Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.955
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kajian Linguistik dan Sastra Tadulako Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Notariil WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Jurnal Hukum Prasada Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan Randwick International of Social Science Journal Journal Equity of Law and Governance AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Yuris: Journal of Court and Justice Protection: Journal Of Land And Environmental Law Community Services Journal (CSJ) Journal of Political And Legal Sovereignty Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Analogi Hukum
I Made Suwitra, I Made
Faculty Of Law Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
LAND POSSESSION RIGHTS AND ITS AFFAIR Suwitra, I Made
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Jurnal IUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.707 KB) | DOI: 10.12345/ius.v2i6.180

Abstract

Land right control under customary law that was communal religious in nature tend to control insecular individual manner despite being controlled by the customary law. Land right registrationis motivated more by intention to transfer the land right. These two conditions may result inconflict and affect the conflict settlement. The land right registration in the context of AgrarianLaw can unintentionally result in conflict due to ignorance of the process in the customary law,or the land right is controlled using the ownership pattern as of Agrarian Law context. Thesettlement of such conflict can be done through non-litigation or litigation manner, but litigationis preferred since it is considered to give legal certainty.Key word: Land Tenure, Conflict Implication
Model Pendaftaran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja untuk Pelestarian Warisan Nilai Budaya di Kabupaten Karangasem Suwitra, I Made; Sukandia, I Nyoman; Widyantara, I Made Minggu; Nandiri, Ni Putu Sawitri
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.338 KB)

Abstract

Tanah merupakan salah satu bagian terpenting bagi masyarakat. Keterikatan masyarakat dengan tanah yang dipijak semakin kentara bagi suatu masyarakat adat. Tidak jarang kepemilikan atas tanah adat pun berpotensi menimbulkan konflik, sebagaimana yang akan dibahas dalam artikel ini. Tanah Pauman merupakan objek pembahasan tulisan ini dan secara spesifik akan dibahas bagaimana model pendaftaran hak atas tanah dalam perspektif Hukum Agraria Nasional dan implikasi pendaftaran tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konversi tanah pauman dengan menggunakan ’Pura Pauman’ sebagai subjek hak merupakan model pendaftaran menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mampu melestarikan ’pemilikan komunal pauman’ serta aspek kepastian hukum, perlindungan, kemanfaatan sekaligus sebagai upaya pelestarian warisan nilai budaya. The Model of Registration on The Right of Pauman Land as King’s Rewards to Preserve The Cultural Heritage in Karangasem District AbstractLand is among the most important aspect of a community. It is even more evident in the tight-knit relationship between indigenous people and their land. Unfortunately, there are often conflicts regarding ownership of indigenous land as will be discussed in this article. This article will be discussing the issues regarding Pauman Land, specifically how is the model of land registration under the Basic Agrarian Law perspective and the implications that will follow. The result of the research shows that the conversion of Pauman Land by using ‘Pauman temple’ as a subject of right is the registration model pursuant to Basic Agrarian Law which is able to preserve ‘pauman communal ownership’ as well as legal certainty aspect, protection, expediency as the effort of heritage cultural value at once. Keywords: legal certainty, cultural value, heritage cultural preservation, land registration, Pauman land. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a10
Culture and Adat in Globalizational Era Suwitra, I Made
Sociological Jurisprudence Journal Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.1.424.29-33

