Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE Putri, Ni Putu Martina; Hartono, Made Sugi; Yudiawan, I Dewa Gede Herman
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan fenomena deepfake, yaitu teknologi manipulasi digital berbasis algoritma deep learning yang mampu menciptakan konten audio-visual sintetis dengan tingkat realisme tinggi. Meskipun memiliki potensi positif dalam bidang seni dan hiburan, deepfake juga membuka ruang penyalahgunaan, khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengguna teknologi deepfake dalam konteks hukum pidana Indonesia, serta mengkaji urgensi reformulasi kebijakan pidana sebagai respons terhadap perkembangan teknologi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU ITE, serta literatur hukum dan teknologi AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindak pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, belum terdapat pengaturan khusus terhadap bentuk-bentuk kejahatan digital berbasis AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana yang meliputi kriminalisasi eksplisit terhadap penyalahgunaan deepfake, perluasan pertanggungjawaban pidana, serta penguatan instrumen pembuktian digital. Reformulasi ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap kehormatan, privasi, dan hak asasi manusia dalam ruang digital, sekaligus memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia adaptif terhadap kemajuan teknologi yang disruptif

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng Wisnu Murti, I Made Gede; Hartono, Made Sugi; Yudiawan, I Dewa Gede Herman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17958

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum di tingkat kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunan narkotika yang dilakukan pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Kepolisian Resor Buleleng serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, studi dokumen, dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Peran Kepolisian dalam hal penegakan hukum dimulai dari penyelidikan, dan ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian kepolisian membuat surat balasan, yang menjadi dasar bagi pihak instansi yang bersangkutan untuk melakukan pengurusan terkait pemberhentian sementara, (2) Akibat hukum selama proses penegakan hukum berupa pemberhentian sementara dan Tim Pertimbangan Kepegawaian dapat memproses pelanggaran disiplin ketika terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Abstract This research aims to (1) find out and analyze the law enforcement process at the police level regarding criminal acts of narcotics abuse committed by civil servants in Buleleng district, and (2) find out and analyze the legal consequences for civil servants who commit criminal acts of narcotics abuse in the district. Buleleng. The type of research used is empirical legal research. The research location is the Buleleng Police Department and the Buleleng Personnel and Human Resources Development Agency. The data collection techniques used were observation, document study and interviews. Qualitative data processing and analysis techniques. The research results show that (1) The role of the Police in law enforcement starts from investigations, and is escalated to investigations. Then the police make a reply letter, which becomes the basis for the agency concerned to carry out arrangements related to temporary dismissal. (2) The legal consequences during the law enforcement process are in the form of temporary dismissal and the Personnel Consideration Team can process disciplinary violations when there is a court decision that has permanent legal force.

ANALISIS REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE Putri, Ni Putu Martina; Hartono, Made Sugi; Yudiawan, I Dewa Gede Herman
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5807

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan fenomena deepfake, yaitu teknologi manipulasi digital berbasis algoritma deep learning yang mampu menciptakan konten audio-visual sintetis dengan tingkat realisme tinggi. Meskipun memiliki potensi positif dalam bidang seni dan hiburan, deepfake juga membuka ruang penyalahgunaan, khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengguna teknologi deepfake dalam konteks hukum pidana Indonesia, serta mengkaji urgensi reformulasi kebijakan pidana sebagai respons terhadap perkembangan teknologi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU ITE, serta literatur hukum dan teknologi AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindak pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, belum terdapat pengaturan khusus terhadap bentuk-bentuk kejahatan digital berbasis AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana yang meliputi kriminalisasi eksplisit terhadap penyalahgunaan deepfake, perluasan pertanggungjawaban pidana, serta penguatan instrumen pembuktian digital. Reformulasi ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap kehormatan, privasi, dan hak asasi manusia dalam ruang digital, sekaligus memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia adaptif terhadap kemajuan teknologi yang disruptif

Analysis of Human Rights Protection and Enforcement Based on Local Wisdom in Indonesia Yasmiati, Ni Luh Wayan; Yudiawan, I Dewa Gede Herman
JOM Vol 5 No 4 (2024): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Desember 2024
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v5i4.6247

This article examines the role of local wisdom in the protection and enforcement of Human Rights (HR) in Indonesia, focusing on how local customs, cultural values, and customary laws contribute to a more holistic approach to HR. The study aims to explore how local wisdom can enhance HR protection and address challenges in aligning traditional values with universal HR principles. Employing a qualitative research design, this study utilizes a case study approach across multiple regions in Indonesia, analyzing specific instances where local wisdom has been integrated into HR practices. The findings reveal that local wisdom, including community-based conflict resolution mechanisms, traditional justice systems, and cultural norms, significantly contributes to HR enforcement by ensuring the inclusion of indigenous perspectives in legal frameworks. However, challenges arise in harmonizing local practices with national and international HR standards, particularly when local values conflict with universal rights. The research highlights that a participatory approach, which incorporates both local and global HR principles, is essential in crafting an inclusive legal system. The theoretical implication of this study suggests that integrating local wisdom into HR frameworks could lead to a more contextualized and culturally sensitive approach to HR, thereby fostering greater social cohesion and respect for diversity while safeguarding fundamental human rights. This integration requires cooperation from multiple stakeholders to maintain a balance between honoring cultural traditions and upholding universal HR norms.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search