Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Justice Sriwijaya Journal of Private Law Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Putri, Sherenika
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Dari Regulasi ke Realitas: Hambatan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia Hasanah, Indana; Labibah, Imelda; Putri, Sherenika; Ekawahyuni, Nur; Fikri, Muhammad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4981

Abstract

Artikel ini bertujuan mensertifikatkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara menyeluruh, sistematis, dan efisien. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas. Artikel ini bertujuan menganalisis hambatan implementasi PTSL, dampaknya terhadap efektivitas pendaftaran tanah, serta strategi perbaikan yang dapat dilakukan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi literatur, analisis dokumen, dan kajian akademik terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi PTSL meliputi keterbatasan sumber daya manusia, prosedur birokrasi yang kompleks, infrastruktur pemetaan yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut berdampak signifikan terhadap efektivitas program, seperti tertundanya target sertifikasi, munculnya konflik pertanahan, dan belum terwujudnya kepastian hukum secara merata. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang dapat ditempuh mencakup peningkatan kapasitas aparatur pertanahan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemetaan dan pengolahan data, intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas instansi guna memperkuat dukungan struktural dan teknis. Dengan demikian, keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target sertifikat, tetapi juga sejauh mana program ini mampu memperkuat kepastian hukum, keadilan agraria, dan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip UUPA dan UUD 1945.
PERAN HAKIM DALAM MENJAMIN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PROSES PERSIDANGAN PERDATA Putri, Sherenika
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 2, No.2 : Oktober 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v2i2.5255

Abstract

Hakim, sebagai pejabat peradilan, berwenang mengadili perkara dengan penuh independensi sesuai dengan asas-asas kekuasaan kehakiman. Dalam hukum acara perdata, hakim diatur untuk bertindak pasif maupun aktif sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, dengan tanggung jawab untuk menjaga objektivitas dan keadilan. Selain itu, hakim memainkan peran krusial dalam upaya perdamaian dan mediasi, yang memungkinkan penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan, asas-asas hakim pasif dan aktif, serta peran hakim dalam mediasi dan perdamaian perdata. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui tinjauan pustaka peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen Mahkamah Agung. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim dituntut untuk bertindak netral, menerima setiap perkara, memfasilitasi perdamaian, dan menegakkan asas keadilan secara imparsial, seraya menyesuaikan perannya dengan konteks perkara yang sedang dihadapi. Peran aktif hakim dalam memandu proses pembuktian dan mediasi bukanlah pelanggaran asas pasif, melainkan bagian dari upaya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan materiil. Pasal ini menekankan pentingnya penerapan asas hukum yang fleksibel, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar proses peradilan perdata mencerminkan asas keadilan dan manfaat bagi masyarakat.
Literasi Keuangan Syariah sebagai Instrumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perbankan Syariah: Analisis Yuridis terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan Putri, Sherenika; Ekawahyuni, Nur Aini; Ervansyah, Muhammad Azriel; Kurniawan, Alia Herawati; Baidhowi
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 3 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Maret 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19402798

Abstract

This study aims to examine the role of Islamic financial literacy in increasing public participation in Islamic banking, from the perspective of Islamic banking law in Indonesia. The method used is a normative legal approach with a conceptual approach through literature review. The results of the study indicate that financial literacy in Islamic finance plays an important role not only as an educational tool but also as a normative instrument related to the principles of transparency, consumer protection, and balance in the legal relationship between banks and customers. Low literacy levels can lead to information imbalances and disputes, while increased literacy has been shown to foster public trust and participation. In addition, literacy serves as a preventative tool to reduce banking disputes. However, its implementation still faces challenges such as low public understanding and limited access to information. Therefore, more comprehensive and sustainable policy strengthening and education are needed.
Co-Authors Baidhowi Ekawahyuni, Nur Ekawahyuni, Nur Aini Ervansyah, Muhammad Azriel Hasanah, Indana Kurniawan, Alia Herawati Labibah, Imelda Muhammad Fikri