis normative bertujuan untuk menemukan aturan serta norma untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga ditemukan penyelesaian masalah terkait isu yang diteliti. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan ditetapkannya jadwal dan tahapan Pemilu 2024, baik Pemilu Nasional maupun Pilkada 2024. KPU dalam hal ini sebagai kepanjangan negara sebagai pelaksana pemilihan perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan serentak. Kemudian, Mekanisme peradilan terkait sengketa pemilu di MK menerapkan model peradilan cepat untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan sengketa pemilu yang masuk ke MK. Mekanisme speedy trial diatur dalam undang-undang yang mengharuskan diselesaikan oleh Mahkamah dalam jangka waktu 14 hari kerja.  
Strengthening  Electoral Integrity through Anti-Money Politics Villages: A Socio-Legal Study in Bantul Regency Gugun el Guyanie; Indra Cipta Lestari; Enggar Wijayanto; Lilik Agus Saputro
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v61.31162

Abstract

The issue of money politics itself has been identified as the core problem of election administration in Indonesia, with its pernicious influence contributing to a degradation of order and a reduction in legal consciousness among the community. The establishment of the Anti-Money Politics Village (DAPU) in Bantul Regency is indicative of a community-based legal movement that resists the deeply ingrained transactional culture of politics. The present study analysed the concept and mechanisms of application of DAPU, its effectiveness, and the community's legal culture regarding election fairness. The research method employed is qualitative socio-legal research. The data is sourced from interviews, documentation, and a literature study. In the context of data sampling, the writer employed a purposive sampling method. The writer employed a qualitative descriptive method for data analysis, drawing on the models proposed by Miles and Huberman. The results indicate that: first, Murtigading village was the first to implement the DAPU concept; second, Guwosari village employs a participatory model; and third, Tirtonirmolo village utilises a more formal model supported by the village government. The findings suggest that the efficacy of the DAPU is contingent on societal participation and the involvement of relevant stakeholders. The study indicates that the culture of legal practices is influenced by cultural brokers. The ultimate success of the DAPU concepts demonstrates the necessity of interdisciplinary cooperation between culture, law, and ethics.
Co-Authors Ahmad Syaifudin Anwar Enggar Wijayanto Gugun El Guyanie Indra Cipta Lestari