Rozak, Haidar Ghazy Septian
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 26 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN OLEH PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP WISATAWAN DI KABUPATEN BADUNG Rozak, Haidar Ghazy Septian
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapatnya spekulasi subjektif mengenai kesenjangan pelayanan pariwisata di Bali khususnya di Kabupaten Badung dan sekitarnya yang tersiar di berbagai media perlu dibuktikan secara objektif dan nyata, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara objektif dan ilmiah terkait implementasi ketentuan Pasal 26 Huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) oleh pengusaha pariwisata terhadap wisatawan di Kabupaten Badung dan sekitarnya sekaligus mengetahui bentuk upaya penegakan hukum yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode penelitian melalui tiga teknik, yakni, teknik observasi secara langsung dan tidak langsung, serta wawancara kepada 3 pengusaha pariwisata dan masing-masing 5 wisatawan asing dan lokal yang ada sehingga, penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil studi penelitian menunjukkan pelayanan pariwisata di Kabupaten Badung dan sekitarnya memuaskan dan baik. Adapun dalam Pasal 25 UU Kepariwisataan mengamanatkan adanya kewajiban bagi wisatawan untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat serta menjaga ketertiban dan mencegah perbuatan pelanggaran hukum.
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 26 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN OLEH PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP WISATAWAN DI KABUPATEN BADUNG Rozak, Haidar Ghazy Septian
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5474

Abstract

Terdapatnya spekulasi subjektif mengenai kesenjangan pelayanan pariwisata di Bali khususnya di Kabupaten Badung dan sekitarnya yang tersiar di berbagai media perlu dibuktikan secara objektif dan nyata, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara objektif dan ilmiah terkait implementasi ketentuan Pasal 26 Huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) oleh pengusaha pariwisata terhadap wisatawan di Kabupaten Badung dan sekitarnya sekaligus mengetahui bentuk upaya penegakan hukum yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode penelitian melalui tiga teknik, yakni, teknik observasi secara langsung dan tidak langsung, serta wawancara kepada 3 pengusaha pariwisata dan masing-masing 5 wisatawan asing dan lokal yang ada sehingga, penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil studi penelitian menunjukkan pelayanan pariwisata di Kabupaten Badung dan sekitarnya memuaskan dan baik. Adapun dalam Pasal 25 UU Kepariwisataan mengamanatkan adanya kewajiban bagi wisatawan untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat serta menjaga ketertiban dan mencegah perbuatan pelanggaran hukum.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 21 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA SENGKETA MEREK DI KOTA DENPASAR Rozak, Haidar Ghazy Septian; Windari , Ratna Artha; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 dalam meminimalisir terjadinya sengketa merek di Kota Denpasar serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek di Kota Denpasar sebagai akibat dari adanya “persamaan pada pokoknya”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi pustaka, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik Non-Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian persentase data sebesar 90% menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis masih belum maksimal. Hal ini tercermin atas minimnya kesadaran hukum oleh sebagian besar pelaku usaha dagang makanan yang masih belum memahami terkait ketentuan “persamaan pada pokoknya” disaat hendak memulai usahanya tersebut.