Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Simorangkir, Ayub Desrika
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Karo dan Hukum Islam: Analisis Komparatif Dengan Studi Kasus Sembiring, Elvina Br; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Harianti, Sintia; Nababan, Ridha; Simorangkir, Ayub Desrika; Sitompul, Juwita Helena
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6369

Abstract

Pranata hukum waris berperan penting dalam menjaga struktur sosial masyarakat, khususnya dalam masyarakat adat karo yang menganut sistem patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki menjadi pewaris utama, sedangkan anak perempuan umumnya hanya menerima warisan simbolis. Namun, dalam masyarakat karo muslim, terjadi pergeseran nilai akibat pengaruh hukum islam yang memberikan hak waris kepada perempuan. Perbedaan prinsip ini menimbulkan dinamika dalam praktik pewarisan dan kedudukan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat karo dan hukum islam dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan.
Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional pada Tasak Tellu Sebagai Makanan Tradisional Masyarakat Karo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Harianja, Lusi; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Simorangkir, Ayub Desrika; Simanjuntak, Novita Sarah; Girsang, Roma Nanda
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7464

Abstract

Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Pada Tasak Tellu Sebagai Makanan Tradisional Masyarakat Karo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kemajuan Kebudayaan" ini bertujuan untuk mengetahui makna filosofis Tasak Tellu, praktik kearifan lokal, proses pewarisan, peran pemerintah daerah serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam melestarikannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 5 narasumber yang memahami tradisi dan tata cara pengolahan Tasak Tellu, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tasak Tellu memiliki makna simbolis yang penting bagi masyarakat karo seperti nilai kebersamaan, kesucian, kesuburan, dan penghormatan kepada leluhur. Makanan khas ini juga memiliki aturan adat yang mengatur bahan, bumbu, cara memasak, dan tata penyajiannya. Pewarisan pengetahuan Tasak Tellu dilakukan secara turun temurun melalui praktik langsung yang melibatkan keluarga dan juga generasi muda. Tetapi dari sisi lain masyarakat belum merasakan penerapan nyata dari kebijakan yang tertuang dari undang-undang nomor 5 tahun 2017. Pemerintah daerah dinilai belum melakukan inventarisasi, dokumentasi, maupun pembinaan terkait pelestarian pengetahuan tradisional. Sementara itu pengaruh dari modernisasi seperti perkembangan makanan cepat saji dan perubahan minat generasi muda menjadi tantangan yang dapat membuat generasi muda lupa akan makanan khas dari budaya mereka sendiri. Secara keseluruhan, pelestarian Tasak Tellu masih bergantung pada masyarakat adat yang masih menjalankan adat mereka dengan baik oleh karena itu dukungan pemerintah diperlukan agar Tasak Tellu dapat terlindungi dan terus berkembang sebagai warisan budaya dan juga pengetahuan tradisional oleh masyarakat Karo.
ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI Gea, Benediktus Josua; Manalu, Agnes Elisabeth; Simorangkir, Ayub Desrika; Sinaga, Iwidya Risti; Silaban, Jessi Aprilia; Maharani, Silvia; Ulandari; Amry, Taufiq Ramadhan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v7i1.718

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena maladministrasi dalam konsep Rechsstaat yang menghambat terwujudnya Good Governance dan pelayanan publik yang akuntabel. Meskipun standar universal telah ditetapkan, terdapat kesenjangan antara norma ideal dengan praktik birokrasi yang mencederai hak konstitusional masyarakat. Penelitian difokuskan pada analisis bentuk maladministrasi dan efektivitas pengawasan Ombudsman, dengan menyoroti anomali di Kota Medan di mana predikat administratif tinggi tidak selaras dengan realitas keluhan infrastruktur dan kesehatan di lapangan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, data dihimpun melalui studi pustaka dokumen hukum dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi merupakan pengkhianatan etika publik yang dipicu oleh resistensi birokrasi serta lemahnya penegakan sanksi atas rekomendasi pengawas. Disfungsi birokrasi ini menegaskan urgensi reformasi komprehensif, terutama transformasi kultural untuk mengubah mentalitas aparatur dari "penguasa" menjadi "pelayan". Penelitian menyimpulkan bahwa kunci kepastian hukum substantif terletak pada sinkronisasi pengawasan internal dan eksternal serta penegakan prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap pola maladministrasi lokal agar cita-cita pemerintahan bersih tidak sekadar menjadi retorika, melainkan memberikan perlindungan hukum nyata bagi masyarakat.
Co-Authors Amry, Taufiq Ramadhan Gea, Benediktus Josua Girsang, Roma Nanda Hadiningrum, Sri Harianja, Lusi Harianti, Sintia Maharani, Silvia Manalu, Agnes Elisabeth Nababan, Ridha Sembiring, Elvina Br Siahaan, Parlaungan Gabriel Silaban, Jessi Aprilia Simanjuntak, Novita Sarah Sinaga, Iwidya Risti Sitompul, Juwita Helena Ulandari