Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Kewenangan Pemerintah dalam Penanganan Pencemaran Lingkungan untuk Perlindungan Kesehatan Masyarakat di Indonesia admin; Feda Rifandhana, Raditya; Rahadian Wicaksono, Rizky; Yudha Bramantyo, Rizki; Krishna Wistara, Agantoro; Sri Wulandari , Maulidia; Wildan Rifqy, Mohammad; Muliati, Oktaviani
Jurnal EnviScience (Environment Science) Vol. 9 No. 02 (2025): Environmental Health and Sanitation Issues
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/jev.v9i02.946

Abstract

A polluted environment has various negative impacts on public health. Air, water, and soil pollution in Indonesia are often caused by weak oversight and suboptimal government authority in controlling environmental pollution. Therefore, the government has a strategic role to ensure a healthy environment through strict environmental policies and law enforcement. This study aims to examkeine the urgency of government authority in addressing environmental pollution as an effort to protect public health. The research method uses a normative approach with legal theory as an analytical tool, packaged in the form of a descriptive analysis of regulations and their implementation in the field.
Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Feda Rifandhana, Raditya; Prihatin, Lilik; Puji Mulyono, Galih; Fransisca Workala, Estella; Yahwa, Syahdina; Huwaidah, Rafa; Nur Kumala Sari, Lailatun; Nurkhasanah, Siska
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55450

Abstract

Indonesia dan imigrasi tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya, Indonesia adalah bagian dari politik dan hukum, imigrasi bagian dari hukum itu sendiri yang dibuat oleh negara, Negara di representativekan oleh pemerintah, sedangkan imigrasi di representativekan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Imigrasi bagian perpindahan warga negara (penduduk) dari satu negara ke negara lain, memperbaiki kehidupannya, bahkan warga negara yang berpindah mencari kehidupan yang layak, diartikan sebagai pahlawan negara dalam kemajuan perekonomian negara, seringkali melihat perlindungan hukum pada sosok pahlawan perekonomian ini menjadi kurang diperhatikan oleh pemerintah, dari menjadi korban perdagangan orang, sampai dengan kesejahteraan kurang terjamin, maka dari itu diperlukan perhatian dari pemerintah, perhatian dari segi perlindungan hukum , pemberantasan perusahaan penyalur tenaga kerja illegal, sampai dengan kewenangan pemerintah pusat serta daerah, maka, dalam penelitian ini gagasan dari penulis adalah Efektifitas Pemerintah dalam perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Indonesia, hambatan dalam efektifitas pemerintah dalam perlindungan bagi pekerja migran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis peneliitian normatif dengan pendekatan teori hukum dan peraturan perundang-undangan.