Abstract

Tradition is one element of the form of culture as the identity of a society. Understanding adat as a form of community culture can accelerate the process of unity and unity of the nation as Indonesia which is composed of various cultures and its tradition.This diversity becomes the strength of the Indonesian nation that must always be knitted, so it must be managed with the spirit of nationality based on Pancasila and 1945 Constitution in the container Bhineka Tunggal Ikadan The Unitary State, because if it is not managed properly and properly it can lead to the disintegration of the nation and threaten the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Differences of custom and culture also apply globally and tested in the era of globalization. Therefore it is necessary to understand the reality of the differences to be managed in creating peace.
PLAGIASI HAK CIPTA KARYA SENI RUPA DI BALI Nindhya Pemayun, Tjokorda Udiana; Suwitra, I Made; Sepud, I Made
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol 1, No 1: 2017
Publisher : WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini difokuskan secara konfrehensif mengenai plagiasi hak cipta karya seni rupa di Bali menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam tesis ini membahas dua masalah yakni pertama, bagaimanakah pelaksanaan dan perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali dan kedua, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni rupa di Bali. Empat teori hukum dipergunakan yakni (1) Teori Kepastian Hukum, (2) Teori Perlindungan Hukum, (3) Teori Keadilan Hukum dan (4) Teori Sistem Hukum. Relevansi empat teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis. Hasil tesis yakni: dalam Hak Cipta terdapat dua hak yang melekat, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Kasus plagiat atau plagiasi terhadap hak cipta karya seni rupa di Bali lebih mengarah kepada pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta. Penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Cipta lebih mengutamakan kepada pelaku pelanggaran karya cipta seni rupa di Bali yang membuat dan yang mendistribusikan ketimbang pengguna perseorangan. Plagiat terhadap karya cipta seni rupa di Bali tidak hanya terbatas pada karya ilmiah dan obyek hak cipta lainnya tetapi juga kepada Hak Paten dan Merk. Kata kunci: Plagiasi, Hak Cipta, Karya Seni Rupa.
MEMAKNAI ISI RUMUSAN NORMA DALAM AWIG-AWIG DI DESA ADAT PINGGAN KINTAMANI BANGLI Suwitra, I Made; Wesna Astara, I Wayana; Irianto, I Ketut; Datrini, Luh Kade
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol 1, No 1: 2017
Publisher : WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isi rumusan awig-awig desa adat tidak hanya sekedar rangkaian kata yang berisi norma terhadap petunjuk hidup tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan sehrusnya ditatai, karena terhadap penyimpangannya dapat dikenai reaksi yang disebut sanksi. Oleh karena itu isi rumusan awig-awig wajib disosialisasikan agar semua warga tahu isi dan maknanya, karena tidak jarang warga masyarakat tidak tahu tentang awig-awignya apalagi memahaminya. Selain itu tidak semua warga dapat mengerti tentang tata bahasa yang yang digunakan dalam awig-awig terutama generasi muda. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi sangat penting dilakukan dengan tujuan menjaring masukan dan pendapat sebelum awig-awig disahkan. Selain itu juga dimaksudkan agar semua warga masyarakat sejak awal tanggap dan menghormati hasil penyuratan awignya sendiri karena telah memiliki nilai keberlakuan sosiologis, filosofis, dan yuridis. Kata Kunci: Awig-awig, makna rumusan norma
Alih Fungsi Hak Atas Tanah Adat Di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Sutarja, Dewa Made; Suwitra, I Made; Bagiaarta, I Putu
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian empiris untuk membahas permasalahan yaitu : 1) Bagaimanakah penguasaan hak atas tanah adat di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. 2) Faktorfaktor penyebab alih fungsi tanah adat sebagai akomodasi pariwisata.Teori yang digunakan; Teori kepastian hukum, Teori Teori Fiksi, milik kolektif dan Teori kewenangan. Melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitik dan pendekatan sosiologi hukum yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis interprestasi yang dibantu dengan analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis didapat simpulan sebagai berikut: Pertama; Penguasaan hak atas tanah adat di Kecamatan Ubud pada umumnya dikuasai oleh Desa, Pura, dan krama desa. Tanah ini peruntukan anaknya sebagai lahan pertanian kemudian berubah menjadi akomodasi pariwisata seperti restorant, vila/hotel Maneychanger dan tempat parkir. Kedua; Faktor yang menjadikan alih fungsi peruntukan tanah adat antara lain (1) Faktor ekonomi seperti tanah adat dijadikan tempat usaha restorant, vila/hotel Maneychanger dan tempat parker.(2) Keterbukaan lahan dalam pengembangan akomodasi pariwisata. Kata kunci, Alih Fungsi, Hak Penguasaan, dan Tanah Adat.
