Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tunas Agraria Jurnal Pertanahan
Imbiri, Antonius
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dualisme Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Supama, Yohanes; Imbiri, Antonius
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.480

Abstract

This study aims to examine the dualism of legal arrangements in village land management in the Special Region of Yogyakarta, particularly due to differences in norms between the Basic Agrarian Law and the Special Region of Yogyakarta Law. The main focus of the study is on the legal status of village land that was previously certified in the name of the village government but was later claimed as belonging to the sultanate or duchy based on the provisions of the special rights. This study uses a normative juridical method with a historical approach and regulatory comparison and examines the relationship between national regulations, regional regulations, and applicable legal principles. The results of the study indicate that there is a lack of synchronization in terms of the subject of rights, the status of rights, and the legalization mechanism for village land, which has an impact on legal uncertainty at the village level. In addition, the determination of the sultanate and duchy as the subjects of land ownership rights without a mechanism for releasing them from the village government is considered contrary to the principles of non-retroactivity and lex superior. The conclusion of this study is that regulatory harmonization is needed to ensure legal certainty and justice for village communities without ignoring the recognition of regional special rights.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan dualisme pengaturan hukum dalam pengelolaan tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya akibat perbedaan norma antara Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus utama kajian adalah pada status hukum tanah desa yang sebelumnya telah disertipikatkan atas nama pemerintah desa, namun kemudian diklaim sebagai milik Kasultanan atau Kadipaten berdasarkan ketentuan keistimewaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan perbandingan peraturan, serta menelaah keterkaitan antara peraturan nasional, peraturan daerah, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksinkronan dalam hal subjek hak, status hak, dan mekanisme legalisasi tanah desa, yang berdampak pada ketidakpastian hukum di tingkat desa. Selain itu, penetapan Kasultanan dan Kadipaten sebagai subjek hak milik atas tanah tanpa mekanisme pelepasan hak dari pemerintah desa dinilai bertentangan dengan asas non-retroaktif dan prinsip lex superior. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dibutuhkan harmonisasi regulasi yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat desa tanpa mengabaikan pengakuan terhadap keistimewaan daerah.
Mekanisme Pengadaan Tanah Skala Kecil Tanpa Penetapan Lokasi Pasca Pembangunan Saluran Pengalihan Alur Sungai Anak Kali Kebo Hapsari, Rahma Tyas; Prasetyo, Priyo Katon; Imbiri , Antonius
Jurnal Pertanahan Vol 15 No 2 (2025): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v15i2.302

Abstract

Water pollution management in Surakarta was carried out by building a diversion channel for the Kali Kebo tributary river to support the operation of the Waste Power Plant (PLTSa) and reduce pollution around the landfill. Communities that suffered losses due to this development demanded compensation. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo conducted small-scale land acquisition without location determination to compensate affected communities. The purpose of this research is to find out the implementation and consistency of the implementation mechanism of small-scale land acquisition without location determination in Mojosongo, Jebres, Surakarta against applicable regulations. The research method used is descriptive qualitative approach. The result of this research is that the mechanism starts from collecting data on the rightful owner, socialization, marking the location of the building, submitting an application for measurement, inventorying buildings and plants, valuing the land parcel, deliberating the form and amount of compensation, releasing rights and valuing compensation, and the final result is in the form of a right to use certificate in the name of the Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. The mechanism for small-scale land acquisition in Mojosongo is consistent with regulations, although there are administrative adjustments in the field due to the absence of specific technical guidelines. Penelitian ini membahas pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil tanpa penetapan lokasi dalam rangka pembangunan saluran pengalihan alur sungai anak Kali Kebo di Kota Surakarta, yang bertujuan mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta mengurangi pencemaran di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pembangunan tersebut menimbulkan tuntutan masyarakat terhadap pemberian ganti rugi atas tanah dan bangunan yang terdampak. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sebagai pelaksana proyek melakukan pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi serta konsistensi mekanisme pengadaan tanah tersebut di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan meliputi pendataan pemilik yang berhak, sosialisasi, pematokan lokasi, pengukuran, inventarisasi, penilaian, musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi, pelepasan hak, serta penerbitan sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara umum, mekanisme pengadaan tanah skala kecil telah konsisten dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat penyesuaian administratif akibat belum adanya petunjuk teknis khusus.
Co-Authors Hapsari, Rahma Tyas Priyo Katon Prasetyo Supama, Yohanes