Articles
<![CDATA[DESAIN HUKUM INDUSTRI INDONESIA: Membangun Sumber Daya Industri Bernilai Transendensi Pancasila ]]>
<![CDATA[Ahmad, Ahmad]]>;
<![CDATA[Nasir, Gamal Abdul]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8095
<![CDATA[Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan konsep pembangunan sumber daya industri bernilai transendensi Pancasila Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Temuan: membangun industri (sumber daya) membutuhkan adanya sumber daya manusia, memanfaatkan sumber daya alam, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, mengembangkan dan memanfaatkan kreatifitas dan inovasi juga tersedianya biaya serta penyediaan sumber pembiayaan dengan memperhatikan nilai Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Kegunaan: Industrialisasi ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan/ketimpangan dalam memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui industrialisasi maka peran negara harus kuat dan berpihak kepada kepentingan umum. Kebaruan/Orisinalitas: Pembangunan sumber daya industri merupakan usaha bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama maka peran negara harus hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat mencapai tujuan bersama dan seluruh rangkaian proses industrialisasi harus sejalan dengan nilai Pancasila]]>
<![CDATA[House of Representative Dubious Authority Study of Selection Committee Existence for the Central Indonesian Broadcasting Commission Member ]]>
<![CDATA[Mamulai, Muslim]]>;
<![CDATA[Ahmad, Ahmad]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (463.701 KB)
|
DOI: 10.24269/ls.v3i2.2022
<![CDATA[Selection for commission member of Central Indonesian Broadcasting is administered by house of representative; nonetheless, the implementation is managed by the selection committee formed by the ministry of Communication and Information. The house of representative will conduct proper test to selection committee in order to examine the element of community and academic capacity within broadcasting field. Indonesian Ministry of Communication and information as the official has unjustly determined lists of Central Indonesian Broadcasting Commission Member candidates that has passed proper test selection by the house of representative. As a result, it harms those who do not qualify. The non-transparent determination violates the applicable laws and general principles of good governance so that it has harmed the rights and interests of some prospective members of the Central Indonesian Broadcasting Commission who have spent their energy, thoughts and time, as well as costs to participate in the selection]]>
<![CDATA[BANTUAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DARI NEGARA KONFLIK ]]>
<![CDATA[Nanda Agus Safana Sukma]]>;
<![CDATA[Adie Dwiyanto Nurlukman]]>;
<![CDATA[Amiludin Amiludin]]>;
<![CDATA[Ahmad Ahmad]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.50.2.2021.184-195
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan bentuk bantuan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dari negara konflik yang sedang membanjiri Ibukota, khususnya di Kalideres, Jakarta Barat, dalam perspektif hak asasi manusia. Pengungsi merasa tidak aman di negaranya sendiri dan meminta perlindungan ke negara lain, dengan konteks mencari penyelesaian masalah yang permanen. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kajian pustaka yang berbentuk secara kualitatif deskriptif dengan tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menyikapinya dengan memberikan solusi berupa bantuan kemanusiaan dan prinsip kedaruratan. Dengan itu, berakhir pada pemberian rekomendasi yang bersifat final dan mengikat, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA: (Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016) ]]>
<![CDATA[- Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Replik Vol 6, No 1 (2018): JURNAL HUKUM REPLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.307 KB)
|
DOI: 10.31000/jhr.v6i1.1181
<![CDATA[Pemilihan kepala daerah di Indonesia secara langsung diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu dan penyelesaian perselisihan hasil diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelenggaraan pemilihan terdapat alasan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Adapun permasalahan penelitian yakni apakah alasan Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 dan bagaimana mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian yakni alasan pemungutan suara ulang yaitu; ganguan keamanan, pembukaan kotak suara, pemilih memberi tanda khusus pada surat suara, Petugas KPPS merusak lebih dari I (satu) surat suara, adanya lebih dari 1 (satu) orang yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali dan adanya lebih dari 1 (satu) pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih. Alasan tersebut yang telah dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas dimasing-masing jenjang yang kemudian dikeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan suara Ulang sedangkan mekanisme Pemungutan suara Ulang dilakukan oleh KPUD dan Panwasluh dengan supervisi dan kordinasi dilakukan oleh lembaga penyelenggara pada tingkat di atasnya. Atas hasil penelitian sebagaimana yang dijelaskan di atas, penulis merekomendasikan alasan pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan sebelum adanya putusan MK bukan pasca putusan MK sehingga kemurnian suara pemilih tetap terjaga keasliaannya dan menghindari adanya trasaksi suara di TPS yang di PSUkan.Kata Kunci : Pilkada Serentak, Pemungutan Suara Ulang, Pengawas dan Penyelenggara, Putusan Mahkamah Konstitusi.]]>
