Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIPRO : Journal Of Intellectual Property Reformasi Hukum Trisakti Amicus Curiae
Halim, Suci Lestari
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL : STUDI KASUS KULINER TRADISIONAL RENDANG BABI DI INDONESIA Nugrahani, Rr. Aline Gratika; Halim, Suci Lestari
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 8, No.2, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol8.iss2.art1

Abstract

Pada saat ini perlindungan terhadap karya-karya tradisional seperti kuliner tradisional diatur oleh beberapa peraturan, yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Namun, terdapat perbedaan pengelompokan karya tradisional pada sejumlah peraturan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan polemik dalam menentukan dasar penyelesaian sengketa. Seperti pada kasus rendang babi. Rendang biasanya dibuat dengan daging sapi, tetapi akhir-akhir ini, beberapa pihak mulai menggunakan daging babi sebagai bahan utama, yang menyebabkan keresahan sosial dan sengketa di masyarakat. Dari sekian banyak peraturan tersebut, mana yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah di atas. Pendekatan penulisan normatif digunakan dalam karya ini. Hasilnya menunjukan bahwa Rendang merupakan salah satu komponen Kekayaan Intelektual Komunal berupa Indikasi Asal. Meskipun negara bertanggung jawab untuk melindungi kekayaan intelektual komunal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan mendorong masyarakat, khususnya masyarakat asal, untuk secara aktif memperjuangkan tujuan atau cita-cita pemajuan kebudayaan. Dengan demikian, Peraturan tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Pemajuan Kebudayaan dapat menjadi landasan hukum dalam menyelesaikan masalah pelanggaran karya tradisional Indonesia, baik dari pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA P.T. ASURANSI JIWA KRESNA LIFE Azzumi, Fasya Riana; Halim, Suci Lestari
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25623

Abstract

Meskipun OJK telah menerapkan sanksi administratif secara berjenjang, termasuk peringatan tertulis dan pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha oleh OJK pada 23 Juni 2023 dinilai masih menyisakan persoalan prosedural serta perlindungan hukum. Permasalahan apakah tindakan OJK mencabut izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life sudah sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017? dan apakah perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life sudah sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif yang bersifat deskripsi analisis. Hasil penelitian menunjukkan Tindakan OJK dalam mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna Life tidak sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017 karena dinilai melanggar prosedur formal, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d POJK No. 17/POJK.05/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Sektor IKNB. Perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life dapat dinilai tidak sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/POJK.05/2017, karena dalam praktiknya pencabutan izin usaha justru menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi pemegang polis.
PENERAPAN THE DUE CARE THEORY DALAM PRAKTIK UPSELLING (STUDI KASUS J.CO SUMMARECON BEKASI DAN KONSUMEN TANIA): Application of The Due Care theory in Upselling Practices (Case Study of J.CO Summarecon Bekasi and Consumer Tania) Risma Berlian Abadi; Halim, Suci Lestari
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 2 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i2.25265

Abstract

Upselling practices in the food and beverage sector are increasingly used by businesses to boost sales. However, in the case of J.CO Summarecon Mall Bekasi involving the consumer Tania, an imbalance of information regarding product bundling offers was found, potentially disadvantaging the consumer. The problem formulation in this article is how the application of the due care theory relates to the upselling practice. This research uses a normative research type with a descriptive approach, employing secondary data supported by interviews, data were collected through a library research, which are analyzed qualitatively and concluded using a deductive method. The analysis evaluated that the application of the Due Care Theory in the upselling practices carried out by J.CO Summarecon Mall Bekasi toward consumer Tania indicates a lack of clarity in price information that has the potential to disadvantage consumers and is inconsistent with Article 4(c) jo. Article 7(b) jo. Article 10(a) of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KESESUAIAN JASA DENGAN IKLAN (STUDI KASUS KHAISAR WEDDING BATURAJA DAN KONSUMEN SILVA JUNISTIA): Business Actors’ Responsibility for Service Conformity with Advertisements (Case Study of Khaisar Wedding Baturaja and Consumer Silva Junistia) Nasya Nadya; Halim, Suci Lestari
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 2 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i2.25267

Abstract

Khaisar Wedding Baturaja provided services on the wedding day that did not match the advertisements on instagram or the agreement made with the consumer, Silva Junistia. This article examines the responsibility of Khaisar Wedding Baturaja for the discrepancy between the services provided on the wedding day and the representations in instagram advertisements and/or the agreement. The research method used is normative and descriptive, utilizing secondary data supported by interviews. Data were collected through a literature review, analyzed qualitatively, and conclusions were drawn using the deductive method. The results show that Khaisar Wedding Baturaja’s responsibility was limited to an apology without providing compensation, which is not in accordance with Article 19 paragraph (1) of the Consumer Protection Law (UUPK). In addition, the Instagram advertisements violate the Indonesian Advertising Ethics Guidelines. If the business operator does not provide compensation, the consumer may pursue legal remedies by filing a lawsuit through the Consumer Dispute Settlement Agency or the District Court at the consumer’s place of residence pursuant to Article 23 of the UUPK and Article 1243 of the Civil Code.
Co-Authors Azzumi, Fasya Riana Nasya Nadya Risma Berlian Abadi Rr. Aline Gratika Nugrahani, Rr. Aline Gratika