Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Journal De Facto Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Bulletin of Community Engagement AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Enggar Wijayanto
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
LGBT In Criminal Code: A Dialeectics Of Morals And Human Rights From Prophetic Legal Perspective Sophian Yahya Selajar; Enggar Wijayanto
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i1.7581

Abstract

The existence of LGBT individuals in Indonesia remains a contentious topic in society due to the perceived deviation from social norms in their orientation and behavior. Opinions on how to address LGBT individuals vary greatly, with some supporting their rights and others opposing them based on differing interpretations of human rights and moral and religious values. One prevalent discourse is to criminalize LGBT behavior as a violation of public decency in the reform of the Criminal Code. However, problems arise due to the lack of clarity in regulations and how to address the group from moral and human rights perspectives. This paper will discuss the ratio legis of LGBT regulation in national criminal law with human rights and morality variables, using the perspective of prophetic law. The data collection method is a library research model, and secondary data is used with descriptive-qualitative analysis techniques. The study found that the inclusion of LGBT elements in the national criminal law reform is a preventive measure taken by the state to curb the potential impact of LGBT on society. However, it is important to note that this reform is limited to criminal acts of decency and does not imply an implicit prohibition. It is crucial to maintain public morality without discriminating against any particular group. The principle of human rights and morals in Indonesia is based on Pancasila, which serves as the philosophical foundation and the ideals of national law. Therefore, LGBT sexual orientation and behavior are not accepted. The regulation of LGBT in the Criminal Code reaffirms the basic principles of the state built on the Almighty God and considers the legal system holistically, not limited to the principle of legal positivism, but also including morals as the substance of law.
PERADILAN KHUSUS SENGKETA HASIL PILKADA DI INDONESIA: DIALEKTIKA HUKUM PROGRESSIF DAN DEMOKRASI SUBSTANTIF Muhammad Haris Makarim; Sapto Hadi Pamungkas; Enggar Wijayanto
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.165

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang mengapa Indonesia membutuhkan lembaga peradilan khusus Pilkada, bagaimana konsep peradilan khusus pemilu di negara lain dibandingkan dengan Indonesia, dan konsep ideal pengadilan khusus penyelesaian hasil Pilkada di Indonesia. Berdasarkan undang-undang mengenai pembentukan Pengadilan Khusus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, membuat kewenangan memutus penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut menjadi milik Mahkamah Konstitusi secara permanen. Hal ini menimbulkan asumsi terhadap Mahkamah Konstitusi menjadi kurang efektif dalam menjalankan kewenangan aslinya yakni constitutional review. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji undang-undang dengan pendekatan statute approach, conceptual approach dan comparative approach. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kewenangan menyelesaikan hasil Pemilu Kepala Daerah memiliki beberapa kekurangan sehingga membutuhkan adanya lembaga Pengadilan Khusus untuk menangani permasalahan tersebut dan konsep dari negara lain yang memiliki peradilan pemilu cukup berbeda sehingga Indonesia memerlukan lembaga peradilan khusus yang sesuai dengan konsep keindonesiaan. Pendekatan hukum progresif menunjukan penguatan secara teoritik dimana pembentukan peradilan khusus sengketa pilkada harus dipahami sebagau representasi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik demokrasi yang substantif.
Legisme Dan Overregulation Di Indonesia: Tinjauan Pancasila Terhadap Politik Hukum Omnibus Anggi Fitriani Purwaningrum; Enggar Wijayanto
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.201

Abstract

Legisme menjadi salah satu doktrin yang menginspirasi hukum modern bahwa tiada hukum selain undang-undang. Pengaruh legisme telah membawa dampak yang signifikan bagi sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Semangat legisme dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa dibarengi dengan kesiapan sistem pendukung justru memunculkan masalah seperti tumpang tindih peraturan, over regulasi, dan materi muatan yang bermasalah. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan menganalisis pengaruh legisme di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dialektikanya terhadap metode omnibus, dengan tinjauan filsafat hukum Pancasila dan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat legisme masih menjadi faktor dominan dalam paradigma pembangunan hukum nasional. Dalam tinjauan Pancasila sebagai rechtsidee sekaligus falsafah bangsa, konstruksi sistem hukum nasional tidak dapat melepaskan aspek-aspek seperti living law yang menjadi karakteristik khusus, yaitu hukum yang hidup dan dinamis dalam masyarakat. Tinjauan hukum progresif juga menunjukan bahwasanya pembentukan hukum tidak hanya mengakamodasi prinsip-prinsip formal, melainkan juga perlunya membangun keselarasan dengan karakteristik hukum yang hidup di sebagai bagian dari sistem hukum secara luas.
DIALEKTIKA MASLAHAH DAN INTERAKSI SOSIAL DALAM PRAKTIK ARISAN KURBAN DI NAGARI LUNANG TIGA PROVINSI SUMATERA BARAT Juniati; Enggar Wijayanto
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.44370

