Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Disharmony in the Regulation of Patent License Contract Clauses in Joint Venture Companies in Indonesia Sagita, I Kadek Yoga Ary; Yusa, I Gede
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 2 (2025): International Journal of Business, Law, and Education (On Progress July-Desembe
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i2.1252

Abstract

Patent license agreements in joint venture companies serve as strategic instruments for technology transfer; however, their regulation in Indonesia continues to face disharmony across different legal frameworks. Law Number 13 of 2016 on Patents grants flexibility through the principle of freedom of contract, yet several restrictive clauses—such as grant-back clauses, excessive exclusivity, export prohibitions, and bans on reverse engineering—potentially conflict with Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, the Indonesian Civil Code, as well as Law Number 24 of 2009 on the National Flag, Language, and State Symbols. This situation creates an imbalance of bargaining positions, weakens legal protection for licensees, and hampers the fundamental objective of joint ventures, namely sustainable technology transfer. A normative legal research approach employing statutory, conceptual, and case analysis demonstrates that the absence of synchronization across legal regimes leads to legal uncertainty, provides opportunities for abuse of dominant positions, and generates potential disputes before both the courts and the Indonesian Competition Commission (KPPU). Therefore, a more comprehensive regulation of patent license contract clauses, along with harmonization across statutory provisions, is required to ensure legal certainty and to strengthen the role of joint ventures in advancing national technological capacity.
Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Akibat Perubahan Wangsa Dari Si Menjadi Gusti di Banjar Adat Kutaraga Desa Bongkasa Kabupaten Badung Suwitra, I Made; Sagita, I Kadek Yoga Ary; Sudibya, Diah Gayatri
Jurnal Analogi Hukum 276-281
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.276-281

Abstract

Di Bali, tata adat dan norma-norma masyarakat diarahkan, dipelihara, dan diatur oleh sebuah lembaga yang dikenal sebagai Desa Adat. Pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Desa Adat dapat berakibat pada pemberian sanksi adat, yang dikenal sebagai Kasepekang. Kasepekang merupakan salah satu bentuk sanksi adat di Bali, di mana individu yang terkena sanksi tersebut akan mengalami pengucilan, pengasingan, atau pemecatan dari kegiatan di desa (Madesa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kebangsawan yang ada di Bali. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini: (1) Bagaimana penerapan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa dan (2) Bagaimana prosedur penerapan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu melalui penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu tulisan literatur para ahli dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Wangsa di desa adat Kutaraga, tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga dijatuhi sanksi kasepekang. Hal ini diharapkan agar masyarakat sadar dan taat dengan pararem atau awig-awig yang telah menjadi kesepakatan masyarakat Banjar adat.