LARANGAN MENJUAL HAK ATAS TANAH LABA PURA STUDI KASUS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI Ramaputra, Cokorda Gede; Suwitra, I Made; Sudini, Luh Putu
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pura memiliki tanah yang disebut dengan tanah Laba Pura atau tanah Pelaba Pura dan antara keduanya merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini didasarkan pada konsep pembagian wilayah Pura menurut hukum Hindu yang dikenal dengan konsep Tri Mandala. Berdasarkan konsep tersebut, maka tanah Laba Pura merupakan Kanista Mandala Pura, yaitu: wilayah Pura yang terletak diluar bangunan Pura. Menurut hukum adat tanah Laba Pura adalah tanah-tanah yang hanya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan Pura, misalnya untuk pembiayaan pelaksanaan upacara-upacara maupun pemeliharaan atau perbaikan bangunan Pura. Rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu: bagaimana sahnya peralihan hak atas tanah Laba Pura dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan supaya adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pembeli maupun eksistensi Pura itu sendiri. Oleh karena itu bagi Pengempon Pura diharapkan secara inovatif dapat mengelola Laba Pura agar bermanfaat menunjang kegiatan keseimbangan Pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Masyarakat pada umumnya melihat tanah Laba Pura adalah tanah biasa seperti tanah pertanian lainnya, hal ini menyebabkan masyarakat bebas memindah tangankan tanah Laba Pura. Perlindungan hukum terhadap tanah Laba Pura atau sering di sebut tanah Pelaba Pura adalah terkait dengan upaya-upaya pelestarian terhadap tanah-tanah adat yang dewasa ini perlu memperoleh perhatian dari pengempon Pura dan pemerintah. Sahnya peralihan hak atas tanah Laba Pura dalam perspektif kepastian hukum secara umum adalah sama dengan peralihan tanah hak milik. Namun peralihan tanah Laba Pura dijalankan setelah dipenuhi syarat khusus dan syarat umum hukum adat dan hukum Negara. Selanjutnya berkaitan dengan perlindungan hukum pelestarian terhadap tanah Laba Pura dapat dilakukan dengan pendaftaran dan pensertipikatan tanah Laba Pura melalui pelaksanaan paruman pengempon pura guna memperoleh kata sepakat seluruh pengempon pura. Kata Kunci: Peralihan Hak, Tanah Laba Pura, Hukum Agraria Nasional
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (VILLAGE CREDIT INSTITUSION) AS NON BANKING FINANCIAL INSTITUTION BASED CUSTOMARY LAW IN BALI Suwitra, I Made; Arthanaya, I Wayan; Subawa, I Wayan; Sawitri Nandari, Ni Putu
Tadulako Law Review Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study in this paper aims to show the strength of the Village Rural Institution owned by Desa Adat (costumory village) in Bali in the current globalization based on Awig-Awig (costumary law). This study is based on normative legal research methods and emperical law using satute approach, analytical, case, legal anthropology, and costumory law. The results of the study show that the presence of various financial institutions such as banking, finance, cooperatives have no significant effect on the existence of Lembaga Perkreditan Desa as a non-bank financial institution owned by Desa Adat. It is precisely the financial institutions established under state law are afraid of the existence of Rural Credit Institutions owned by Adat Village because of the strength of its legal alliance body and its awig-awig. So it can be concluded that the Village Rural Institution owned by Desa Adat in Bali can coexistence with various institutions and state law. Since the administration as a model of legal document used by Rural Credit Institution in credit distribution can imitate the model of banking administration in general with some adjustment to the local wisdom law for the welfare of the people of Desa Adat
IKLAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (ILKM): KAJIAN SEMIOTIK Suwitra, I Made; Suarjana, Nyoman
Kajian Linguistik dan Sastra Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11356.992 KB) | DOI: 10.23917/kls.v5i1.7142