Abstract

Abstrak Artikel ini mengkaji tentang fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat mengenai pelaksanaan arisan Kurban. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada artikel ini yakni bagaimana praktik pelaksanaan arisan kurban dengan studi kasus di wilayah Masyarakat Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan pendekatan maslahah dan interaksi sosial. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan model penelitian lapangan atau field research yaitu melihat fenomena-fenomena di tengah masyarakat dengan variabel yang diangkat adalah hukum Islam dan interaksi sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan kurban yang dilaksanakan Masyarakat Nagari Lunang Tiga berdasarkan Maslahah dapat dikatakan boleh (mubah). Hal ini berdasarkan kesepakatan Bersama dan berdampak positif bagi Masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah kurban. Dalam interaksi sosial, praktik arisan kurban yang dilakukan Masyarakat Nagari Lunang Tiga merupakan sebuah kegiatan yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial dengan pola asosiatif yang mana dengan adanya arisan kurban dapat terjalin silaturahmi antar Masyarakat dan setiap tahunnya Masyarakat dapat merasakan daging kurban. Kata Kunci: Arisan Kurban; Interaksi Sosial; Maslahah. Abstract This article examines the social phenomena that occur in the community of Nagari Lunang Tiga, Lunang Subdistrict, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province regarding the implementation of sacrificial arisan. The formulation of the problem in this article is how the practice of the implementation of sacrificial arisan with a case study in the Nagari Lunang Tiga Community area, Lunang District, South Pesisir Regency, West Sumatra Province with a maslahah approach and social interaction. The research method in this article uses a field research model, namely looking at phenomena in the community with the variables raised are Islamic law and social interaction. Data collection techniques are conducted through observation and interviews, with descriptive-qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the sacrificial arisan carried out by the Nagari Lunang Tiga Community based on Maslahah can be said to be permissible (mubah). This is based on mutual agreement and has a positive impact on the community to be able to carry out sacrificial worship. In social interaction, the practice of sacrificial arisan carried out by the Nagari Lunang Tiga Community is an activity that can be said to be a social interaction with an associative pattern where the existence of sacrificial arisan can establish friendship between the Community and every year the Community can taste sacrificial meat. Keywords: Arisan Qurban; Social Interaction; Maslahah.
MORALITAS HUKUM, LGBT DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH Enggar Wijayanto; Nuriah Hasibuan
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2023): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of LGBT groups in the Republic of Indonesia is still being debated quite fiercely. This is due to considerations of morality which consider the orientation and behavior of LGBT to deviate from the standard values ​​that already exist in society. The dialectic that arises is the standard of morality confronted with the principles of human rights and legal certainty. In the study of fiqh, especially siyasa fiqh, the issue of LGBT can be seen from the normative perspective of existing laws and regulations. Until now, there is no legality that allows LGBT to be legally recognized by law in Indonesia. This means that there is an aspect of legal vacuum in responding to the changing demands of the times that continue to grow. Therefore, the significance of this paper will be to explain how fiqh siyasa's review of answering the issue of LGBT legality is seen from a review of morality and human rights as aspects that cannot be separated from one another. The method used in this research is literature study, namely data obtained from library sources or secondary data, to be further analyzed using a predetermined theoretical framework. According to the latest research, LGBT existence in Indonesia is based on the opposite of morality, human rights, and conscience. It has to do with the Indonesian philosophy of pancasila, which has a religious, humanistic root, balances both individual and public interests, is not individualized liberals.
MORALITAS HUKUM, LGBT DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH Enggar Wijayanto; Nuriah Hasibuan
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2023): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v1i1.296

Abstract

The existence of LGBT groups in the Republic of Indonesia is still being debated quite fiercely. This is due to considerations of morality which consider the orientation and behavior of LGBT to deviate from the standard values ​​that already exist in society. The dialectic that arises is the standard of morality confronted with the principles of human rights and legal certainty. In the study of fiqh, especially siyasa fiqh, the issue of LGBT can be seen from the normative perspective of existing laws and regulations. Until now, there is no legality that allows LGBT to be legally recognized by law in Indonesia. This means that there is an aspect of legal vacuum in responding to the changing demands of the times that continue to grow. Therefore, the significance of this paper will be to explain how fiqh siyasa's review of answering the issue of LGBT legality is seen from a review of morality and human rights as aspects that cannot be separated from one another. The method used in this research is literature study, namely data obtained from library sources or secondary data, to be further analyzed using a predetermined theoretical framework. According to the latest research, LGBT existence in Indonesia is based on the opposite of morality, human rights, and conscience. It has to do with the Indonesian philosophy of pancasila, which has a religious, humanistic root, balances both individual and public interests, is not individualized liberals.
Sumatra Thawalib, Budaya Hukum, dan Perda Syari’ah Di Sumatra Barat Gugun El Guyanie; Enggar Wijayanto; Roqiyul Maarif Syam
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/8me03448

