<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan kecamatan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan besar kepada desa dalam mengelola keuangan publik, namun hal ini sekaligus memunculkan tantangan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kecamatan dilaksanakan melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, serta fasilitasi. Camat beserta aparatnya berperan aktif dalam mendampingi desa, memberikan bimbingan teknis, serta menelaah laporan pertanggungjawaban. Meski demikian, penelitian menemukan sejumlah hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, minimnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh politik lokal. Pengawasan yang dilakukan terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan administrasi, transparansi, dan akuntabilitas, meskipun efektivitasnya belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kualitas pengawasan kecamatan yang bersifat kolaboratif, partisipatif, dan berkesinambungan. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola keuangan desa serta peningkatan pembangunan masyarakat di wilayah pedesaan.]]>
