Fakhri Aldifha Kurnia
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi Heremeneutika Filosofis Terhadap Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Ahmad; Fakhri Aldifha Kurnia
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.228

Abstract

Adanya kewenangan Judicial review Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang untuk menafsirkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hermeneutika filosofis terhadap kewenangan Judicial review Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil pembahasan, dalam pembacaan teks undang-undang selalu dibuat bersifat positivistik dan objektivisme oleh penafsir yang otoritatif, tanpa adanya prasangka hakim atau penafsir saat membaca teks undang-undang. Pandangan Hans-Georg Gadamer bahwa setiap pembacaan teks manapun, penafsir atau hakim selalu tidak pernah bersih dari tradisi dan sejarah kekiniannya (Wirkungesgeschilches) maka tidak ada pembacaan teks yang bersifat objektif dan bersih dari prasangka. Hermeneutik filosofis-nya Gadamer menunjukkan bahwa makna suatu teks tidak pernah selesai atau tertutup, selalu ada makna baru dalam interpretasi yang dilakukan oleh hakim atau penafsir, karena teks undang-undang sudah dalam horizonnya sendiri dan hakim juga sudah dalam horizonnya sendiri yang menurut Gadamer akan terjadi peleburan horizon teks undang-undang dengan horizon hakim atau penafsir, yang membuat interpretasi makna teks akan semakin meluas dalam melihat suatu makna di dalam teks inilah disebut Gadamer peleburan horizon-horizon Horizon Verschmelzung. Kata Kunci: Hermeneutika Filosofis, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi
Constitutional Court Decision on the Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates: Legal Implications and Public Response Nabila Fauziyyah; Ahmad Ahmad.; Melisa Susanti; Gamal Abdul Nasir; Fakhri Aldifha Kurnia
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v4i1.15877

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which changed the age limit for presidential and vice-presidential candidates to a minimum of 40 years or having experience in a public office through elections, has sparked controversy in society. This study aims to analyze the role, duties, and position of the Constitutional Court in Indonesia's state administration system, examine judicial independence in this decision, and explore the perspectives of society, politicians, and academics on the legal and social implications of this change. This research employs a qualitative approach with normative juridical analysis based on legal rulings and related literature. The findings indicate that the independence of Constitutional Court judges is in question due to allegations of conflicts of interest that may undermine public trust. Furthermore, this decision affects national political dynamics and public participation in elections. This study provides a critical perspective on the role of the Constitutional Court in upholding democratic principles and the rule of law in Indonesia