Zubakhrum Tjenreng, Muhammad Baharuddin
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Desa Bersinar: Studi Kasus Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta Winarko, Heru; Zubakhrum Tjenreng, Muhammad Baharuddin
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Oktober-November 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i6.6626

Abstract

Program Desa Bersinar merupakan inisiatif nasional yang bertujuan menciptakan lingkungan desa bebas narkoba melalui kolaborasi multi-aktor. Penelitian ini menganalisis tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Program Desa Bersinar di Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi kebijakan, dan laporan kinerja BNNP DKI Jakarta tahun 2024–2025. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi antara BNNP, Pemerintah Provinsi, kelurahan, dan masyarakat sipil telah membentuk pola partisipatif yang mendorong edukasi, deteksi dini, dan pelaporan kasus narkoba. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, aktor pasif, dan resistensi lokal masih menjadi hambatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas lokal dan insentif kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas tata kelola. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kerangka kerja kebijakan kolaboratif dalam isu narkotika berbasis komunitas.
Peran Camat dalam Meningkatkan Koordinasi Antar-Instansi untuk Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Mukroni; Zubakhrum Tjenreng, Muhammad Baharuddin
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Oktober-November 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i6.6511

Abstract

Efektivitas tata kelola pemerintahan kecamatan sangat ditentukan oleh kemampuan camat dalam mengoordinasikan berbagai instansi yang berada di wilayah kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran camat dalam meningkatkan koordinasi antar-instansi demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di Kecamatan X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan mediator dalam menjembatani kepentingan antar-instansi, baik instansi vertikal maupun perangkat daerah lainnya. Faktor pendukung koordinasi meliputi adanya regulasi yang jelas, kepemimpinan camat yang komunikatif, serta dukungan teknologi informasi. Sementara itu, hambatan yang ditemukan antara lain ego sektoral, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya sinergi program antar-instansi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas camat, peningkatan forum koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan digital governance sebagai instrumen koordinasi berkelanjutan.
Kolaborasi Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Kelola Perumahan Berkelanjutan: Studi di Dinas PERKIMTA Kota Tangerang Selatan Sumawijaya, Hendri; Zubakhrum Tjenreng, Muhammad Baharuddin
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Oktober-November 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i6.6516

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam tata kelola perumahan berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan melalui studi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PERKIMTA). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah terutama Dinas Perkimta adalah sebagai regulator, fasilitator, dan mediator. Pihak swasta berperan sebagai penyedia modal dan pengembang, sedangkan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas. Kolaborasi ini mendorong terciptanya perumahan yang berkelanjutan dengan prinsip keadilan sosial, efisiensi lingkungan, dan keterjangkauan. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan lahan, regulasi yang belum sinkron, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan regulasi yang adaptif, penguatan kapasitas masyarakat, serta sinergi lintas sektor dalam pembangunan perumahan berkelanjutan.