<![CDATA[ANAMOLI KEWENANGAN: STUDI PENGATURAN JALAN UMUM DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Ahmad Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Replik Vol 6, No 2 (2018): JURNAL HUKUM REPLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (76.012 KB)
|
DOI: 10.31000/jhr.v6i2.1441
<![CDATA[Adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kewenangan mengatur penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara telah menjadi hal yang problematik bagi dunia usaha dan menarik untuk diteliti, dikaji secara mendalam agar ditemukan solusi penyelesaian atas adanya anomali kewenangan tersebut sehingga usaha pertambangan khususnya bagi pemegang ijin usaha pertambangan tidak mengalami kerugian karena adanya larangan menggunakan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksananya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian yakni adanya larangan menggunakan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan bersifat menyeluruh baik jalan nasional maupun jalan provinsi sehingga ketentuan tersebut bertentangan UU 38/2004 yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk mengaturnya. Padahal UU 4/2009 membolehkan menggunakan sarana prasana umum untuk kegiatan pertambangan, serta adanya larangan dalam perda provinsi Sumsel tersebut bertentangan secara hirarkis sebagaimana yang ditentukan dalam UU 12/2011. Dampak lanjutan karena adanya larangan menggunakan jalan umum adalah dunia usaha dirugikan sehingga mengakibatkan adanya dualisme kewenangan yang tumpang tindih dalam pengaturan jalan padahal secara jelas UU 38/2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur jalan nasional bukan pemerintah provinsi, UU 4/2009 membolehkan untuk menggunakan jalan umum untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta secara hirarkis bertentangan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat secara hukum, ekonomi maupun jaminan kepastian bagi dunia usaha secara khusus bagi pemegang ijin usaha pertambangan.Kata Kunci: Kewenangan, Jalan, mineral dan batubara, dunia usaha]]>
<![CDATA[KONSEP FIKTIF POSITIF: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Ahmad Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Replik Vol 5, No 2 (2017): JURNAL HUKUM REPLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.924 KB)
|
DOI: 10.31000/jhr.v5i2.923
<![CDATA[Fiktif positif merupakan satu konsep tentang relasi dan komunikasi antara warga masyarakat dengan pemerintah dalam penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan atas suatu permohonan warga masyarakat dalam waktu tertentu tidak direspon oleh pemerintah dianggap permohonan dikabulkan. Terobosan baru ini merupakan antitesa atas konsep fiktif negatif yang dianut dalam undang-undang peradilan tata usaha negara yakni jika warga masyarakat mengajukan permohonan dalam batas waktu tertentu dan tidak ada respons dari pemerintah maka permohonan tersebut dianggap ditolak. Permohonan fiktif positif dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keputusan. Bentuk permohonan seperti apa yang dapat diajukan kepada PTUN agar mendapatkan keputusan merupakan persoalan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian library research/studi kepustakaan dan putusan pengadilan tata usaha negara No. 17/P/FP/2017/PTUN.JKT dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, permohonan fiktif positif menurut ketentuan dalam undang-undang adminitrasi pemerintahan tidak menentukan secara jelas dan tegas bentuk permohonannya harus merupakan permohonan baru atau permohonan dalam bentuk lain sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan penemuan hukum. Adapun permohonan keberatan atas pembatalan ijin yang pernah diberikan oleh badan dan/atau pejabat sebagaimana putusan putusan pengadilan tata usaha negara yang digunakan penulis dalam melakukan analisis tulisan ini menurut putusan putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta bukan merupakan permohonan fiktif positif. Adanya syarat yang menjadi obyek permohonan fiktif positif haruslah permohonan yang baru menjadikan semangat dalam perbaikan pelayanan adminitrasi pemerintah bertentangan dengan spirit dari pembentukan undang-undang adminitrasi pemerintahan sehingga konsep fiktif positif dalam undang-undang adminitrasi pemerintahan harus dipertegas landasan hukumnya mengenai bentuk permohonan fiktif positif. Kata Kunci: Permohonan Fiktif Positif, Adminitrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara.]]>
<![CDATA[LEGAL POLITICS OF DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL EMPOWERMENT LAW IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Ahmad]]>
<![CDATA[ NOMOI Law Review Vol 1, No 2 (2020): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[NOMOI Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/nomoi.v1i2.5196
