Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum yang Dilakukan Anggota TNI Ramadlon Adi Ali Fikri; Komarudin, Komarudin; Muhammad Taufik Hidayah; Binner Habeahan; Ihsan Maulana; Prayudi Juni Alamsyah; Dani Durahman; Hernawati, Hernawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1988

Abstract

Dualisme kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum masih menjadi persoalan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum dan merumuskan model pengaturan yang ideal untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur relevan, didukung hasil kajian internasional tentang praktik peradilan militer di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma antara UU No. 31 Tahun 1997, TAP MPR No. VII/MPR/2000, dan UU No. 34 Tahun 2004 menyebabkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum masih diadili di peradilan militer, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Reformasi regulasi melalui revisi UU No. 31 Tahun 1997 menjadi langkah strategis untuk membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya pada tindak pidana militer murni dan mengalihkan tindak pidana umum ke peradilan umum
Implementasi Kerahasiaan Medis dalam Penanganan Kasus HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Perspektif Etika Medis dan Hukum Sri Dwiyanti; Binner Habeahan; Muhammad Taufik Hidayah; Yeti Kurniati; Hernawati RAS
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): Maret : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i1.5668

Abstract

The management of HIV/AIDS cases in correctional facilities faces various challenges related to medical confidentiality, social stigma, and limited healthcare facilities. This study aims to examine the implementation of medical confidentiality in HIV/AIDS management in correctional facilities, considering both medical ethics and legal perspectives. Prisons, as detention centers that tend to be overcrowded, are high- risk environments for the spread of infectious diseases, including HIV/AIDS. The stigma associated with prisoners infected with HIV/AIDS often prevents them from accessing necessary healthcare services, further complicating their treatment. This study analyzes existing regulations concerning medical confidentiality, as well as the obstacles that arise in the practice of HIV/AIDS management in correctional facilities, with a focus on health policies and the role of medical staff in balancing confidentiality and disease prevention. The results of the study indicate that clear policies regarding the management of medical information are essential to prevent violations of prisoners' rights, as well as to facilitate more effective prevention and treatment of HIV/AIDS.