Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Tasnim Journal for Community Service
Yahanan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pendidikan Pra Nikah dalam Menjaga Keharmoniisan Rumah Tangga di Kabupaten Pelalawan Yahanan
Tasnim Journal for Community Service Vol. 5 No. 2 (2024): Tasnim
Publisher : Anotero Lembaga Scientific Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan pra nikah atau bimbingan perkawinan (binwin) melalui 2 (dua) cara, yaitu: pertama, diadakan langsung oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan secara serentak dengan mengundang pihak terkait dan anggaran ditanggung pihak Kementerian Agama melalui anggaran Bimas Islam; dan kedua, diadakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan biaya mandiri. Terkait pemateri sesuai dengan materi, jika berkaitan dengan perkawinan dan keluarga sakinah maka pematerinya dari Kementerian Agama dan KUA dan jika materinya tentang kesehatan maka pematerinya dari BKKBN dan Puskesmas. Pendidikan pra nikah dalam keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Pelalawan sangat berpengaruh untuk memecahkan masalah rumah tangga dan memberikan pemahaman terkait pernikahan sehingga terwujudnya keluarga yang harmonis.
Peranan Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Tangan di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Yahanan
Tasnim Journal for Community Service Vol. 4 No. 1 (2023): Tasnim
Publisher : Anotero Lembaga Scientific Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak memahami perundang-undangan yang mengatur perihal perkawinn. Mereka lebih senang dan bahkan menganggap sudah cukup apabila telah memenuhi persyaratan agama dan adat. Sehingga ketika ingin melaksanakan proses perkawinan, tidak merasa perlu untuk mendapatkan buku nikah dan perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pandangan seperti ini banyak ditemukan di Indonesia, bukan hanya di daerah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau (daerah penelitian dalam tulisan ini) tetapi terjadi hampir di setiap daerah. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir perkawinan bawah tangan di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar di antaranya: a) Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Perkawina kepada calon pengantin; b) Melakukan sosialisaasi tentang pentingnya Pencatatan Perkawinan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melakui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diselenggarakan masyarakat; c) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Kiri berkerja sama dengan P3N bersama aparatur desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 (dua) bulan sekali kepada masyarakat; dan d) Kantor Urusan Agama (KUA) memfasilitasi itsbat nikah.
PENDIDIKAN POLITIK DAN HUKUM PERSEPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS Yahanan; Andika Jun Priadi; Aldira Salsabilla; Ananda Pane; Khalid Jamuri Harahap; Sultoni; Fadhly Yassin Tanjung; Wardi; Mhd Dedi Hcomaludin Jamil
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 03 (2026): Volume 11 Nomor 03, September 2026 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i03.63627

Abstract

Filtration is an important separation Islam is a comprehensive religion that regulates not only ritual worship but also all aspects of human life, including national affairs, power, government, and political education (fiqh siyasah). This study aims to formulate the core principles of Islamic political law and the channels of political education from the perspective of the Qur'an and Hadith. This formulation is crucial to ensure that dynamic political developments remain aligned with Shari'ah norms and are capable of building a political culture of a civilized society. Employing a library research method, this study formulates six fundamental principles of Islamic political law: sovereignty, justice, consultation (syura) and consensus (ijma'), equality, reciprocal rights and obligations between the state and the people, and amar ma'ruf nahi munkar. In the Qur'an, power is conceptualized through the terms Sulthan (physical ability/coercion), Mulk (ownership right), and Hukm (organizing order). This study emphasizes that leadership is a sacred trust and responsibility to ensure public welfare without tyranny or deception. Furthermore, to build a political culture of a civilized society, political education must be effectively channeled through two avenues: formal education in schools and community education through political party cadre development and socialization.
Co-Authors Aldira Salsabilla Ananda Pane Andika Jun Priadi Fadhly Yassin Tanjung Khalid Jamuri Harahap Mhd Dedi Hcomaludin Jamil Sultoni Wardi