<![CDATA[Industrialization is an economic activity that processes raw materials or utilizes industrial resources to produce goods that have high values or benefits to the community and include industrial services. Industrial Law regulates all industrial activities that provide protection, guarantees and benefits for industrial activities by regulating the direction of development policies and industrial empowerment in realizing the greatest prosperity for the community. The research method used in this study was normative legal research with a descriptive analysis approach. The results showed that industrial law aimed at forming a just and prosperous national economic structure through setting the direction of development policies and empowering industries in the small and medium industry, green industries, strategic industries, and the use of domestic products and international cooperation.]]>
<![CDATA[THE CONCEPT AND CONTEXTUALIZATION OF THE DIRECTION OF THE STATE AS AN INSTRUMENT OF DEVELOPMENT ]]>
<![CDATA[Ahmad Ahmad]]>
<![CDATA[ JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 10, No 1 (2022): JURNAL HUKUM REPLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31000/jhr.v10i1.6472
<![CDATA[The concept and contextualization of the state policy before and after the amendment to the 1945 Constitution as a pattern of national development planning as an effort to realize the goals of the state as stated in the Pancasila preamble and the Preamble to the 1945 Constitution attached to the position of the People's Consultative Assembly is the main issue in this research. The research method used is doctrinal legal research with a descriptive analysis approach. The results showed that the concept of state policy before the amendment of the 1945 Constitution was attached to the position of the People's Consultative Assembly as the highest state institution by placing the President who was elected by and also at the same time the mandate of the People's Consultative Assembly so that he is responsible to the People's Consultative Assembly. The contextualization of the state policy before and after the amendment to the 1945 Constitution has given rise to the discourse of the fifth amendment by giving the People's Consultative Assembly the authority to determine the state's direction as a pattern of development planning, not only on the campaign promises of the elected President as the basis for development planning. Keywords: Concept, Contextualization, Development Planning, State Policy]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TANGERANG BANTEN ]]>
<![CDATA[ahmad ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.699 KB)
<![CDATA[Peraturan daerah dibentuk oleh dewan perwakilan daerah dengan persetujuan kepada daerah sementara penegakan peraturan daerah dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam rangka untuk menyelenggarakan ketertiban, ketentraman dan Perlindungan masyarakat. Dalam Penegakan perda pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja dilakukan secara preventif dan represif dengan memberikan ruang yang cukup agar masyarakat dapat berpartisipasi.Maraknya penyebaran peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol di Indonesia sudah mencapai tingkat kritis yang menjadi momok menakutkan serta menjadi prihatin serius dari aparat hukum maupun pemerintah untuk memberantas dan membasminya. Masalah miras yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari kota hingga desa/kelurahan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak dan mulai dari pejabat hingga orang biasa. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah di langsungkan adalah untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya bahaya miras bagi staf kelurahan dan masyarakat di Kota Tangerang, Prov. Banten, agar mereka mengetahui bahaya narkoba serta regulasi larangan penyalahgunaan miras secara melawan hukum.]]>
<![CDATA[Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Global Internasional Industries Tangerang ]]>
<![CDATA[Dudung Hadiwijaya]]>;
<![CDATA[Ahmad Ahmad]]>
<![CDATA[ JMB : Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 12, No 1 (2023): JMB : Jurnal Manajemen dan Bisnis ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31000/jmb.v12i1.8257
<![CDATA[This study aims to determine the effect of work motivation and work environment on employee performance at PT. Global International Industries Tangerang. This study uses a quantitative approach. The population in this study are employees at PT. Global International Industries Tangerang with a sample of 65 respondents. Sampling technique by method on probability sampling, with the determination of the sample purposive sampling. Data analysis techniques used are t test, f test and regression.The results of this study indicate that partially work motivation positive and significant effect on performance indicated by the value of tcount> ttable(8,879 > 1.674) and a significant of 0.000. For the work environment partially has a positive and significant effect on performance indicated by tcount> ttable (15,128 > 1.674) and a significant value of 0.000. Simultaneously work motivation and work environment have a positive and significant effect on performance indicated by the value of Fcount> Ftable(131,237 > 3.15) and a significant value of 0.000. The ability of the independent variables of work motivation and work environment to explain the contribution to performance is 80.9% as shown by the R square of 0.809 while the remaining 19.1% is influenced by other factors. With the value of the multiple linear regression equation Y = 2.255 + 0.231X1+0,729X2.]]>