Abstract

Public health service advertisements (PHSA) tend to provide information, remind, add value, influence, and even change people's attitudes to healthy living. The purpose of this study was to determine the style of language, meaning, and public health service advertising ideology. The results of this study showed that; (1) the Public Health Service Ads (PHSA) language style, (2) the diction or word choice used tends to be informal, general, brief and understandable by ordinary learned societies. Regarding the tone contained, the narrative text had a simple language style, usually suitable to give instructions, commands, lessons, lectures, and the like. From the meaning point of view, semiotic meaning came from the relation between signifier and signified or it was the meaning of connotation. The ideology that lied behind sourced from the resulting connotation. The way to express imperatively as well as the use of symbols, colors, backgrounds (sign) such as thermometers; for instance. This has determined that PHSA concerned with hygiene, health, precautions, caution, caring, togetherness, planning, prosperity, and happiness.Keywords: PHSA, language style, meaning, ideology
LARANGAN PENGASINGAN TANAH DALAM HUKUM ADAT PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL I Made Suwitra
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 14 No. 1 (2011): Jurnal Yustika : Media Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (893.268 KB)

Abstract

Adat Lands as a communal lands nowadays are helds individually. Adat lands in the forms of "Pekarangan Desa" or "Ayahan Desa" actually have Religious-Communalistic Characteristic. These kinds of Adat Lands is sticked with "Ayahan" as an individual obligation of the holders as dedication to their Adat Villages. Recently some of those Adat Lands has been converted into fully individual's land according to the Law Number 5 of 1960. It affected these land has no Religious-Communalistic characteristic anymore, but only has social function in the secular concept. Nowadays, the exiles of adat lands in some Adat Villages in Bali could not avoided potentially emerging conflict. There is no clear understanding of the meaning of "holding process", "holder" and "exiles" which understood as the subject of the rights context, not to the status of the land's context.
Co-Authors A A NGR Raka Dani Wiryantha A. A. Dwi Ani Agustini Agus Suarnegara ANGGARINI, Komang Desy Bagiaarta, I Putu BUDIADNYANA, I Gusti Putu Chindrawati, Anak Agung Sagung Manik Cokorda Gde Yudha Putra Cokorda Gede Ramaputra Damayanti, Ni Luh Putu Sulis Dewi Datrini, Luh Kade Datrini, Luh Kade Deno, Aprianus Mario DEVI, Ni Kadek Candra Nanda Dewa Made Sutarja Dewi, Ida Ayu Made Wahyuni Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Diah gayatry Sudibya Elanda Welhelmina Doko Gayatri Sudibya Hartana, Herry Jaya I Gede Bagus Indra Baskara I Gede Yudha Rana I Gusti Ayu Maha Patni I Gusti Bagus Udayana I Ketut Irianto I Ketut Selamet I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Made Agus Mertajaya I Made Darma Temaja I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Sepud I Made Sepud I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sutama I Putu Ade Surya I Putu Bagiaarta I Putu Gian Favian Adhi Pradana I Putu Suantika I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Subawa I Wayan Subawa I Wayan Wahyu Dinata I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Irianto, I Ketut Irianto, I Ketut Kadek Andy krisnanta Kananda, Slamet klaudio klaudio Luh Kade Datrini Luh Putu Sudini Luh Putu Sudini Luh Suriati Mahajony, Ketut Rai Nandiri, Ni Putu Sawitri Ni Kadek Putri Juniari Ni Kadek Ratna Dewi Ni Kadek Yuli Adeani Ni Made Rustini, Ni Made Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Sawitri Nandiri Ni Wayan Kertiasih Nindhya Pemayun, Tjokorda Udiana Nyoman Suarjana Partiwi Dwi Astuti, Partiwi Dwi Prabhadika, Putu Yudi PRADYAN, I Gusti Ngurah Agung Krisna Putri, Kadek Karina Putu Aditya Palguna Yoga Putu Ayu Sriasih Wesna Ramaputra, Cokorda Gede Renaya, Nengah Sagita, I Kadek Yoga Ary Selamet, I Ketut Suamba, I Made Suantika, I Putu Sudibya, Diah Gayatri Sudibya, Dyah Gayatri Sumiati, Ni Kadek Sutarja, Dewa Made Umbu Rendhy Ahadie Ndjurumbaha Warsita, I Putu Andre Wesna Astara, I Wayana Widiati, Ida Ayu Putu Yulandini, Ni Kadek Ayu Cahya