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang faktor relasi antara Organisasi Sumatra Thawalib, terhadap berkembangnya Peraturan Daerah (PERDA) berbasis syariah di Sumatra Barat. Keberadaan Perda Syariah masih menjadi polemik hangat yang menimbulkan atensi publik terhadap pembentukan dan penerapannya di lapangan. Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu daerah dengan Perda Syariah terbanyak di Indonesia. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat, muncul interpretasi kewenangan membentuk perda syariah menjadi semakin luas, hal tersebut dianggap berpotensi inkonstitusional mengingat status Sumatra Barat bukanlah Daerah Istimewa. Tulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan budaya hukum sebagai kerangka analisis untuk melihat relasi kultur sosial-budaya dan pendidikan terhadap lahirnya Perda Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan relasi secara langsung antara keberadaan Sumatra Thawalib terhadap lahirnya Perda Syariah di Sumatra Barat, meskipun banyak dari alumni Sumatra Thawalib menduduki jabatan strategis di bidang politik, khususnya partai bercorak Islam. Formalisasi syariah ke dalam bentuk perda lebih dipengaruhi oleh faktor politik dan adat. di sisi lain, Perda Syariah cenderung mengatur simbol-simbol agama di ruang publik, dan dari sisi efektivitas sulit untuk diterapkan.
Pengaruh Ummah dan Integrasi Sosial Politik dalam Konstruksi Ketatanegaraan Islam Demokratis di Indonesia Faza ‘Ainun Najah; Enggar Wijayanto
Bulletin of Community Engagement Vol. 4 No. 1 (2024): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v4i1.1289

Abstract

The concept of ummah in the Medina charter is one of the fundamental principles that forms the basis of state life. Historically, the establishment of the Medina charter was a historic moment, how the beginning of the development of Islam into a country with a government system that prioritized democratic principles. The existence of obstacles to the propagation of Islam in the Mecca region encouraged the Prophet Muhammad SAW to emigrate to Medina. These obstacles have given rise to symptoms of socio-political instability, where an agreement for coexistence cannot be reached. Therefore, this article will describe the concept of the ummah in the Medina charter as socio-political integration and how it is actualized in Indonesia. The research method used uses a library research model, with secondary data sources. The results of the research show that the Ummah Principles in the Medina Charter show a progressive and revolutionary step, namely an agreement that is able to reconcile various conflicting entities, to make peace with each other and work together to build a better social and political order based on an agreement known as charter of Medina. A modern country like Indonesia currently uses the constitution as the basis for national and state life which is the source of the regulations that exist under it. Democratic values ​​where people's involvement in state life is always prioritized and put forward to safeguard rights regardless of social status.
Strengthening  Electoral Integrity through Anti-Money Politics Villages: A Socio-Legal Study in Bantul Regency Gugun el Guyanie; Indra Cipta Lestari; Enggar Wijayanto; Lilik Agus Saputro
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v61.31162

Abstract

The issue of money politics itself has been identified as the core problem of election administration in Indonesia, with its pernicious influence contributing to a degradation of order and a reduction in legal consciousness among the community. The establishment of the Anti-Money Politics Village (DAPU) in Bantul Regency is indicative of a community-based legal movement that resists the deeply ingrained transactional culture of politics. The present study analysed the concept and mechanisms of application of DAPU, its effectiveness, and the community's legal culture regarding election fairness. The research method employed is qualitative socio-legal research. The data is sourced from interviews, documentation, and a literature study. In the context of data sampling, the writer employed a purposive sampling method. The writer employed a qualitative descriptive method for data analysis, drawing on the models proposed by Miles and Huberman. The results indicate that: first, Murtigading village was the first to implement the DAPU concept; second, Guwosari village employs a participatory model; and third, Tirtonirmolo village utilises a more formal model supported by the village government. The findings suggest that the efficacy of the DAPU is contingent on societal participation and the involvement of relevant stakeholders. The study indicates that the culture of legal practices is influenced by cultural brokers. The ultimate success of the DAPU concepts demonstrates the necessity of interdisciplinary cooperation between culture, law, and ethics.
Co-Authors Anggi Fitriani Purwaningrum Faza ‘Ainun Najah Gugun El Guyanie Indra Cipta Lestari juniati Lilik Agus Saputro Muhammad Haris Makarim Nuriah Hasibuan Roqiyul Maarif Syam Sapto Hadi Pamungkas Sophian Yahya Selajar