Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN REVENGE PORN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN Desak Komang Tria Swandewi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/r1xx9m48

Abstract

Artikel ini membahas analisis yuridis mengenai pengaturan revenge porn dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pelaku tindak pidana kesusilaan. Revenge porn, yang merujuk pada penyebaran konten intim tanpa persetujuan, merupakan tindak pidana yang semakin marak di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang ada dalam perundang-undangan Indonesia terkait tindak pidana tersebut, serta bagaimana pengaturan revenge porn dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban dan menjerat pelaku. Dalam konteks ini, artikel mengkaji keberadaan undang-undang yang relevan, seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum terhadap pelaku kejahatan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengaturan yang sudah ada, masih terdapat celah hukum yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap korban dan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi dan kesadaran hukum sangat diperlukan untuk menghadapi masalah revenge porn dalam sistem hukum di indonesia.
Kendala Dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum Bagi Anak Korban Penyebaran Video Pornografi Di Kabupaten Buleleng Desak Komang Tria Swandewi; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4317

Abstract

Pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban penyebaran video pornografi menjadi kebutuhan yang semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Meskipun berbagai aturan hukum telah tersedia, pelaksanaan pendampingan di lapangan masih menghadapi beragam kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pendampingan hukum terhadap anak korban penyebaran video pornografi di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi peraturan perundang-undangan, wawancara, dan pengamatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala tidak hanya berasal dari aspek kelembagaan, seperti keterbatasan tenaga pendamping dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti stigma masyarakat, rasa malu korban, serta rendahnya kesadaran hukum keluarga. Selain itu, keterbatasan layanan pemulihan yang berkelanjutan turut memengaruhi efektivitas pendampingan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa dukungan sistem yang kuat dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga pendamping, peningkatan kerja sama lintas sektor, serta edukasi publik agar pendampingan hukum dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar melindungi kepentingan terbaik bagi anak.