Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLIKASI HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN PELECEHAN SECARA VERBAL DI INDONESIA Nurhikmah, Sri Riski; Putra, Pamungkas Satya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Tindakan berbau seksual yang dilakukan secara non fisik sering diartikan sebagai Pelecehan seksual verbal. Pelecehan tersebut dapat berupa siulan, tiruan suara serigala, suara ciuman, komentar seksual yang menggoda, atau penghinaan terhadap bentuk tubuh perempuan yang berkaitan dengan orientasi seksual. Perilaku ini biasanya dilakukan secara spontan di ruang publik dan dikategorikan sebagai gangguan di jalan (street harassment). Verbal pelecehan sering dianggap remeh, dan banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan. Namun, hingga saat ini tindakan tersebut belum dapat dikenakan sanksi hukum selama tidak melibatkan kekerasan fisik. Dalam Praktiknya, di indonesia saat ini belum jelas secara spesifik mengatur perilaku yang tidak senonoh ini, sehingga diperlukan pembaruan hukum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan penulis saat ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Pelecehan seksual verbal di Indonesia diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan. Penanganan masalah ini dapat melibatkan penerapan Pasal 281 KUHP, Pasal 315 KUHP, serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Pornografi.
Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Perguruan Tinggi Adeffian, Choirul; Nurhikmah, Sri Riski; Priyana, Puti
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.476

Abstract

Lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi dan advokat memiliki persinggungan dalam hal etik keduanya merupakan entitas yang berbeda namun memiliki fungsi sebagai sarana pelayanan bantuan hukum. Advokat pada lembaga bantuan hukum perguruan tinggi memiliki keterbatasan ruang dalam memberikan layanan bantuan hukum dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik profesi advokat serta relevansinya, pengaturan layanan bantuan hukum serta relevansi penerapannya dan pengaturan etik bagi advokat lembaga bantuan hukum pada perguruan tinggi yang memberikan layanan bantuan hukum melalui pendekatan yuridis normatif yang fokus pada studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diuraikan bahwa advokat pada lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi nyatanya memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan bantuan hukum karena dibebankan etik yang mengatur secara berlapis.